PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25-m-ind-per-2-2011 Tahun 2011 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERMEN Nomor 25-m-ind-per-2-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri. 2. Perusahaan remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri remanufakturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai lansung dalam negeri. 3. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan lainnya, yang tidak dalam proses produksi. 4. Barang modal bukan baru adalah barang, mesin dan/atau alat yang digunakan sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, diguna-fungsikan kembali dan bukan skrap. 5. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada industri/ perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa: a. Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing mampu untuk memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai langsung dalam negeri; b. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 9004 dan 8905, yang usinya di atas 20 tahun, layak menggunakan/mengimpor barang tersebut untuk kegiatan usahanya; atau c. Perusahaan yang mengimpor Barang modal bukan baru dakam rangka pengembangan ekspor dan investasi, kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur dan untuk tujuan ekspor. 7. Pengembangan ekspor adalah peningkatan kemampuan perusahaan industri untuk mengekspor hasil produksinya. 8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri dan atau asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Relokasi industri adalah pemindahan sebagian atau seluruh mesin peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi. 10. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sistem fisik yang terkait dengan penyediaan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. 11. Tujuan ekspor adalah kegiatan usaha industri yang mengimpor Barang modal bukan baru sebagai bahan baku, yang hasil produksinya untuk diekspor. 12. Kemampuan industri rekondisi adalah kapasitas produksi Perusahaan rekondisi, termasuk fasilitas mesin dan peralatan sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses Barang modal bukan baru menjadi produk akhir, termasuk kemampuan pelayanan purna jual. 13. Kemampuan remanufakturing adalah kapasitas produksi Perusahaan remanufakturing, termasuk fasilitas mesin dan peralatannya sesuai dengan hasil penilaian teknis layak dan mampu untuk melakukan usaha jasa pemulihan dan perbaikan serta dapat memproses Komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek, termasuk kemampuan pelayanan purna jual. 14. Kemampuan Pelayanan Purna Jual adalah kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing untuk memberikan: a. Pelayanan Purna Jual Masa Garansi berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan dan atau penggantian bila barang hasil rekondisi/remanufakturing tidak berfungsi; dan b. Pelayanan Purna Jual Pasca garansi berupa jaminan perawatan berkala, perbaikan, penggantian dan ketersediaan komponen dari barang hasil rekondisi/remanufakturing. 15. Survey Kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing, termasuk kemampuan pelayanan purna jual. 16. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 5

Koreksi

Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan ketentuan bagi: a. Perusahaan rekondisi dan atau perusahaan remanufakturing melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Copy Izin Usaha Industri yang kegiatan usahanya melakukan rekondisi atau remanufakturing; 2. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan nomor pos tarif/HS sepuluh digit; 3. Hasil Survey kemampuan Perusahaan rekondisi atau Perusahaan remanufakturing yang diterbitkan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); 4. Bukti surat permintaan dan surat pernyataan bermaterai cukup dari Perusahaan pemakai langsung dalam negeri; dan 5. Bukti kemampuan pelayanan purna jual. b. Perusahaan pemakai langsung yang mengimpor Barang modal bukan baru dengan Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Copy Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Copy Angka Pengenal Impor (API); 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan nomor pos tarif/HS sepuluh digit yang meliputi: a) nama barang modal; b) tipe barang modal; dan c) tahun pembuatan; serta 5. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Barang modal bukan baru yang akan diimpor tidak untuk dijadikan barang skrap (scrap). c. Perusahaan pemakai langsung dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Copy Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Copy Angka Pengenal Impor (API); 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Rencana impor Barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan nomor pos tarif/HS sepuluh digit yang meliputi: a) nama barang modal; b) tipe barang modal; dan c) tahun pembuatan; serta 5. surat pernyataan bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Barang modal bukan baru yang akan diimpor untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan tidak untuk dijadikan barang skrap (scrap).

Peraturan Menteri Nomor 25-m-ind-per-2-2011 Tahun 2011 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8