PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PENGECUALIAN DARI PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK BESI/BAJA DAN KABEL SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 35 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) secara wajib dikecualikan untuk: a. Baja Tulangan Beton sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Baja Tulangan Beton Secara Wajib; b. Baja Profil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 43/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M- IND/ PER /4/2011 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Baja Profil Secara Wajib; c. Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 36/M-IND/ PER /5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Wajib; d. Baja Lembaran Lapis Seng sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib; e. Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 41/M- IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/ PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib; f. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj.L As) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 39/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium- Seng (Bj.L As) Secara Wajib; g. Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 35/M- IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU) Secara Wajib; h. Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 28/M-IND/PER/7/2017 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib; i. Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 82/M- IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib; j. Tali Kawat Baja Dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Tali Kawat Baja Dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib; k. Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 11/M- IND/PER/2/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib; l. Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 3, ayat (5) Pasal 4, ayat (5) Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 62/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib; m. Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 37/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib; dan n. Kabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik INDONESIA Nomor 84/M- IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Kabel Secara Wajib. (2) Pelaksanaan pengecualian untuk pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dilakukan tanpa Pertimbangan Teknis. (3) Pelaksanaan pengecualian untuk pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dilakukan berdasarkan Pertimbangan Teknis.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PENGECUALIAN DARI PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK BESI/BAJA DAN KABEL SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5