PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional

PERMEN Nomor 38 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas. 3. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok yang mengajukan permohonan untuk memiliki Akun SIINas. 4. Pemilik Akun adalah setiap orang atau kelompok yang telah memiliki Akun SIINas. 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 7. Unit Pelayanan Publik Pusat yang selanjutnya disebut UP2 Pusat adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di lingkungan kantor pusat Kementerian Perindustrian. 8. Unit Pelayanan Publik Daerah yang selanjutnya disebut UP2 Daerah adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berkedudukan di tiap-tiap unit pelaksana teknis dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian. 9. Validasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan/atau kebenaran dokumen persyaratan untuk penerbitan Akun SIINas. 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap industri atau kawasan industri sesuai kewenangannya. 11. Pengelola SIINas adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, dan penyajian data dan informasi di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PEMBUATAN AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Pasal 4

Koreksi

(1) Akun SIINas dikelompokkan atas 4 (empat) kategori meliputi: a. Akun SIINas tipe A; b. Akun SIINas tipe B; c. Akun SIINas tipe C; dan d. Akun SIINas tipe D. (2) Akun SIINas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha industri. (3) Akun SIINas tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha kawasan industri. (4) Akun SIINas tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi: a. orang perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. kelompok bukan merupakan pelaku usaha selain kementerian, lembaga, perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (5) Akun SIINas tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi kementerian, lembaga, perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Permohonan penerbitan Akun SIINas untuk Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C dilakukan melalui pendaftaran pada situs web SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan kategori Akun SIINas yang diajukan. (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINAS tipe A meliputi: a. IUI; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c. NIB. (3) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe B meliputi: a. IUKI; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c. NIB. (4) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe C meliputi: a. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan b. NIB.

Pasal 6

(1) Petugas pada UP2 Pusat melakukan Validasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar sesuai hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pada UP2 Pusat menerbitkan Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (3) Pengelola SIINas mengirimkan Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemilik Akun melalui surat elektronik yang telah terdaftar pada OSS. (4) Dalam hal Akun SIINas yang telah dikirim melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, Pemilik Akun dapat mengambil Akun SIINas ke UP2 Pusat atau UP2 Daerah secara langsung atau melalui kuasa dengan menunjukkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dokumen permohonan belum lengkap atau belum benar, petugas pada UP2 Pusat menyampaikan notifikasi kepada Pemohon disertai dengan penjelasan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak disampaikannya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

(1) Daftar dan lokasi UP2 Pusat dan UP2 Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Proses pembuatan Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C dilakukan sesuai prosedur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Penerbitan Akun SIINas untuk Akun SIINas tipe D dilakukan oleh Pengelola SIINas. (2) Pengelola SIINas menyerahkan Akun SIINas tipe D yang telah diterbitkan kepada Pemilik Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 10

Format Akun SIINas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pemilik Akun SIINas wajib melengkapi data pendukung yang dimintakan dalam SIINas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah memperoleh Akun SIINas.

BAB III

PENGELOLA SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Pasal 12

Koreksi

(1) Akun SIINas dikelola oleh Pengelola SIINas. (2) Pengelola SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Akun SIINas yang dapat merugikan kepentingan Pemilik Akun SIINas dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. (3) Kerahasian Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. data pribadi; dan b. informasi pribadi. (3) Untuk membangun integrasi sistem dan kemudahan proses administrasi, Pengelola SIINas dapat mengirimkan data elektronik dalam Akun SIINas ke sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga lain dengan tetap menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Pemilik Akun SIINas.

Pasal 13

(1) Pengelola SIINAS dapat menutup akses Pemilik Akun SIINas terhadap Akun SIINas dalam hal: a. berdasarkan hasil Validasi atau pengawasan yang dilakukan oleh UP2 Pusat, UP2 Daerah, atau Direktorat Jenderal Pembina Industri, terdapat ketidaksesuaian antara data atau fakta di lapangan dengan data dalam Akun SIINas; b. berdasarkan hasil penilaian oleh Pengelola SIINas, telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh Pemilik akun SIINas; dan/atau c. berdasarkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri, Pemilik Akun SIINas melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelola SIINas mencantumkan alasan penutupan Akun SIINas pada situs web SIINas. (3) Dalam hal terjadi penutupan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Akun SIINas dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali Akun SIINas. (4) Permohonan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada UP2 Pusat dengan mencantumkan alasan dan klarifikasi. (5) Apabila berdasarkan permohonan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pembina Industri bahwa Pemilik Akun SIINas telah melakukan perbaikan atas pelanggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SIINas mengaktifkan kembali Akun SIINas dimaksud.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan atau penambahan pada dokumen permohonan Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemilik Akun SIINas melakukan pembaharuan data Akun SIINas melalui situs web resmi SIINas.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17