PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-m-ind-per-5-2015 Tahun 2015 tentang KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG - BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI

PERMEN Nomor 48-m-ind-per-5-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

BAB Kedua

Persyaratan Industri

Pasal 3

Koreksi

(1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan apabila memenuhi persyaratan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015, yang meliputi: a. Bermitra dengan UMKM/Koperasi; b. Terintegrasi; c. Melakukan alih teknologi; d. Menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan/atau e. Menggunakan teknologi baru. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi industri yang tidak terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2015.

Pasal 4

Bermitra dengan UMKM/koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kerjasama pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibuktikan dengan kontrak tertulis.

Pasal 5

(1) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, meliputi: a. Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir; b. Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku; dan/atau c. Industri yang terintegrasi dengan komponennya. (2) Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Industri yang memiliki fasilitas pengolahan awal bahan baku utama milik sendiri; b. Industri yang tersambung secara rantai nilai dari hulu ke hilir; c. Industri yang berada dalam satu hamparan atau kawasan industri (tidak terpisah-pisah); dan/atau d. Industri yang menggunakan bahan baku utama dari rantai nilai awal atau produk hulu. (3) Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Industri yang terhubung dengan usaha budidaya atau pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi; dan b. Industri yang melakukan kerjasama atau kemitraan pasokan bahan baku yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis. (4) Industri yang terintegrasi dengan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Industri yang dalam proses produksinya menggunakan paling sedikit dua subkomponen pada tier satu hasil produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan b. Industri yang melakukan kerjasama pasokan komponen yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis. (5) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus berbadan hukum yang sama.

Pasal 6

Melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi: a. Pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri; b. Peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi industri melalui pelatihan yang terjadwal; dan/atau; c. Peningkatan kompetensi SDM dibuktikan dengan jumlah dan jenis sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal, apabila ada.

Pasal 7

Menggunakan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu menggunakan teknologi yang hemat dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi dan air, dalam proses produksi dan meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Pasal 8

Menggunakan teknologi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, yaitu: a. Menggunakan teknologi proses produksi yang belum pernah diterapkan di INDONESIA yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyedia teknologi; atau b. Menggunakan teknologi hasil penyempurnaan atau pengembangan dari teknologi proses produksi yang sudah ada namun belum pernah diterapkan di INDONESIA dengan bukti surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Pasal 9

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Pasal 7, dan Pasal 8 huruf b harus dilengkapi oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Menteri Nomor 48-m-ind-per-5-2015 Tahun 2015 tentang KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG - BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI

BAB I

BAB II

Pasal 2

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13