PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib

PERMEN Nomor 4 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional. 3. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk. 4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan sertifikasi terhadap produk sesuai dengan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara dan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau sertifikat tanda kesesuaian. 5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap jenis produk sesuai dengan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. 6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi barang sesuai dengan ketentuan SNI. 7. Pengelola Portal INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat PP INSW adalah unit organisasi non eselon yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik secara elektronik, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 8. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap barang dan/atau jasa industri yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. 9. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, di lingkungan Kementerian Perindustrian. 12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, di Kementerian Perindustrian. 13. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 14. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

BAB 1

Koordinasi Pengawasan

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam melakukan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit Eselon I pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Pimpinan unit Eselon I pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan. (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar. (2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama- sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.

Pasal 11

(1) Pengawasan di pasar secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap produk yang diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. pelaksanaan uji petik.

Pasal 12

(1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan: a. dokumen kesesuaian mutu terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib, berupa SPPT-SNI dan/atau sertifikat tanda kesesuaian; dan/atau b. dokumen pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib. (2) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi: a. pemeriksaan fisik produk; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib ke Laboratorium Penguji.

BAB 2

Pengawasan secara Berkala

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap produk yang diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib berdasarkan: a. laporan dari pelaku usaha atau masyarakat; dan/atau b. hasil evaluasi data importasi.

Pasal 14

(1) Laporan dari pelaku usaha atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disampaikan secara elektronik (online) melalui laman (website) Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id/laporan_sni). (2) Pusat Data dan Informasi meneruskan laporan secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada BPPI dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 15

Dalam hal laman (website) Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id/laporan_sni) tidak berfungsi, laporan dari pelaku usaha atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri.

Pasal 16

(1) Kepala Pusat Data dan Informasi menerima data importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan portal INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Kepala Pusat Data dan Informasi meneruskan data importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIINas kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala BPPI.

Pasal 17

(1) Dalam hal SIINas tidak menerima data importasi dari portal INSW selama 1 (satu) hari, Kepala Pusat Data dan Informasi meminta data importasi secara manual kepada Kepala PP INSW. (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan data importasi yang diterima secara manual oleh Kepala Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala BPPI.

Pasal 18

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan evaluasi terhadap: a. laporan dari pelaku usaha atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan/atau b. data importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan Pengawasan secara khusus. (3) Dalam melakukan Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI.

Pasal 19

(1) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan terhadap produk yang diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dan telah beredar di pasar. (2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen: 1. SPPT-SNI dan/atau sertifikat tanda kesesuaian; atau 2. pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib, yang dimiliki oleh pelaku usaha; dan/atau b. pemeriksaan terhadap kesesuaian produk dengan SPPT-SNI, sertifikat tanda kesesuaian, atau pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Pasal 20

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kesesuaian produk dengan kepemilikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPSI dapat melakukan uji petik. (2) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan fisik produk; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib ke Laboratorium Penguji.

BAB 3

Pengawasan secara Khusus

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

SANKSI

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menyatakan produk dan/atau kegiatan usaha di pabrik tidak memenuhi ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. (2) Pelaku usaha melakukan perbaikan terhadap barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, pelaku usaha meminta kepada lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan penilaian kesesuaian mutu. (4) Lembaga penilaian kesesuaian menyampaikan hasil penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri. (5) Dalam hal hasil penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan barang dan/atau jasa industri telah sesuai dengan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk melanjutkan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. (6) Dalam hal hasil penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan barang dan/atau jasa industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menyatakan barang industri di pasar tidak memenuhi ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha wajib: a. menarik seluruh barang industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan; dan/atau b. menghentikan kegiatan impor barang industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dalam waktu paling lama sejak 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.

Pasal 26

(1) Pelaku usaha yang telah menarik seluruh barang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari. (2) Dalam hal barang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki risiko tinggi dan berdampak langsung terhadap keamanan dan keselamatan konsumen, Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menarik barang industri secara langsung. (3) Tata cara penarikan barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pelaku usaha yang: a. tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau b. tidak menarik seluruh barang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda administratif; b. penutupan sementara; c. pembekuan IUI; dan/atau d. pencabutan IUI (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan oleh instansi penerbit IUI sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 28

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi penghentian kegiatan impor barang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b kepada pimpinan unit Eselon I pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Penghentian kegiatan impor barang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal rekomendasi diterbitkan. (3) Setelah masa penghentian kegiatan impor dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap barang industri yang dikenakan penghentian kegiatan impor harus dilakukan pemeriksaan oleh PPSI dan dinyatakan memenuhi ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 29

(1) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menyatakan barang industri di pasar tidak memenuhi ketentuan pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib, pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33