PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43-m-ind-per-12-2017 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian

PERMEN Nomor 43-m-ind-per-12-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja untuk calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar: a. 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja kelas jabatannya bagi yang mengisi formasi jabatan administrasi; atau b. 95% (sembilan puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja kelas jabatannya bagi yang mengisi formasi jabatan fungsional.

Pasal 5

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja kelas jabatan 7 (tujuh). (2) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki kelas jabatan di bawah 7 (tujuh), Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Perindustrian; e. Pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, cuti besar, atau cuti di luar tanggungan Negara; f. Pegawai yang menjalani bebas tugas menjelang masa persiapan pensiun; atau g. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 7

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulan secara proporsional berdasarkan hasil penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai. (2) Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip: a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipasif; dan e. transparan.

BAB IV

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

Koreksi

Tunjangan kinerja dihitung sesuai dengan capaian kinerja setiap bulan berdasarkan hasil: a. penilaian Disiplin dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan b. penilaian Kinerja Pegawai dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 12

Koreksi

(1) Penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada ketentuan hari dan jam kerja. (2) Indikator pengurang besaran Tunjangan Kinerja untuk penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. meninggalkan tugas selama jam kerja; dan d. tidak hadir.

Pasal 13

(1) Penghitungan indikator pengurang besaran Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan sebagai berikut: a. terlambat masuk kerja dalam kurun waktu: 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen); 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen); 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); atau 4. 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). b. pulang sebelum waktunya dalam kurun waktu: 1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen); 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen); 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); atau 4. 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). c. terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi sebesar 5% (lima persen); d. Pegawai yang meninggalkan tugas selama jam kerja dikurangi sebesar 3% (tiga persen); dan/atau e. Pegawai yang tidak hadir dikurangi sebesar 5% (lima persen). (2) Penghitungan indikator pengurang besaran Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai untuk setiap hari kerja dan diakumulasikan untuk setiap bulan paling tinggi sebesar jumlah Tunjangan Kinerja pada penilaian Disiplin.

Pasal 14

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti sakit kurang dari 3 (tiga) bulan, dinas luar, tugas luar, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja pada penilaian Disiplin.

Pasal 15

Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didasarkan pada: a. Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan b. Produktivitas Kerja dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Pasal 16

(1) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a wajib disusun oleh Pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan unit kerja yang bersangkutan. (2) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. (3) Sasaran Kerja Pegawai yang sudah disusun oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai. (4) Sasaran Kerja Pegawai ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. (5) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai setelah bulan Januari, yang bersangkutan tetap menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

Pasal 17

(1) Penghitungan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan membandingkan hasil capaian Sasaran Kerja Pegawai setiap bulan dengan target Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan. (2) Hasil capaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus divalidasi oleh Pejabat Penilai. (3) Persentase penghitungan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 18

(1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain. (2) Penghitungan Produktivitas Kerja dilakukan dengan membandingkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain Pegawai dengan jumlah jam kerja yang tersedia setiap minggu. (3) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus divalidasi oleh Pejabat Penilai setiap minggu. (4) Persentase penghitungan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu bulan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 19

Pegawai yang melaksanakan dinas luar, tugas luar, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja pada penilaian Kinerja Pegawai.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Koreksi

(1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. (3) Dalam hal terjadi perubahan besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk menyesuaikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan Pegawai, Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan yang baru diberikan: a. terhitung mulai bulan berjalan apabila perubahan kelas jabatan terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas); atau b. terhitung mulai bulan berikutnya apabila perubahan kelas jabatan terjadi setelah tanggal 15 (lima belas).

Pasal 25

Dalam hal terjadi perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Perindustrian, Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Pasal 26

Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Pasal 27

Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar: a. 90% (sembilan puluh persen) dari capaian kinerja setiap bulan untuk batas waktu 3 (tiga) bulan bagi yang dijatuhi hukuman disiplin ringan; b. 80% (delapan puluh persen) dari capaian kinerja setiap bulan untuk batas waktu 6 (enam) bulan bagi yang dijatuhi hukuman disiplin sedang; dan c. 70% (tujuh puluh persen) dari capaian kinerja setiap bulan untuk batas waktu 12 (dua belas) bulan bagi yang dijatuhi hukuman disiplin berat.

Pasal 28

(1) Sekretaris Jenderal melakukan monitoring pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan Menteri Nomor 43-m-ind-per-12-2017 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30