PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36-m-ind-per-5-2014 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJP) SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 36-m-ind-per-5-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan mampu memproduksi Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) sesuai dengan persyaratan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan Sertifikasi www.djpp.kemenkumham.go.id Produk Penggunaan Tanda SNI Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP). 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP), sesuai persyaratan SNI. 4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 5. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk. 6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang MENETAPKAN bahwa suatu produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS)` dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib karena alasan tertentu, keperluan khusus dan/atau memiliki standar yang berbeda dengan SNI. 7. Surveilan adalah pengecekan (audit) secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT- SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 8. Pengawasan merupakan mekanisme pemeriksaan terhadap perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI Wajib yang meliputi kegiatan produksi dan/atau peredaran produk. 9. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. www.djpp.kemenkumham.go.id 13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 14. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak berlaku bagi Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) yang memiliki kesamaan nomor HS dengan nomor HS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila berdasarkan: a. sifat teknis: 1. Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) yang memiliki lingkup, jenis dan sifat penggunaan yang sama dengan SNI 07-0601-2006, dan memiliki ukuran tebal nominal mulai dari 1,2 mm sampai dengan kurang dari 1,8 mm atau tebal nominal lebih besar dari 25 mm dan sesuai persyaratan produk akhir; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, simbol, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI 07-0601-2006; b. keperluan khusus untuk: 1. keperluan bahan baku: a) industri otomotif, elektronika (peralatan listrik konsumsi) beserta komponennya; b) industri kecil yang memiliki lingkup industri pengerjaan logam baja; atau c) produk tujuan ekspor keluar wilayah INDONESIA; 2. hibah dari negara asing dan bukan merupakan pinjaman (loan); 3. barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk; 4. barang contoh untuk pameran; dan 5. contoh uji SPPT-SNI. (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 huruf b) hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen (IP) produk baja. (3) Produk impor sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dilarang dipindahtangankan pada pihak lain. (4) Impor produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. (5) Importir produsen yang mensuplai Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) impor sebagai bahan baku untuk industri kecil wajib dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama beserta Purchase Order (PO) dengan industri kecil yang memiliki legalitas perizinan industri. (6) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang- kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. kegunaan; b. jumlah produk yang akan diimpor; c. spesifikasi produk; dan d. kapasitas dan rencana produksi perusahaan. (7) Dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Direktur Pembina Industri. www.djpp.kemenkumham.go.id (8) Ketentuan lebih lanjut persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI BjP. (2) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (3) Penerbitan SPPT-SNI Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui sertifikasi Sistem 5, yaitu: a. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI-ISO 9001:2008 atau revisinya; dan b. pengujian kesesuaian mutu BjP sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh : a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup BjP dan; atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan kepemilikan sertifikat SNI-ISO 9001:2008 atau revisinya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MLA)) dengan KAN. (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Peraturan Menteri Nomor 36-m-ind-per-5-2014 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJP) SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18