Akun Sistem Informasi Industri Nasional — PERMEN Nomor 42-m-ind-per-6-2016 Tahun 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Ubin Keramik secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/ PER/6/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Ubin Keramik secara Wajib, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 4

Koreksi

(1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa: 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik; 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa: 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji. (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Uji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka melakukan pembinaan terhadap industri Ubin Keramik yang tidak memenuhi ketentuan SNI ISO 13006:2010 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI ISO 13006:2010. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806 2 LSPro Cencera - Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322 3 LSPro PT Sucofindo SBU Graha Sucofindo B1 floor, Jl. Raya Pasar Minggu KAV. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015 4 LSPro PT TUV NORD INDONESIA Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706, Jl. Let. Jend TB Simatupang KAV. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338 5 LSPro PT Ceprindo Jl. Hybrida PE 10 Kav.18, Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232 B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 Laboratorium Uji Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322 2 Laboratorium Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) Jakarta Jl. Letjen Suprapto Kav. 3, Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SALEH HUSIN format

Peraturan Menteri Nomor 42-m-ind-per-6-2016 Tahun 2016 tentang AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal II