PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

PERMEN Nomor 25 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetis, pelumas bekas, dan bahan lainnya, yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya. 2. Pelaku Usaha adalah produsen, importir, perwakilan perusahaan, dan/atau perusahaan pengguna jasa pabrikasi Pelumas. 3. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Pelumas dengan paling sedikit melakukan proses pencampuran bahan baku (blending). 4. Importir adalah perusahaan yang mengimpor Pelumas. 5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. 6. Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi Pelumas adalah perusahaan yang menggunakan jasa pabrikasi pihak lain untuk memproduksi Pelumas dengan memakai merek sendiri 7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pelumas yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Pelumas adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas. 8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Pelumas dan menerbitkan SPPT-SNI Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas. 9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas. 10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 11. Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan bahwa Pelumas yang memiliki kesamaan nomor pos tarif/Harmonize System (HS) Code dikecualikan dari ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. 12. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI 9001:2015. 13. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 14. Surveilan adalah kegiatan pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI Pelumas terhadap konsistensi penerapan SNI Pelumas. 15. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri. 16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap barang industri yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI Pelumas. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 18. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Pelumas di Kementerian Perindustrian. 19. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Pelumas di Direktorat Jenderal Pembina Industri. 20. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 21. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di BPPI. 22. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Pelumas pada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 23. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Pelumas di Direktorat Pembina Industri. 24. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 25. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Pasal 3

Koreksi

Memberlakuan SNI Pelumas secara Wajib untuk jenis Pelumas dengan nomor SNI dan nomor pos tarif/HS Code sebagai berikut: NO JENIS PELUMAS NOMOR SNI POS TARIF 1. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor 7069.1:2012 Ex. 2710.19.43 Ex. 3403.19.12 Ex. 3403.19.19 Ex. 3403.99.12 Ex. 3403.99.19 2. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor 7069.2:2012 3. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara 7069.3:2016 4. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air 7069.4:2017 5. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi 7069.5:2012 6. Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan 7069.6:2017 7. Minyak lumas transmisi otomatis 7069.7:2017

Pasal 4

(1) Pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap Pelumas hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelumas yang digunakan sebagai: a. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan; b. contoh uji untuk permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas; c. contoh barang untuk pameran dan tidak untuk diedarkan; d. keperluan khusus untuk olahraga balap kendaraan bermotor dan tidak untuk diedarkan; atau e. barang ekspor.

Pasal 5

(1) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diimpor dengan ketentuan: a. memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan Pelumas; dan b. memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. (2) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diimpor dengan ketentuan memiliki dokumen berupa Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) dari LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah ditunjuk oleh Menteri. (3) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat diimpor dengan ketentuan memiliki surat keterangan dari Event Organizer (EO) penyelenggara pameran. (4) Pelumas yang akan digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diimpor dengan memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 6

Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pelumas wajib memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 7

Koreksi

(1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Pelumas. (2) Dalam hal Pelumas berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Pelumas.

Pasal 8

Koreksi

Penerbitan SPPT-SNI Pelumas dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5.

Pasal 9

(1) Untuk memiliki SPPT-SNI Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Pelumas; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan b. izin usaha sejenis dengan ruang lingkup industri Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi pemesanan Pelumas dan/atau penggunaan merek Pelumas atas permintaan Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi Pelumas berdasarkan kontrak kerjasama, Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi Pelumas mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. dokumen legalitas perusahaan, berupa: 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup industri Pelumas, bagi Produsen; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), bagi Perwakilan Perusahaan atau Importir; 4. Angka Pengenal Importir (API), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir atau Importir; dan 5. NPWP; b. kontrak kerja sama pemesanan Pelumas dan/atau penggunaan jasa pabrikasi Pelumas; c. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia milik badan usaha lain; d. perjanjian lisensi dari pemilik merek yang dimiliki badan usaha lain dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan e. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab atas peredaran Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. (2) Merek yang dimiliki oleh badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus tercantum pada kemasan Pelumas yang dipesan berdasarkan kontrak kerja sama.

Pasal 11

(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Angka Pengenal Importir (API), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir; d. NPWP; e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan f. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab atas peredaran Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib. (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai Importir dan hanya melakukan importasi Pelumas dari Produsen di luar negeri yang melakukan penunjukan.

Pasal 12

(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak berfungsi sebagai Importir, Produsen di luar negeri dapat menunjuk Importir melalui Perwakilan Perusahaan. (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. SIUP dan TDP; c. API; dan d. NPWP. (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melakukan importasi Pelumas dari Produsen di luar negeri yang melakukan penunjukan.

Pasal 13

(1) Penerbitan SPPT-SNI Pelumas melalui sistem sertifikasi Tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. audit proses produksi berdasarkan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015; dan b. pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Audit proses produksi berdasarkan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan: a. surat pernyataan diri telah menerapkan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015; atau b. sertifikat penerapan SMM dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/ MRA) dengan KAN. (3) Pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap setiap merek dan jenis dari Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak dapat diwakilkan. (4) Pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditunjuk LSPro; dan b. pengujian kesesuaian mutu Pelumas dilakukan oleh: 1. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ditunjuk oleh Menteri; atau 2. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation Cooperation/ILAC atau The Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation/ APLAC) dan negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA, dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan proses sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi. (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI. (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 15

Produsen yang mengajukan permohonan SPPT-SNI Pelumas dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda, wajib: a. memperoleh SPPT-SNI Pelumas untuk setiap Pelumas yang diproduksi pada masing-masing unit produksi; b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 di semua lokasi unit produksi; dan c. menerima penetapan LSPro mengenai lokasi unit produksi yang akan diaudit, berdasarkan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas.

Pasal 16

(1) Proses penerbitan SPPT-SNI Pelumas dilakukan oleh LSPro melalui rapat evaluasi, dengan memperhatikan: a. laporan hasil audit penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015; dan b. laporan hasil uji. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro MENETAPKAN keputusan mengenai: a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Pelumas; b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Pelumas; c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Pelumas; d. pencabutan SPPT-SNI Pelumas; atau e. perubahan SPPT-SNI Pelumas, terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir, dan/atau merek.

Pasal 17

(1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI Pelumas, LSPro wajib mencantumkan paling sedikit informasi sebagai berikut: a. nama dan alamat Produsen; b. alamat pabrik; c. nomor dan judul SNI; d. merek; e. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; f. varian produk Pelumas; dan g. masa berlaku SPPT-SNI. (2) LSPro menerbitkan SPPT-SNI Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.

Pasal 18

Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Pelumas yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan atau Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

Pasal 19

(1) LSPro wajib melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Surveilan terhadap SPPT-SNI Pelumas yang diterbitkan. (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilan khusus.

Pasal 20

SPPT-SNI Pelumas berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 21

Biaya penerbitan SPPT-SNI Pelumas merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Pelumas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Pelumas

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI Pelumas

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Pelumas yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan atau Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

Pasal 19

Pasal 20

SPPT-SNI Pelumas berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 21

Biaya penerbitan SPPT-SNI Pelumas merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Pelumas.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Pelumas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 23

Koreksi

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan Pelaku Usaha. (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 24

Koreksi

(1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha dengan sistem elektronik (online) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan portal INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. IUI/Tanda Daftar Industri (TDI), bagi Produsen; b. fotokopi SIUP dan TDP, bagi Perwakilan Perusahaan atau Importir; c. fotokopi API, bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir atau Importir; d. NPWP; e. kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen; f. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen; g. rencana kebutuhan impor barang untuk 6 (enam) bulan; h. realisasi impor; dan i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Pelumas yang diimpor akan digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf d. (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar. (4) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, di luar waktu yang diperlukan untuk verifikasi atau klarifikasi.

Pasal 25

(1) Pertimbangan Teknis memuat informasi paling sedikit sebagai berikut: a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon; b. nomor pos tarif/HS code; c. kegunaan; d. jumlah Pelumas yang akan diimpor; dan e. merek dan jenis Pelumas. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pengawasan di Pabrik

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI. (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan b. pelaksanaan uji petik. (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan: a. dokumen legalitas perusahaan, yaitu: 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 2. IUI atau izin usaha sejenis dengan lingkup industri Pelumas; dan 3. NPWP; dan/atau b. dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib, berupa SPPT-SNI Pelumas, Laporan Hasil Uji (LHU), dan/atau Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri. (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. pemeriksaan fisik Pelumas; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 39

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

(1) Dalam melakukan koordinasi Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan. (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar. (2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama- sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

(1) Pengawasan di pasar terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. pelaksanaan uji petik. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap: a. SPPT-SNI Pelumas; dan/atau b. dokumen pengecualian pemberlakuan SNI secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemeriksaan fisik; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 43

(1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus. (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil analisis data importasi.

Pasal 44

Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan yang terdiri atas: a. surat pemberitahuan pelaksanaan Pengawasan kepada Pelaku Usaha, sesuai dengan Formulir 1; b. surat tugas Pengawasan, sesuai dengan Formulir 2; c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3; d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4; e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5; f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6; g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan h. surat pengantar Direktur Pembina Industri ke Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 8, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pengawasan di Pasar

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

(1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar. (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan; b. identitas Produsen dan/atau Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi, terhadap Pengawasan di pabrik; c. identitas Perwakilan Perusahaan, Importir, dan/atau Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikasi, terhadap Pengawasan di pasar; d. merek dan jenis Pelumas, dan nomor pos tarif/HS code; dan e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib. (3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 48

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 15 huruf a dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Pelumas. (3) Pencabutan SPPT-SNI Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pelumas berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 49

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Pelumas. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3). (4) Pencabutan SPPT-SNI Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI Pelumas berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 50

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI Pelumas, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan: a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Produsen; dan b. penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pelaku Usaha. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 51

(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi. (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap: a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Pelaku Usaha; atau b. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Pelaku Usaha. (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 52

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 19 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 53

(1) Pelumas hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Pelumas hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan. (3) Pelumas asal impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang masuk ke dalam daerah pabean INDONESIA. (4) Pelumas asal impor yang telah berada di daerah pabean INDONESIA dan tidak memenuhi ketentuan SNI Pelumas secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Perwakilan Perusahaan atau Importir yang bersangkutan. (5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kedua

Pasal 36

Pasal 37

BAB 1

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB 2

Pasal 38

Pasal 39