PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL

PERMEN Nomor 27 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah bahan baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C2H5OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus). 2. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 4. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri minuman beralkohol yang berkedudukan di INDONESIA. 5. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan ketentuan tata niaga impor Bahan Baku Minuman Beralkohol ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 7. Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Industri mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui portal SIINas (http://siinas.kemenperin.go.id). (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib mengunggah: a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/yang berwenang sesuai format A1; b. salinan NIB; c. salinan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri atau izin usaha industri; d. salinan nomor pokok wajib pajak; e. salinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai; f. bukti pembayaran cukai selama 1 (satu) tahun terakhir; g. dokumen yang menerangkan negara asal Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; h. dokumen yang menerangkan pelabuhan muat negara terdekat dari negara asal apabila tidak dimungkinkan pengiriman Bahan Baku Minuman Beralkohol dari pelabuhan muat di negara asal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; i. rencana impor sesuai dengan formulir FM I; j. diagram alir proses produksi; k. surat pernyataan bermeterai sesuai dengan format A2; dan l. salinan surat persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol terakhir apabila Perusahaan Industri sudah melakukan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol. (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Petugas UP2 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas UP2 meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, petugas UP2 menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui SIINas kepada Perusahaan Industri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan permohonan dianggap batal.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka verifikasi teknis atas kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi secara elektronik melalui SIINas. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sesuai dengan format A3. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

Pasal 9

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan: a. dokumen permohonan tidak benar; atau b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan hasil verifikasi teknis, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan format A4. (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan SIINas tidak dapat berfungsi, penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dilakukan secara manual melalui UP2.

Pasal 11

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17