PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PERMEN Nomor 45 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 2. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 4. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 5. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 6. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI. 7. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IPKI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk melakukan Perluasan Kawasan serta pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 8. Satu Hamparan adalah satu bentangan lahan lokasi pelaksanaan kegiatan usaha Kawasan Industri, yang dimungkinkan dapat dipisahkan oleh suatu pemisah sepanjang terdapat akses penghubung khusus untuk Kawasan Industri yang bersangkutan. 9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. 10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 17. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 18. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas. 19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. 20. lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 21. Standar Kawasan Industri adalah kriteria minimal dalam aspek infrastruktur, aspek pengelolaan lingkungan, serta aspek manajemen dan layanan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Kawasan Industri. 22. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri. 25. Kepala Dinas Provinsi adalah pejabat daerah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian pada perangkat daerah provinsi. 26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah pejabat daerah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian pada perangkat daerah kabupaten/kota. 27. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayanan OSS. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB. (3) Penerbitan dan penggunaan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaku usaha yang telah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.

Pasal 3

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi. (2) Pelaku Usaha yang melakukan Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas. (3) Kewajiban memiliki Akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas: a. IUKI; dan b. IPKI. (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI) 68130.

Pasal 5

(1) Setiap kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri wajib memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berlaku efektif. (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di KPI sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 6

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan usaha Perluasan Kawasan wajib memiliki IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berlaku efektif. (2) Perluasan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada dalam Satu Hamparan dan berlokasi di KPI sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (3) IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. (4) Dalam hal Perluasan Kawasan dilakukan bukan dalam Satu Hamparan, Perusahaan Kawasan Industri memperoleh IUKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.

Pasal 7

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA serta berkedudukan di INDONESIA. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; atau d. Perseroan Terbatas.

Pasal 8

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN IUKI DAN IPKI

Pasal 9

Koreksi

(1) Lembaga OSS menerbitkan IUKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif jika seluruh Komitmen dan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen hasil berita acara pemeriksaan telah terpenuhi.

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk memperoleh IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), badan usaha wajib memenuhi Komitmen melalui SIINas berupa: a. memiliki Izin Lokasi; b. memiliki Izin Lingkungan; dan c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan. (2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disampaikan melalui SIINas. (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Lokasi yang berlaku efektif. (3) Ketentuan mengenai perolehan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b disampaikan melalui SIINas. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Lingkungan yang berlaku efektif. (3) Ketentuan mengenai perolehan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan setelah badan usaha: a. menyampaikan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri; b. memiliki Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri; c. memiliki dan/atau menguasai lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah; d. memiliki Tata Tertib Kawasan Industri; e. memiliki struktur organisasi; f. membangun gedung pengelola; dan g. membangun sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri.

Pasal 14

Penyampaian data kemajuan pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SIINas.

Pasal 15

Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memuat: a. target jenis Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri; b. analisis dan penataan pola ruang; c. rencana tapak/site plan dengan skala 1:1000 berdasarkan zoning; d. perencanaan penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan/atau sarana penunjang; e. analisis finansial pembangunan Kawasan Industri; f. strategi pembangunan Kawasan Industri; dan g. sistem manajemen Kawasan Industri.

Pasal 16

(1) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibuktikan dengan: a. sertifikat hak guna bangunan atas nama yang bersangkutan; b. sertifikat hak pakai atas nama yang bersangkutan; atau c. surat pelepasan hak atas tanah dalam bentuk akta notaris. (2) Selain bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha menyampaikan rekapitulasi luas lahan, peta bidang tanah dari keseluruhan lahan yang telah dimiliki dan/atau dikuasai, dan titik koordinat. (3) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah dengan luasan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Kawasan Industri diperuntukan bagi industri kecil dan industri menengah, dikecualikan bagi ketentuan menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

Pasal 18

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi fungsi untuk melakukan: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pengembangan dan perawatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang; c. pengelolaan lingkungan hidup; d. pengelolaan transportasi; e. pengelolaan air; f. pengelolaan energi; g. pengembangan bisnis; h. pelayanan (jasa); i. keamanan; dan j. hubungan masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Pasal 19

(1) Gedung pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkantoran serta ruangan: a. pelayanan (jasa); b. direksi; dan c. staf. (2) Pembangunan gedung pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan foto dokumentasi dan gambar teknik.

Pasal 20

(1) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. instalasi pengolahan air baku; b. saluran drainase; dan c. jaringan jalan. (2) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pembangunan sendiri; atau b. kerja sama dengan badan usaha lainnya. (3) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Kawasan Industri. (4) Pembangunan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan foto dokumentasi, gambar teknik, dan kapasitasnya.

Pasal 21

(1) Badan usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dimulai sejak Lembaga OSS menerbitkan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (2) Badan usaha yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas. (3) Berdasarkan permohonan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan. (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah notifikasi diterima. (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat melibatkan unsur pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. pekerjaan umum; dan/atau b. pertanahan. (6) Dalam hal pemeriksaan lapangan menjadi kewenangan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan melibatkan wakil dari direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembinaan Kawasan Industri.

Pasal 22

(1) Apabila badan usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemenuhan Komitmen oleh badan usaha dinyatakan ditolak. (2) Apabila badan usaha belum memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemenuhan Komitmen oleh badan usaha dinyatakan ditolak.

Pasal 23

Pasal 24

(1) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan komitmen dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah berita acara pemeriksaan diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan. (2) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah berita acara pemeriksaan diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan. (3) Dalam hal pemenuhan Komitmen badan usaha dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4). (4) Dalam hal pemenuhan Komitmen dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Pasal 25

(1) Dalam hal notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4), IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan batal. (2) Dalam hal notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), IUKI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. (3) Penerbitan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sesuai Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Badan usaha yang memperoleh IUKI berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) merupakan Perusahaan Kawasan Industri. (2) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Lembaga OSS menerbitkan IPKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS kepada Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan Kawasan. (2) IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif jika seluruh Komitmen dan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen hasil berita acara pemeriksaan telah terpenuhi.

Pasal 28

(1) Untuk memperoleh IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Komitmen melalui SIINas berupa: a. memiliki Izin Lokasi; b. memiliki perubahan Izin Lingkungan; dan c. telah dilakukan pemeriksaan lapangan. (2) IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan Formulir 1A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

(1) Pemenuhan Komitmen berupa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a disampaikan melalui SIINas. (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Lokasi yang berlaku efektif. (3) Ketentuan mengenai perolehan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemenuhan Komitmen berupa perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b disampaikan melalui SIINas. (2) Ketentuan mengenai perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan setelah Perusahaan Kawasan Industri: a. memperbarui Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan; dan b. memiliki dan/atau menguasai lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 32

Pembaruan Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a memuat: a. target jenis Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri; b. analisis dan penataan pola ruang; c. rencana tapak/site plan dengan skala 1:1000 berdasarkan zoning; d. perencanaan penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan/atau sarana penunjang; e. analisis finansial pembangunan Kawasan Industri; f. strategi pembangunan Kawasan Industri; dan g. sistem manajemen Kawasan Industri.

Pasal 33

(1) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan: a. sertifikat hak guna bangunan atas nama yang bersangkutan; b. sertifikat hak pakai atas nama yang bersangkutan; atau c. surat pelepasan hak atas tanah dalam bentuk akta notaris. (2) Selain bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan rekapitulasi luas Perluasan Kawasan, peta bidang tanah dari keseluruhan lahan yang telah dimiliki dan/atau dikuasai dalam rangka Perluasan Kawasan, dan titik koordinat.

Pasal 34

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dimulai sejak Lembaga OSS menerbitkan IPKI berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2). (2) Perusahaan Kawasan Industri yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas. (3) Berdasarkan permohonan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan. (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah notifikasi diterima. (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat melibatkan unsur pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. pekerjaan umum; dan/atau b. pertanahan. (6) Dalam hal pemeriksaan lapangan menjadi kewenangan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan melibatkan wakil dari direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembinaan Kawasan Industri.

Pasal 35

(1) Apabila Perusahaan Kawasan Industri tidak mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pemenuhan Komitmen Perusahaan Kawasan Industri dinyatakan ditolak. (2) Apabila Perusahaan Kawasan Industri belum memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pemenuhan Komitmen oleh Perusahaan Kawasan Industri dinyatakan ditolak.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan isi pembaruan Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan dan kesesuaian persentase penggunaan lahan pada Rencana Induk/Masterplan Perluasan Kawasan dengan ketentuan pada Standar Kawasan Industri; dan b. kesesuaian kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Perluasan Kawasan dalam Satu Hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan. (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai Formulir 3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan diunggah melalui SIINas. (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar; atau b. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar. (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan menyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besaran luas Perluasan Kawasan diberikan seluas lahan yang telah dimiliki atau dikuasai dalam Satu Hamparan yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat. (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat mengunggah bukti foto dokumentasi atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), pemenuhan Komitmen berupa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dianggap disetujui.

Pasal 37

(1) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah berita acara pemeriksaan diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan. (2) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah diunggah melalui SIINas oleh pemeriksa lapangan. (3) Dalam hal pemenuhan Komitmen Perusahaan Kawasan Industri dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3). (4) Dalam hal pemenuhan Komitmen Perusahaan Kawasan Industri dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

Pasal 38

(1) Dalam hal notifikasi berupa penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4), IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan batal. (2) Dalam hal notifikasi berupa persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), IPKI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. (3) Penerbitan IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sesuai Formulir 2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Perusahaan Kawasan Industri yang memperoleh IPKI berlaku efektif wajib menyediakan infrastruktur dasar pada lahan Perluasan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 41

Badan usaha yang belum memperoleh IUKI berlaku efektif atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum memperoleh IPKI berlaku efektif dilarang melakukan kegiatan meliputi: a. penjualan kaveling Industri; b. pengalihan kaveling Industri; dan/atau c. penyewaan kaveling Industri.

BAB Kesatu

Penerbitan IUKI

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Penyampaian data kemajuan pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SIINas.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Penerbitan IPKI

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Perusahaan Kawasan Industri yang memperoleh IPKI berlaku efektif wajib menyediakan infrastruktur dasar pada lahan Perluasan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat: a. hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri; b. hak dan kewajiban Perusahaan Industri; c. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL); d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan e. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri. (2) Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. menyiapkan perjanjian tertulis dengan Perusahaan Industri; b. melakukan pemecahan Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling; c. memfasilitasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memfasilitasi hubungan industrial Perusahaan Industri berupa penyediaan ruang, membentuk forum, dan/atau melakukan pertemuan rutin; e. melakukan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan Kawasan Industri; f. memberikan persetujuan terhadap RKL-RPL rinci Perusahaan Industri atau rekomendasi perbaikan terhadap RKL-RPL rinci Perusahaan Industri apabila tidak berdasarkan RKL-RPL kawasan; g. adendum studi Andal, RKL-RPL apabila kegiatan Perusahaan Industri belum tercantum dalam dokumen Amdal Kawasan; dan h. memenuhi Standar Kawasan Industri. (3) Kewajiban Perusahaan Industri dalam pelaksanaan Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha di sektor perindustrian; b. memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku; c. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar Kawasan Industri termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah; d. menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan; e. melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan kaveling industri, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; dan f. mengembalikan kaveling industri kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam hal dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak melakukan pembangunan pabrik.

(1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri; b. kelengkapan isi Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri dan kesesuaian persentase penggunaan lahan pada Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri dengan ketentuan Standar Kawasan Industri; c. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam Satu Hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah; d. kesesuaian isi Tata Tertib Kawasan Industri; e. kesesuaian struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan; f. kelengkapan sarana dan prasarana, serta ruangan pada gedung pengelola; dan g. ketersediaan layanan dari sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri. (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan diunggah melalui SIINas. (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan: a. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan benar; atau b. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar. (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan menyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besaran luas lahan Kawasan Industri diberikan seluas lahan yang telah dimiliki atau dikuasai dalam Satu Hamparan yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat. (5) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat mengunggah bukti foto dokumentasi atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pemenuhan Komitmen berupa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dianggap disetujui.