PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

PERMEN Nomor 39-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 4. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri. 6. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 7. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI. 8. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri. 9. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat dengan ANDALALIN, adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lallu Lintas. 10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolalan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 12. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan tugas melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dan kelengkapan dokumen serta kesiapan operasional Kawasan Industri. 13. Standar Kawasan Industri adalah kriteria minimal dalam aspek infrastruktur, aspek pengelolaan lingkungan, serta aspek manajemen dan layanan yang harus dipenuhi oleh suatu Kawasan Industri. 14. Satu Hamparan adalah satu bentangan lahan lokasi pelaksanaan kegiatan usaha Kawasan Industri, yang dimungkinkan dapat dipisahkan oleh suatu pemisah sepanjang terdapat akses penghubung khusus untuk Kawasan Industri yang bersangkutan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Pasal 7

Koreksi

Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Izin Prinsip.

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 melalui PTSP. (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. keterangan pemohon; dan b. keterangan rencana kawasan industri yang terdiri dari: 1. rencana kegiatan; dan 2. rencana permodalan; dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. keterangan rencana kegiatan, berupa sketsa rencana lokasi; d. surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. rekomendasi dari Direktur Jenderal; dan f. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.

Pasal 9

(1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e diajukan melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian dengan melampirkan laporan keuangan badan usaha pemohon pada tahun sebelumnya yang sudah diaudit oleh akuntan publik. (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai Formulir PMK-1A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Petugas pada UP2 menyerahkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah lengkap dan benar kepada Direktur Jenderal. (4) Terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penelitian dan penilaian atas permohonan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Kawasan Industri yang dimohonkan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; b. memperhitungkan kepadatan Kawasan Industri di sekitar lokasi yang diusulkan; dan/atau c. perusahaan pemohon memiliki kemampuan finansial untuk membangun Kawasan Industri. (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja memberikan rekomendasi/tidak memberikan rekomendasi dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-1A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan: a. Izin Prinsip dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. Surat Penolakan penerbitan Izin Prinsip dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lengkap atau tidak benar, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah: a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri; b. membangun sebagian infrastruktur dasar di Kawasan Industri sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan d. membangun gedung pengelola. (2) Luas lahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit : a. 50 (lima puluh) hektar; atau a. 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah. (3) Sebagian infrastruktur dasar di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa tersedianya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku.

Pasal 12

(1) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. keterangan umum pemohon; dan b. data kawasan yang dimohonkan, meliputi: 1. lokasi dan luas lahan Kawasan Industri yang telah dikuasai dan siap digunakan; 2. investasi dan permodalan; dan 3. rencana penggunaan tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri; yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b. Izin Prinsip; c. fotokopi izin lokasi; d. fotokopi Izin Lingkungan; e. fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri; f. fotokopi Rencana Tapak Tanah (site plan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang; g. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK- 4; h. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan; i. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan j. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Pasal 13

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima dengan lengkap. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. pemenuhan sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan b. kesesuaian antara kelengkapan dokumen dalam permohonan dengan kondisi lapangan. (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan: a. IUKI dalam hal ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. Surat Penolakan penerbitan IUKI dalam hal sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan, dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Menteri menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima dengan lengkap. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. pemenuhan infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Standar Kawasan Industri; dan b. kesesuaian antara kelengkapan dokumen dalam permohonan dengan kondisi lapangan. (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAP dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri. (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan: a. IUKI dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah lengkap dan benar; atau b. Surat Penolakan penerbitan IUKI dalam hal infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan. (6) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) huruf i, Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan Kawasan wajib memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri. (2) Perusahaan Kawasan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan ketentuan: a. dilakukan tanpa melalui Izin Prinsip; b. telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Perluasan Kawasan yang merupakan Satu Hamparan yang menyatu dengan Kawasan Industri yang sudah ada; c. telah menyusun perubahan Amdal, ANDALALIN, dan perencanaan Kawasan Industri; d. telah menambah infrastruktur dasar dalam rangka Perluasan Kawasan; dan e. Lahan Perluasan Kawasan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri. (3) Penambahan lahan Kawasan Industri yang dilakukan bukan dalam Satu Hamparan diajukan sebagai permohonan IUKI tersendiri.

Pasal 18

(1) Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. keterangan umum pemohon; dan b. data Perluasan Kawasan yang dimohonkan, meliputi: 1. lokasi dan luas Perluasan Kawasan; 2. investasi dan permodalan; dan 3. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri; yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi IUKI; b. surat pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan Perluasan Kawasan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. fotokopi perubahan Izin Lingkungan; e. fotokopi surat persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri; f. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai; dan g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Pasal 19

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima dengan lengkap. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. pemenuhan penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Standar Kawasan Industri; dan b. kesesuaian antara dokumen permohonan dan kondisi lapangan. (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAP dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan: a. Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah lengkap dan benar; atau b. Surat Penolakan penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. (6) Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Izin Prinsip

Pasal 7

Koreksi

Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Izin Prinsip.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

IUKI

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima dengan lengkap. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. pemenuhan penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Standar Kawasan Industri; dan b. kesesuaian antara dokumen permohonan dan kondisi lapangan. (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAP dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan: a. Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah lengkap dan benar; atau b. Surat Penolakan penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. (6) Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 281), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-IND/PER/7/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI FORMAT FORMULIR TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI A. FORM DIISI OLEH PEMOHON 1. Formulir PMK-1 : Permohonan Izin Prinsip 2. Formulir PMK-1A : Permohonan Rekomendasi Kawasan Industri 3. Formulir PMK-2 : Surat Pernyataan Berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 4. Formulir PMK-3 : Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri 5. Formulir PMK-3A : Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri Dengan Luas Lahan Keseluruhan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Hektar 6. Formulir PMK-4 : Data Kawasan Industri Mengenai Kemajuan Pembangunan Kawasan Industri Triwulan Terakhir 7. Formulir PMK-5 : Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri 8. Formulir PMK-6 : Data laporan Kawasan Industri B. FORM DIISI OLEH PETUGAS 1. Formulir PIK-1 : Penerbitan Izin Prinsip Kawasan Industri 2. Formulie PIK-1A : Penerbitan Rekomendasi Kawasan Industri 3. Formulir PIK-2 : Penolakan Penerbitan Izin Prinsip Kawasan Industri 4. Formulir PIK-3 : Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Kawasan Industri 5. Formulir PIK-4 : Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri 6. Formulir PIK-5 : Penolakan Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri 7. Formulir PIK-6 : Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Kawasan Industri Dengan Luas Lahan Keseluruhan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Hektar 8. Formulir PIK-7 : Berita Acara Pemeriksaan Izin Perluasan Kawasan Industri 9. p Formulir PIK-8 : Penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri 10. Formulir PIK-9 : Penolakan Penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri 11. Formulir PIK-10 : Sanksi Peringatan Tertulis 12. Formulir PIK-11 : Sanksi Denda Administratif 13. Formulir PIK-12 : Sanksi Penutupan Sementara MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SALEH HUSIN Diisi Oleh Pemohon Form PMK-1 KOP SURAT PERUSAHAAN DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP KAWASAN INDUSTRI Nomor : ........................................ Kepada Yth. Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota........*) di - Lampiran : ........................................ Perihal : Permohonan Izin Prinsip Kawasan Industri Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Prinsip Kawasan Industri, dengan data sebagai berikut: I. KETERANGAN PEMOHON 1 Nama Perusahaan : ............................... 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ............................... 3 Akta Pendirian dan Perubahannya (Nomor, Tanggal, dan Nama Notaris) : ............................... 4 Pengesahan Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM (Nomor dan Tanggal) : ............................... 5 Pengurus Perusahaan: (sesuai dengan akta Pendirian dan Perubahannya ) : ............................... 6 - Alamat Perusahaan - Nomor Telepon - Faksimili - E-mail : : : : ............................... ............................... ............................... ............................... II. KETERANGAN RENCANA KAWASAN INDUSTRI A. RENCANA KEGIATAN 1 Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130) 2 Lokasi Kawasan Industri : ............................... Alamat : ............................... Desa/Kelurahan : ............................... Kecamatan : ............................... Kabupaten/Kota : ............................... Provinsi : ............................... Luas lahan : ...............................Ha Penggunaan Tenaga Kerja INDONESIA Laki-laki : ............................... orang Wanita : ............................... orang Jumlah : ............................... orang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Laki-laki : ............................... orang Wanita : ............................... orang Jumlah : ............................... orang 4 : PMDN/PMA*) a. Pembelian dan Pematangan Lahan : ........................(Rp/US$)*) b. Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang : ........................(Rp/US$)*) c. Lain-lain : ........................(Rp/US$)*) 5 Rencana Waktu Penyelesaian Proyek (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan) : ……...tahun…………bulan B. RENCANA PERMODALAN 1 Sumber Pembiayaan a. Modal Sendiri : ........................(Rp/US$)*) b. Pinjaman - Pinjaman Dalam Negeri - Pinjaman Luar Neger : : ........................(Rp/US$)*) ........................(Rp/US$)*) Jumlah **) : ........................(Rp/US$)*) *) Coret yang tidak perlu **) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi. 2 Modal Perseroan (Rp/US$)*) a. Modal Dasar b. Modal Ditempatkan c. Modal Disetor : : : ........................(Rp/US$)*) ........................(Rp/US$)*) ........................(Rp/US$)*) 3 Penyertaan Dalam Modal Perseroan Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing a. Peserta Asing Rp/US$ *) %**) ………….………………………… …..…………… …………… ………….………………………… …..…………… …………… Sub Total b. Peserta INDONESIA Rp/US$ *) % **) ………….………………………… …..…………… …………… ………….………………………… …..…………… …………… c. Total ( a + b )***) …..…………… 100% *) Coret yang tidak perlu **) Persentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham ***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: 1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi. 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. keterangan rencana kegiatan berupa sketsa rencana lokasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi); 4. Surat Pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Formulir PMK-2); 5. rekomendasi dari Direktur Jenderal; dan 6. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jakarta**),……………… Pemohon ttd ………………….………… Pengurus Perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian Tembusan: Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota;*) *) disesuaikan dengan tujuan pemohon **) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan Diisi Oleh Pemohon Form PMK- 1A KOP SURAT PERUSAHAAN Nomor : ........................................ Kepada Yth. Lampiran : ........................................ Perihal : Permohonan Rekomendasi Kawasan Industri Menteri Perindustrian cq. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri di - Jakarta Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dalam rangka mendapatkan Izin Prinsip Kawasan Industri, dengan data sebagai berikut: 1. Nama Perusahaan : ............................... 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ............................... 3. - Alamat Perusahaan - Nomor Telepon - Faksimili - E-mail : : : : ............................... ............................... ............................... ............................... 4. Lokasi Kawasan Industri Alamat : ............................... Desa/Kelurahan : ............................... Kecamatan : ............................... Kabupaten/Kota : ............................... Provinsi : ............................... Titik Koordinat : ............................... Luas lahan : ...............................Ha Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (tahun sebelum permohonan rekomendasi diajukan). Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Jakarta*),………………… Pemohon ttd ………………….………… Pengurus Perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian *) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan Diisi Oleh Pemohon Form PMK-2 KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN BERADA DI DALAM KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SESUAI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Jabatan (Pengurus Perusahaan) : Nama Perusahaan : Alamat Kantor : Nomor Telepon/Faks : E-mail : Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130) dengan ini menyatakan bahwa rencana lokasi Kawasan Industri/lahan perluasan Kawasan Industri *) ..... yang beralamat di.........(Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) dengan luas ........Hektar, berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah...... Nomor ....... Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan Izin Prinsip Kawasan Industri. Jakarta*), ………………………. Yang membuat pernyataan, ( .....................................) Pengurus Perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian *) coret yang tidak perlu Diisi Oleh Pemohon Form PMK-3 KOP SURAT PERUSAHAAN PERMOHONAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI Nomor : ........................................ Kepada Yth. Lampiran : ........................................ Perihal : Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota......*) di - I. KETERANGAN UMUM 1. Pemohon 2. Perusahaan a. Nama Perusahaan : ................................................. b. NPWP : ................................................. c. Alamat Kantor : ................................................. d. Nomor Telepon/Faks : ................................................. e. E-mail : ................................................. f. Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130) g. Nomor Akta Pendirian Perusahan/Nama Notaris : ................................................. h. Nomor dan Tanggal Izin Prinsip : ................................................. i. Izin yang telah diperoleh : 1. Izin Prinsip Nomor... 2. Izin Lokasi Nomor... 3. Izin Lingkungan Nomor... II. KAWASAN YANG DIMOHON 1 a. Lokasi Kawasan Industri - Alamat : ............................... - Desa/Kelurahan : ............................... - Kecamatan : ............................... a. Nama Pemohon/Kuasa : ................................................ b. Alamat : ................................................ c. Nomor Telepon/Faks : ................................................ d. E-mail : ................................................ - Kabupaten/Kota : ............................... - Provinsi : ............................... b. Luas lahan : ...............................Ha c. Penggunaan Lahan - Kaveling Industri : ......................... Ha (..........%) - Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) : ......................... Ha (..........%) - Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang : ......................... Ha (..........%) - Luas Lahan untuk Sarana Penunjang : ......................... Ha (..........%) - Luas Ruang Terbuka Hijau : ......................... Ha (..........%) Jumlah : ......................... Ha (..........%) III. INVESTASI DAN PERMODALAN A. INVESTASI 1 Modal Tetap a. Pembelian dan Pematangan Lahan : ............................... (Rp/US$)*) b. Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang : ............................... (Rp/US$)*) c. Lain-lain : ............................... (Rp/US$)*) Jumlah **) : ............................... (Rp/US$)*) 2. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : ............................... (Rp/US$)*) Jumlah **) : ............................... (Rp/US$)*) *) Coret yang tidak perlu **) Termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor B. RENCANA PERMODALAN 1 Sumber Pembiayaan a. Modal Sendiri : .............................. (Rp/US$) *) b. Pinjaman : .............................. (Rp/US$) *) - Pinjaman Dalam Negeri - Pinjaman Luar Negeri : : .............................. (Rp/US$) *) .............................. (Rp/US$) *) Jumlah **) : .............................. (Rp/US$) *) *) Coret yang tidak perlu **) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi. 2 Modal Perseroan a. Modal Dasar b. Modal Ditempatkan c. Modal Disetor : : : ............................... (Rp/US$)*) ............................... (Rp/US$)*) ............................... (Rp/US$)*) *) Coret yang tidak perlu 3 Penyertaan Dalam Modal Perseroan Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing a. Peserta Asing Rp/US$ *) % **) ………….………………………… …..…………… …………… Sub Total b. Peserta INDONESIA Rp/US$ *) % **) ………….………………………… …..…………… …………… c. Total ( a + b ) ***) …..…………… 100% *) Coret yang tidak perlu **) Persentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham ***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor IV. TENAGA KERJA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI *) 1 Penggunaan Tenaga Kerja INDONESIA Laki-laki : ............................... orang Wanita : ............................... orang Jumlah : ............................... orang 2 Penggunaan Tenaga Kerja Asing : (apabila ada) Laki-laki : ............................... orang Wanita : ............................... orang Jumlah : ............................... orang Negara Asal : (daftar terlampir) Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) : (daftar dan sertifikat terlampir) Jangka Waktu di INDONESIA : .................bulan.............tahun *) Prediksi kebutuhan tenaga kerja untuk kawasan industri Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: a. rencana pelaksanaan/pembangunan fisik sebagaimana jadwal/target penyelesaian pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang di dalam Kawasan Industri terlampir b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM/Menteri Koperasi dan UKM; c. Izin Prinsip; d. fotokopi Izin Lokasi; e. fotokopi Izin Lingkungan; f. fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri; g. fotokopi Rencana Tapak Tanah (siteplan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang; h. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-4; i. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan digunakan; j. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri; dan k. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri. Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jakarta**),………………… Pemohon ttd ………………….…………… Pengurus Perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian Tembusan: Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota;*) *) disesuaikan dengan tujuan pemohon **) disesuaikan dengan kedudukan perusahaan Diisi Oleh Pemohon Form PMK-5 KOP SURAT PERUSAHAAN PERMOHONAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI Nomor : ........................................ Kepada Yth. Lampiran : ........................................ Perihal : Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri Menteri Perindustrian/ Gubernur/Bupati/Walikota........*) di - I. KETERANGAN UMUM 1. Pemohon 2. Perusahaan j. Nama Perusahaan : .................................................... k. Nama Kawasan Industri : .................................................... l. NPWP : .................................................... m. Alamat Kantor : .................................................... n. Nomor Telepon/Faks : .................................................... o. Email : .................................................... p. Bidang Usaha : Kawasan Industri (KBLI 68130) q. Nomor Akta Pendirian Perusahan/Nama Notaris : .................................................... r. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Kawasan Industri : .................................................... s. Izin yang telah diperoleh : 4. Izin Lokasi Perluasan Nomor... 5. Perubahan Izin Lingkungan Nomor ... II. PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIMOHON 1. a. Lokasi Kawasan Industri : ............................................. (Desa, Kecamatan, ............................................. Kabupaten/Kota, ............................................. Provinsi ) ............................................. b. Luas Perluasan Lahan Kawasan Industri : ............................................. Ha yang dimohon e. Nama Pemohon/Kuasa : .................................................... f. Alamat : .................................................... g. Nomor Telepon/Faks : .................................................... h. E-mail : .................................................... c. Rencana Peruntukan Kawasan Industri Sebelum Perluasan (Ha) Perluasan Dimohon (Ha) Jumlah Luas Total (Ha) Persentase Tambahan (%) 1. Kaveling Industri 2. Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) 3. Luas Kaveling untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang 4. Luas Kaveling untuk Sarana Penunjang 5. Luas Ruang Terbuka Hijau *) coret yang tidak perlu 2. Rencana pelaksanaan/pembangunan fisik sebagaimana jadwal/target penyelesaian pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang di dalam Kawasan Industri terlampir. 3. Data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-6 . III. INVESTASI DAN RENCANA PEMODALAN Sebelum Perluasan (Rp/US$)*) Perluasan Dimohon (Rp/US$)*) Jumlah (Rp/ US$)*) Persentase Tambahan (%) 1. Nilai Investasi a. Modal Tetap - Pembelian dan Pematangan Tanah - Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang. - Lain-lain Jumlah Sebelum Perluasan (Rp/US$)*) Perluasan Dimohon (Rp/US$)*) Jumlah (Rp/ US$)*) Persentase Tambahan (%) b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) 2. Sumber Pembiayaan a. Modal Sendiri b. Pinjaman - Pinjaman Dalam Negeri - Pinjaman Luar Negeri Jumlah**) *) coret yang tidak perlu **) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor. Sebelum Perluasan (Rp/US$)*) Perluasan Dimohon (Rp/US$)*) Jumlah (Rp/US$)*) Persentase Tambahan (%) 3. Modal Perseroran a. Modal Dasar b. Modal Ditempatkan c. Modal Disetor Jumlah**) 4. Penyertaan Dalam Modal Perseroan Hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing a. Peserta Asing Sebelum Perluasan (Rp/US$)*) Perluasan Dimohon (Rp/US$)*) Jumlah (Rp/US$)*) % **) ………….………………… …..……… …..……… …..……… ……… Sub Total b. Peserta INDONESIA % **) ………….………………… …..……… …..……… …..……… ……… c. Total ( a + b ) ***) …..……… …..……… …..……… 100% *) Coret yang tidak perlu **) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham ***) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor IV. TENAGA KERJA PERLUASAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI *) 1 Penggunaan Tenaga Kerja INDONESIA Laki-laki : ................. orang, rencana tambah ..... orang Wanita : ................. orang, rencana tambah ..... orang Jumlah : ................. orang, rencana tambah ..... orang 2 Penggunaan Tenaga Kerja Asing : ................. orang, rencana tambah ..... orang Laki-laki : ................. orang, rencana tambah ..... orang Wanita : ................. orang, rencana tambah ..... orang Jumlah : ................. orang, rencana tambah ..... orang Negara Asal : (daftar terlampir) Keahlian (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) : (daftar dan sertifikat terlampir) Jangka Waktu di INDONESIA : (daftar terlampir) *) Kebutuhan tenaga kerja untuk kawasan industri Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: a. fotokopi IUKI; b. surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan perluasan Kawasan Industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan Formulir PMK-2; c. data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-6; d. fotokopi perubahan izin lingkungan; e. fotokopi surat persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri; f. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai; dan g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri. Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian di atas materai cukup, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jakarta*) , ……………. Pemohon, Tanda Tangan ………………….……………… Pengurus Perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian Tembusan: Menteri Perindustrian/Kepala BKPM/ Gubernur/ Bupati/Walikota;* *) disesuaikan dengan tujuan pemohon Diisi Oleh Pemohon Form PMK-6 KOP SURAT PERUSAHAAN DATA LAPORAN KAWASAN INDUSTRI Nomor : ........................................ Kepada Yth. Lampiran : ........................................ Perihal : Data Laporan Kawasan Industri Menteri Perindustrian/Gubernur/ Bupati/Walikota......*) di - Bulan : ............... Tahun : ............... I. KETERANGAN UMUM 1. Nama Perusahaan : .................................................... 2. Nama Kawasan Industri : .................................................... 3. Izin Usaha Kawasan Industri : .................................................... 4. NPWP : .................................................... 5. Alamat Kantor/ Alamat Perusahaan : .................................................... 6. Nomor Telepon/Faks : .................................................... 7. E-mail : .................................................... 8. Lokasi Kawasan Industri (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) : .................................................... 9. Nomor Akta Pendirian Perusahaan : .................................................... 10. Nama Notaris : .................................................... 11. Penanggung Jawab Perusahaan : .................................................... 12. Nama Direksi dan Dewan Komisaris : .................................................... 13. Nomor dan Tanggal Izin Usaha Kawasan Industri : .................................................... 14. Izin yang telah diperoleh : 6. Izin Lokasi Perluasan Nomor... 7. Perubahan Izin Lingkungan Nomor ... II. KESIAPAN FISIK PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 1. Pembebasan tanah a. Rencana pembebasan tanah : ....................................... Ha Tahap Luas (ha) Jadwal (tahun) Persentase (%) I II III IV b. Realisasi pembebasan tanah sesuai Lokasi ..............Ha(........ %) (lampirkan peta 1:10.000). 2. Pembentukan muka tanah (cut & fill) a. Rencana ........................ Ha ( ............ %); b. Realisasi ....................... Ha ( ............ %). 3. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar Infrastruktur Dasar Rencana Realisasi % A. Tahap I a. Jaringan Jalan 1) Jalan Utama 2) Jalan Lingkungan b. Saluran Buangan Air Hujan c. Saluran Buangan Air Kotor d. Instalasi Penyediaan Air Baku e. Jaringan Distribusi Air Air Baku f. Kantor Pengelola ...........km ...........km ...........km ....m3/jam ....m3/jam ....m3/jam ...........km .........unit ..........km ..........km ..........km ...m3/jam ...m3/jam ...m3/jam ..........km .........unit ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... B. Tahap II a. Instalasi Pengolahan Air Limbah b. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri c. Penampung an Sementara Limbah Padat (B3) d. Penampung an Sementara Limbah Padat Non (B3) e. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan ...m3/jam ..........km ..........m3 ..........m3 .........unit ..........km ...m3/jam ..........km ..........m3 ..........m3 .........unit ..........km ........ ........ ........ ........ ........ ........ Industri f. Pagar Kawasan Industri 4. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Infrastruktur Penunjang Rencana Realisasi % a. Fasilitas Perumahan ..........unit .........unit ........ b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan ........... m2 ......... m2 ........ c. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan ........... m2 .......... m2 ........ d. Fasilitas Kesehatan ........... m2 .......... m2 ........ e. Fasilitas Pemadam Kebakaran ........... m2 .......... m2 ........ f. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah ........... m2 .......... m2 ........ 5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang Sarana Penunjang Rencana Realisasi % a. Hotel dan Restoran ......... m2 ......... m2 ...... b. Sarana Ibadah ......... m2 ......... m2 ...... c. Sarana Olahraga ......... m2 ......... m2 ...... d. Sarana Perbankan ......... m2 ......... m2 ...... e. Kantor Pos ......... m2 ......... m2 ...... f. Sarana Penunjang Lainnya ........ unit ........ unit ...... 6. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri 1. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri : ada/belum *) 2. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri : ada/belum *) 3. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri : ada/belum *) 4. Jalan akses ke Kawasan Industri : ada/belum *) V. PEMASARAN **) **) Sebagai kelengkapan data agar dilampirkan daftar terpisah yang dilampiri dengan peta perkembangan Kawasan Industri di atas format Rencana Tapak 1. Penjualan/ Penyewaan Kaveling Industri Siap Bangun : Kaveling Industri Siap Bangun Sampai dengan Semester Selanjutnya Pada Semester Berjalan Jumlah unit m2/Ha*) unit m2/Ha*) unit m2/Ha*) Yang telah disiapkan Yang telah terjual Yang telah tersewa Yang masih tersedia *) Coret yang tidak perlu 2. Penjualan/ Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) : Kaveling Industri Siap Bangun Sampai dengan Semester Selanjutnya Pada Semester Berjalan Jumlah unit m2/Ha*) unit m2/Ha*) unit m2/Ha*) Yang telah disiapkan Yang telah terjual Yang telah tersewa Yang masih tersedia *) Coret yang tidak perlu 3. Penjualan/Penyewaan Lahan atau Bangunan lain (diluar untuk kegiatan-kegiatan Industri) : Jenis Penggunaan Lahan/ Bangunan Sampai dengan Semester Sebelumnya Pada Semester Berjalan Jumlah unit m2/Ha*) unit m2/Ha*) unit m2/Ha*) *) Coret yang tidak perlu 4. Kegiatan pelayanan lain yang menunjang/membantu kepentingan para perusahaan industri pengolahan yang beroperasi dalam kawasan Industri : ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ...............................................................................

(1) Permohonan IUKI untuk Kawasan Industri yang diajukan oleh beberapa Perusahaan Industri yang telah berdiri dan berada dalam Satu Hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 (dua puluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e PERATURAN PEMERINTAH Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri diajukan kepada Menteri. (2) Permohonan IUKI untuk Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. tanpa melalui Izin Prinsip; b. diajukan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2017; c. telah membentuk perusahaan pengelola Kawasan Industri; d. telah membangun infrastruktur dasar di Kawasan Industri sesuai dengan Standar Kawasan Industri; dan e. telah menyediakan kantor untuk pengelola Kawasan Industri. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-3A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang memuat: a. keterangan umum pemohon; dan b. data kawasan yang dimohonkan, meliputi: 1. lokasi dan luas lahan; 2. investasi dan permodalan; dan 3. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri. yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b. surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. fotokopi Izin Lingkungan sebagai Kawasan Industri; d. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan e. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Peraturan Menteri Nomor 39-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26