PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33-m-ind-per-7-2013 Tahun 2013 tentang PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU

PERMEN Nomor 33-m-ind-per-7-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau yang selanjutnya disingkat PPKB adalah Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor dengan pemberian fasilitas berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM). www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan teknik (motor penggerak) yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan. 3. Kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau yang selanjutnya disingkat KBH2 adalah kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi (selain sedan atau station wagon) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. 4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap yang selanjutnya disingkat IKD adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan. 5. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di INDONESIA serta memiliki Izin Usaha Industri kendaraan bermotor roda empat. 6. Komponen kendaraan bermotor adalah bagian kendaraan untuk memfungsikan kendaraan bermotor. 7. Perusahaan industri komponen adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di INDONESIA serta memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri untuk membuat komponen kendaraan bermotor. 8. Manufaktur adalah proses pembuatan komponen/bagian kendaraan bermotor oleh perusahaan industri kendaraan bermotor dan/atau industri komponen dalam negeri untuk keperluan produksi KBH2. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. 11. Surveyor adalah surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan verifikasi industri dalam rangka pelaksanaan PPKB. BAGIAN II Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau

Pasal 2

Koreksi

(1) PPKB ditujukan untuk Industri Kendaraan Bermotor yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. ketentuan tahapan manufaktur dan penggunaan komponen KBH2 yang diatur dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini; b. ketentuan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor sebagai berikut: 1) motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder 980 cc sampai dengan 1200 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara; 2) motor bakar nyala kompresi (diesel) kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara; c. ketentuan teknis kendaraan bermotor berupa radius putar (turning radius), jarak terendah dari permukaan tanah (ground clearance), dan ketentuan teknis lainnya yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri ini; d. penggunaan tambahan merek INDONESIA, model dan logo yang mencerminkan INDONESIA pada KBH2; dan e. besaran harga jual KBH2 setinggi-tingginya Rp. 95,000,000 (sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan lokasi kantor pusat Agen Pemegang Merek. (2) Ketentuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi spesifikasi minimal sebagai berikut: a. Research Octane Number (RON) 92 untuk motor bakar cetus api; dan b. Cetane Number (CN) 51 untuk motor bakar nyala kompresi (diesel). (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan tambahan merek INDONESIA dan nama model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini. (4) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan harga penyerahan ke konsumen sebelum pajak daerah, Bea Balik Nama (BBN), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). (5) Besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan apabila: a. terjadi perubahan-perubahan pada kondisi/indikator ekonomi yang dicerminkan dengan besaran inflasi, kurs nilai tukar Rupiah dan/atau harga bahan baku; www.djpp.kemenkumham.go.id b. KBH2 menggunakan teknologi transmisi otomatis; dan/atau c. KBH2 menggunakan teknologi pengaman penumpang. (6) Perubahan pada kondisi/indikator ekonomi yang dicerminkan dengan besaran inflasi, nilai tukar Rupiah dan/atau harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, mengacu pada: a. data Badan Pusat Statistik untuk besaran inflasi; b. nilai kurs tengah dari Bank INDONESIA untuk nilai tukar Rupiah; dan c. hasil verifikasi Surveyor untuk penelusuran harga bahan baku. (7) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. huruf b maksimum sebesar 15%; dan b. huruf c maksimum sebesar 10% dari harga KBH2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Peraturan Menteri Nomor 33-m-ind-per-7-2013 Tahun 2013 tentang PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17