PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHATERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PERMEN Nomor 30 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 485) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf f Pasal 13 diubah serta huruf d, huruf e, dan huruf g Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pasal 24

Koreksi

(1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa: a. perubahan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan terhadap klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan b. perubahan kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan Komitmen. (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS. (3) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan Komitmen berupa verifikasi teknis. (4) Berdasarkan permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menilai: a. kesiapan Perusahaan Industri yang bersangkutan untuk berproduksi komersial sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi; b. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang; c. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan sesuai perubahan; d. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan e. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5a) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pemeriksaan dokumen. (5b) Dalam hal diperlukan, verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pemeriksaan lapangan. (6) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Kewenangan pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (8) Dalam pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Industri, Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dapat menggunakan bukti foto, video, peta, gambar, atau bukti lain. (9) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan pemenuhan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke laman OSS. (10) Dalam hal Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota tidak melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu sebagaimana diamksud pada ayat (4), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke laman OSS. 11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHATERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal I

Pasal 13

Pasal I

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 33A

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38A

Pasal II