PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26-m-ind-per-4-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 26-m-ind-per-4-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik Tunggal sesuai persyaratan SNI. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ metode uji SNI. 4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Multual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. 5. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang setara. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 7. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 9. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina industri yang MENETAPKAN bahwa suatu produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) tidak berlaku ketentuan SNI Wajib karena alasan tertentu, alasan khusus dan/atau memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan SNI. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Pupuk Anorganik Tunggal pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. www.djpp.kemenkumham.go.id 14. BPKIMI adalah Badan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan Industri. 15. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

Koreksi

(1) Memberlakukan secara wajib SNI Pupuk Anorganik Tunggal pada Jenis Produk dengan Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / Harmonize System (HS) sebagai berikut: Jenis Pupuk Anorganik Tunggal No. SNI Pos tarif / HS 1. Pupuk Urea SNI 2801:2010 3102.10.00.00 2. Pupuk Amonium Sulfat (ZA) SNI 02-1760-2005 3102.21.00.00 3. Pupuk Tripel Super Fosfat SNI 02-0086-2005 ex. 3103.10.90.00 4. Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) SNI 02-3769-2005 ex. 3103.10.90.00 5. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian SNI 02-3776-2005 ex. 3103.90.90.00 6. Pupuk Kalium Klorida (KCl) SNI 02-2805-2005 3104.20.00.00 (2) Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pupuk yang hanya mengandung satu unsur kimia dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pupuk Urea merupakan pupuk tunggal buatan yang mengandung unsur hara utama, nitrogen berbentuk butiran (prill) atau gelintiran (granular) dengan rumus kimia CO(NH2)2; b. Pupuk Amonium Sulfat (ZA) merupakan pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia (NH4)2SO4 yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang, atau disebut sebagai pupuk ZA (Zwavelzuur Ammoniak); c. Pupuk Tripel Super Fosfat merupakan pupuk buatan berbentuk butiran (granular) yang dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat, Ca(H2PO4)2; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) merupakan pupuk fosfat buatan berbentuk butiran (granular) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang komponen utamannya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat, Ca(H2PO4)2; e. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian merupakan bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk (powder) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan granular;dan f. Pupuk Kalium Klorida (KCl) merupakan pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl, atau yang disebut sebagai pupuk MOP (Muriate of Potash); (3) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pupuk Anorganik Tunggal dalam kemasan dan curah. (4) Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada sektor pertanian yang melingkupi: a. Tanaman pangan; b. Hortikultura; c. Perkebunan; d. Perikanan; e. Peternakan; dan f. Kehutanan.

Peraturan Menteri Nomor 26-m-ind-per-4-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21