PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

PERMEN Nomor 37 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 993), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 16 diubah serta ditambah satu (1) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Perusahaan Industri yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat melakukan importasi susulan. (2) Importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal: a. terdapat kekurangan (shortage) pengiriman Komponen Kendaraan Bermotor yang seharusnya termasuk dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD; b. terdapat kesalahan (mistake) dalam pengiriman Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD; dan/atau c. Komponen Kendaraan Bermotor dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD tidak memenuhi standar mutu atau mengalami kerusakan dalam pengiriman, pembongkaran, atau proses produksinya (reject). (3) Importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. jumlah Komponen Kendaraan Bermotor dalam importasi susulan tidak boleh melebihi jumlah Komponen Kendaraan Bermotor yang disusulkan importasinya; b. importasi susulan dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bagi Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang disusulkan importasinya; c. Perusahaan Industri yang melakukan importasi ulang membuktikan nomor referensi, invoice, model, nomor batch, dan/atau nomor lot dari set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang disusulkan importasinya; d. prinsipal dan/atau dari agen pemegang merek menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa importasi susulan yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; dan e. Komponen Kendaraan Bermotor dalam importasi susulan hanya digunakan dalam kegiatan produksi dan tidak digunakan untuk keperluan purnajual. (4) Importasi komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pos tarif masing–masing komponen. (5) Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dibuktikan sebagai rangkaian dari set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD yang disusulkan importasinya dapat dikecualikan dari pembuktian pemenuhan pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA secara wajib. (6) Perusahaan Industri yang melakukan importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan importasi susulan kepada Direktur Jenderal. (7) Pelaksanaan importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme impor umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

Pasal I

Pasal 16

Pasal I

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 30

Pasal 31

Pasal II