PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2019 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 46 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A. 2. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A. 5. Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A. 6. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. 7. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Minyak Goreng Sawit. 8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit adalah sertifikat yang dikeluarkan lembaga sertifikasi produk kepada Pelaku Usaha yang mampu menghasilkan Minyak Goreng Sawit sesuai ketentuan SNI. 9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI. 10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Minyak Goreng Sawit sesuai dengan metode uji SNI. 11. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui. 12. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disebut LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 13. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 14. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro terhadap Produsen dan Pengemas yang telah memperoleh SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit terhadap konsistensi penerapan SNI. 15. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 17. Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian. 18. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 19. Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri makanan, hasil laut, dan perikanan pada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 20. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 21. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Pasal 4

Koreksi

Memberlakukan SNI 7709:2019 secara wajib pada produk Minyak Goreng Sawit dengan nomor pos tarif/harmonized system code 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.

Pasal 5

Koreksi

Pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku terhadap Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri dan/atau dari luar negeri yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 6

(1) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dikemas. (2) Setiap kemasan Minyak Goreng Sawit yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harus memenuhi persyaratan tara pangan. (3) Persyaratan tara pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi truk tangki atau kapal tanker.

Pasal 7

(1) Pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Minyak Goreng Sawit yang digunakan sebagai: a. barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; b. barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan; c. barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan; atau d. bahan baku untuk industri berdasarkan kontrak kerja sama. (2) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh dan/atau label contoh uji dari LSPro. (3) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 100 (seratus) kilogram dan dibuktikan dengan surat keterangan atau perjanjian kerja sama dari lembaga penelitian dan pengembangan. (4) Minyak Goreng Sawit sebagai barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 100 (seratus) kilogram dan dibuktikan dengan: a. surat keterangan dari pihak penyelenggara pameran (event organizer); dan b. surat pernyataan bermeterai yang berisi pernyataan tidak akan mengedarkan barang. (5) Minyak goreng sawit sebagai bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara Pelaku Usaha dengan industri pengguna. (6) Dalam hal minyak goreng sawit sebagai bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari impor, importasi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P.

Pasal 8

Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Minyak Goreng Sawit sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 9

Koreksi

(1) Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit. (2) Dalam hal Minyak Goreng Sawit berasal dari impor, Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.

Pasal 10

Koreksi

Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui: a. sistem sertifikasi tipe 5; atau b. sistem sertifikasi tipe 4.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri harus menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir. (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. nomor induk berusaha; c. surat izin usaha perdagangan; d. angka pengenal importir; dan e. surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri.

Pasal 13

(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan. (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. nomor induk berusaha; c. surat izin usaha perdagangan; d. angka pengenal importir; dan e. surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai dengan SNI 7709:2019; dan b. verifikasi proses produksi dan/atau proses pengemasan. (2) Pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan dengan KAN; 2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA; dan 3. ditunjuk oleh Menteri. (3) Verifikasi proses produksi dan/atau proses pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LSPro terhadap kesesuaian proses produksi dan/atau proses pengemasan dengan CPPOB paling sedikit level II atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya.

Pasal 16

(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7709:2019 belum tersedia atau jumlahnya belum memenuhi kebutuhan proses sertifikasi dan pengujian, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi. (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI. (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 17

Produsen dan/atau Pengemas yang mengajukan permohonan SPPT-SNI yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi dan/atau pengemasan yang berada pada lokasi berbeda wajib: a. memperoleh SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit untuk setiap Minyak Goreng Sawit yang diproduksi; b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau surat pernyataan telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya; dan c. dilakukan pengujian kesesuaian mutu dan audit proses produksi dan/atau proses pengemasan berdasarkan sistem manajemen mutu SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau verifikasi proses produksi dan/atau pengemasan berdasarkan CPPOB paling sedikit level II atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya, di setiap lokasi.

Pasal 18

(1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit melalui rapat evaluasi, dengan mempertimbangkan: a. hasil evaluasi awal atau tinjauan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; b. laporan hasil audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau verifikasi penerapan CPPOB paling sedikit level II atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya; dan c. laporan hasil uji. (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro MENETAPKAN keputusan mengenai SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berupa: a. penerbitan; b. penundaan penerbitan; c. penolakan penerbitan; atau d. perubahan terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir, dan/atau merek.

Pasal 19

(1) Terhadap penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), LSPro wajib mencantumkan informasi paling sedikit berupa: a. nama dan alamat; b. alamat pabrik; c. nomor dan judul SNI; d. merek dan jenis kemasan; e. berat bersih/volume Minyak Goreng Sawit; f. masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan g. kode registrasi (2) Untuk Produsen luar negeri, selain pencantuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir. (3) Untuk sistem sertifikasi tipe 5 dan sistem sertifikasi tipe 4, LSPro menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian kesesuaian mutu.

Pasal 20

(1) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan 1 (satu) Produsen dan/atau Pengemas untuk 1 (satu) lokasi unit produksi. (2) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) merek. (3) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat berada dalam 1 (satu) SPPT-SNI.

Pasal 21

(1) LSPro wajib melaporkan keputusan mengenai SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPPI dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan. (2) Selain melaporkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan laporan terkait proses sertifikasi kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal proses sertifikasi selesai dilakukan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit berupa: a. identitas Produsen dan/atau Pengemas, Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir; dan b. kapasitas produksi atau kapasitas pengemasan.

Pasal 22

(1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilan atau verifikasi terhadap SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan. (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) LSPro dapat melakukan surveilan khusus berdasarkan hasil laporan pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi teknis.

Pasal 23

(1) SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. (2) SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi tipe 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 24

Biaya penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Minyak Goreng Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Permohonan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk memiliki SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Produsen dan/atau Pengemas mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan/atau Pengemas harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen berupa: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. nomor induk berusaha; c. izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit yang berlaku efektif, atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif; d. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Minyak Goreng Sawit sampai dengan penerbitan SPPT-SNI; dan g. surat pernyataan telah menerapkan atau sertifikat: 1. sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018; 2. sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui; atau 3. SMM SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya. (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri harus melampirkan dokumen berupa: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; dan b. izin usaha industri efektif atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif, yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit

Pasal 14

Koreksi

(1) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019; dan b. audit proses produksi dan/atau proses pengemasan berdasarkan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui. (2) Pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 7709:2019 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan dengan KAN; 2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA; dan 3. ditunjuk oleh Menteri. (3) Audit proses produksi dan/atau proses pengemasan dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan LSPro terhadap: a. Produsen dan/atau Pengemas yang hanya menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui berdasarkan surat pernyataan; b. Produsen dan/atau Pengemas yang memiliki sertifikat penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui yang dikeluarkan oleh LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Biaya penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.

Pasal 25

BAB 1

Umum

Pasal 36

Koreksi

(1) Direktur melakukan pengawasan terhadap: a. pemenuhan kewajiban kepemilikan peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Produsen dan/atau Pengemas; dan b. pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban kepemilikan peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. (3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengawasan di pabrik dan/atau di gudang produksi, bagi Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 37

(1) Dalam melakukan pengawasan di pabrik dan/atau gudang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, Direktur menugaskan PPSI. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSI menyiapkan dokumen pengawasan berupa: a. surat tugas pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib dari Direktur Jenderal Pembina Industri, sesuai dengan Formulir 1; b. berita acara pengambilan contoh, sesuai dengan Formulir 2; c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3; d. data hasil pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib, sesuai dengan Formulir 4; e. berita acara pengawasan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib, sesuai dengan Formulir 5; f. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 6; dan g. surat pengantar direktur pembina industri ke Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Pengawasan di pabrik dan/atau gudang produksi terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. pelaksanaan uji petik. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap: a. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau b. dokumen atas pengecualian terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Pelaksaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemeriksaan fisik; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 39

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dicantumkan dalam berita acara pengawasan dan disampaikan oleh PPSI kepada Direktur. (2) Direktur melakukan evaluasi terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

BAB 2

Pengawasan di Pabrik dan/atau Gudang Produksi

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

(1) Dalam melakukan koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, Direktur melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pimpinan unit eselon I pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan pengawasan. (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit eselon I pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Direktur menugaskan PPSI untuk melaksanakan pengawasan di pasar. (2) Pelaksanaan pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama- sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

(1) Pengawasan di pasar terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. pelaksanaan uji petik. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap: a. SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau b. dokumen atas pengecualian terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Pelaksaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemeriksaan fisik; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri. (4) Pengujian kesesuaian penerapan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi kriteria uji vitamin A dan bilangan peroksida.

Pasal 43

(1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus. (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha atau masyarakat, hasil analisis data importasi, dan/atau perintah Menteri.

BAB 3

Koordinasi Pengawasan di Pasar

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

(1) PPSI membuat laporan hasil pengawasan di pabrik dan/atau pengawasan di pasar. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan; b. identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; c. jenis, spesifikasi, dan nomor pos tarif/harmonized system code; dan e. kesimpulan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib. (3) PPSI menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

BAB VII

SANKSI

Pasal 47

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Produsen dan/atau Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan SPPT-SNI. (3) Pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 48

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT- SNI. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3). (4) Pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 49

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan SNI 7709:2019, Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan: a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 7709:2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Produsen dan/atau Pengemas; dan b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI 7709: 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pelaku Usaha. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 50

(1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan tindakan publikasi. (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pelaku Usaha; atau b. ketidaktaatan atas penerapan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pelaku Usaha. (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 51

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 19, dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala BPPI mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 52

(1) Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dilarang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Minyak Goreng Sawit hasil produksi dalam negeri yang telah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 harus ditarik dan dimusnahkan oleh Produsen dan/atau Pengemas yang bersangkutan. (3) Minyak Goreng Sawit asal impor yang telah berada di daerah pabean INDONESIA dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Importir yang bersangkutan. (4) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2019 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kedua

Pasal 34

Pasal 35

BAB Ketiga

Pasal 36

BAB 1

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB 2

Pasal 37

Pasal 38