PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-m-ind-per-4-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

PERMEN Nomor 48-m-ind-per-4-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah infrastruktur yang meliputi pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. 2. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan atau jaringan distribusi. 3. Produksi dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di INDONESIA, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor. 4. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN di dalam ketentuan ini adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 5. Bobot adalah besaran angka yang ditetapkan berdasarkan kemampuan industri dalam negeri untuk mendapatkan besaran TKDN dari suatu infrastruktur ketenagalistrikan. 6. Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan dalam negeri yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri. 7. Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri. 8. Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri. 9. Barang adalah benda berupa komponen utama yang membentuk sistem infrastruktur ketenagalistrikan. 10. Jasa adalah Jasa Konsultansi, Jasa Kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (Jasa EPC), Jasa Pengujian dan Sertifikasi, Jasa Pelatihan, dan atau Jasa Pendukung. 11. Perusahaan Engineering, Procurement and Construction yang selanjutnya disebut Perusahaan EPC adalah badan usaha layanan jasa gabungan perencanaan/perancangan/rancang bangun pengadaan peralatan dan material, dan pelaksanaan jasa konstruksi (pembangunan) termasuk operasi, pemeliharaan dan pengujian yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. 12. Perusahaan EPC Nasional adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dengan kepemilikan saham dan manajemen secara keseluruhan dimiliki dan dikuasai oleh warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA. 13. Perusahaan EPC Dalam Negeri adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dengan kepemilikan saham dan manajemen secara mayoritas dimiliki dan dikuasai oleh warga INDONESIA atau badan hukum INDONESIA. 14. Perusahaan EPC Asing adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi dan didirikan bukan berdasarkan hukum INDONESIA. 15. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran pemerintah pusat/daerah/kontraktor kontrak kerja sama/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek pembangunan pembangkit listrik. 16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyediaan barang dan jasa untuk pembangunan pembangkit listrik. 17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian 18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi industri mesin pada Kementerian Perindustrian.

BAB II

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 5

Koreksi

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Batubara; b. Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA); c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU); e. Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS); dan f. Pembangkit Jaringan dan Distribusi Listrik.

Pasal 6

(1) Besaran nilai TKDN barang dan jasa untuk PLTU Batubara dengan: a. kapasitas terpasang sampai dengan 8 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 67,09%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 96,31%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 70,00%. b. kapasitas terpasang lebih dari 8 MW sampai dengan 25 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 46,36%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 91,99%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 50,00%. c. kapasitas terpasang lebih dari 25 MW sampai dengan 100 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 41,75%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 88,07%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 45,00%; d. kapasitas terpasang lebih besar dari 100 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 38,00%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 71,33%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 40,00%; (2) PLTU Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komponen Utama terdiri dari Steam Turbine, Boiler, Generator, Electrical, Instrument and Control, Balance Of Plant dan atau Civil and Steel Structure; dan b. Jasa terdiri dari Jasa Konsultan (Feasibility Study), Jasa Konstruksi Terintegrasi (Engineering, Procurement & Construction), Jasa Pemeriksaan, Pengujian, Sertifikasi dan/atau Jasa Pendukung

Pasal 7

(1) Besaran nilai TKDN barang dan jasa untuk PLTA Non Storage Pump dengan: a. kapasitas terpasang sampai dengan 15 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 64,20%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 86,06%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 70,76%; b. kapasitas terpasang lebih dari 15 MW sampai dengan 50 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 49,84%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 55,54%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 51,60%. c. kapasitas terpasang lebih dari 50 MW sampai dengan 150 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 48,11%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 51,10%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 49,00%. d. kapasitas terpasang lebih dari 150 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 47,82%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 46,98%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 47,60%. (2) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komponen Utama terdiri dari Civil, Metalwork, Turbine, Generator, Electrical, dan Instrument and Control; dan b. Jasa terdiri dari Jasa Konsultan, Jasa EPC, Jasa Pengujian dan Sertifikasi, Jasa Pelatihan, dan atau Jasa Pendukung.

Pasal 8

(1) Besaran nilai TKDN barang dan jasa untuk PLTP dengan: a. kapasitas terpasang sampai dengan 10 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 21,00%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 82,30%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 40,45%; b. kapasitas Terpasang lebih dari 10 MW sampai dengan 60 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 15,70%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 74,10%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 33,24%. c. kapasitas terpasang lebih dari 60 sampai dengan 100 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 16,00%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 60,10%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 29,21%. d. kapasitas terpasang lebih dari 110 MW per unit, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 16,30%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 58,40%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 28,95%. (2) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komponen Utama terdiri dari Steam Turbine, Steam Above Ground System (SAGS), Generator, Electrical, Instrument and Control, Balance Of Plant, dan atau Civil and Steel Structure; dan b. Jasa terdiri dari Jasa Konsultan, Jasa EPC, Jasa Pengujian dan Sertifikasi, Jasa Pelatihan, dan atau Jasa Pendukung.

Pasal 9

(1) Besaran nilai TKDN barang dan jasa untuk PLTGU dengan: a. kapasitas terpasang sampai dengan 100 MW per blok, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 35,71%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 71,53%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 40 %; b. kapasitas Terpasang lebih dari 100 MW sampai dengan 300 MW per blok, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 30,67%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 71,53%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 15%. c. kapasitas terpasang lebih dari 300 MW per blok, yaitu: 1. TKDN barang minimum sebesar 25,63%; 2. TKDN jasa minimum sebesar 71,53%; dan 3. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 15%. (2) PLTGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komponen Utama terdiri dari Gas Turbine, Generator, Heat Recovery Steam Generator (HRSG), Steam Turbine, Electrical, Instrumrnt and Control, Balance of Plant, dan Civil and Steel Structure; dan b. Jasa terdiri dari Jasa Konsultan, Jasa EPC, Jasa Pengujian dan Sertifikasi, Jasa Pelatihan, serta Jasa Pendukung.

Pasal 10

(1) Besaran nilai TKDN barang dan jasa untuk PLTS Solar Home System (SHS) dengan kapasitas terpasang 50 WP per unit, yaitu: a. TKDN barang minimum sebesar 32,56%; b. TKDN jasa sebesar 100%; dan c. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 39,30 %; (2) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komponen Utama terdiri dari Solar Module and Support, Battery Controller, Lampu TL DC, dan Accessories; dan b. Jasa terdiri dari Jasa Pengiriman dan Jasa Pemasangan.

Pasal 11

Besaran nilai TKDN gabungan barang dan jasa Jaringan dan distribusi Listrik untuk: a. Jaringan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV (per km) minimum sebesar 57,70%; b. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV minimum sebesar 38,00%; c. Jaringan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV minimum sebesar 63,00%; d. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV minimum sebesar 38,00%; e. Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 kV (per km) minimum sebesar 59,00%; f. Gardu Induk Tegangan Tinggi 150 kV minimum sebesar 59,00%; g. Jaringan Transmisi Tegangan 70 kV (per km) minimum sebesar 59,00%; h. Gardu Induk Tegangan Tinggi 70 kV minimum sebesar 67,00%; i. Jaringan Distribusi Tegangan Menengah 20 kV (per km) minimum sebesar 71,00%; j. Gardu Distribusi Tegangan Menengah 20 kV minimum sebesar 69,00%; k. Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 380/220V (per km) minimum sebesar 78,00%; dan l. Gardu Distribusi Tegangan Rendah (sambungan rumah) 380/220V (per konsumen) minimum sebesar 77,00%.

Pasal 12

Penghitungan penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) pada barang, jasa serta gabungan barang dan jasa untuk masing-masing pembangkit dan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 mengacu pada Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/ 5/2009 sebagaimana telah diubah debgan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M- IND/PER/10/2009.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 13

Koreksi

Pembangunan PLTU Batubara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembangunan sampai dengan 100 MW per unit dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC Nasional; dan b. pembangunan lebih dari 100 MW per unit dilaksanakan dengan ketentuan: 1. dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC Nasional yang bekerjasama dalam bentuk konsorsium dengan perusahaan EPC Asing dengan pembagian lingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional yang penyelesaiannya tetap menjadi kewajiban pemimpin kerjasama; atau 2. dalam hal perusahaan EPC Nasional belum mampu, pembangunan dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC asing dan wajib bekerjasama dalam bentuk konsorsium dengan perusahaan EPC Nasional dengan pembagian lingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional yang penyelesaiannya tetap menjadi kewajiban pemimpin kerjasama.

Pasal 14

Pembangunan PLTA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembangunan sampai dengan 120 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan EPC Nasional; dan b. pembangunan lebih dari 120 MW per unit dilaksanakan dengan ketentuan: 1. dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC Nasional bekerjasama dalam bentuk konsorsium dengan perusahaan EPC Asing dan pembagian lingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional yang penyelesaiannya tetap menjadi kewajiban pemimpin kerjasama; atau 2. dalam hal perusahaan EPC Nasional belum mampu, pembangunan dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC asing dan wajib bekerjasama dalam bentuk konsorsium dengan perusahaan EPC Nasional dengan pembagian lingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional yang penyelesaiannya tetap menjadi kewajiban pemimpin kerjasama.

Pasal 15

Pembangunan PLTP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembangunan sampai dengan 60 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh Perusahaan EPC Nasional; dan b. pembangunan lebih dari 60 MW per unit dilaksanakan dengan ketentuan: 1. dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC Nasional bekerjasama dalam bentuk konsorsium dengan perusahaan EPC Asing dan pembagian lingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional yang penyelesaiannya tetap menjadi kewajiban pemimpin kerjasama; atau 2. dalam hal perusahaan EPC Nasional belum mampu, pembangunan dapat dilaksanakan oleh perusahaan EPC asing dan wajib bekerjasama dalam bentuk konsorsium dengan perusahaan EPC Nasional dengan pembagian lingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional yang penyelesaiannya tetap menjadi kewajiban pemimpin kerjasama.

Pasal 16

Pembangunan PLTGU dilaksanakan oleh perusahaan EPC Nasional yang bekerjasama dengan Perusahaan EPC Asing dengan pembagian lingkup pekerjaan yang jelas dan proporsional serta penyelesaiannya menjadi kewajiban pemimpin kerjasama.

Pasal 17

Pembangunan PLTS dilaksanakan dan dipimpin oleh Perusahaan EPC Nasional.

Pasal 18

Pembangunan Jaringan dan Distribusi dilaksanakan dan dipimpin oelh Perusahaan EPC Nasional yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 48-m-ind-per-4-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27