PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

PERMEN Nomor 22 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TATA CARA PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

Pasal 5

Koreksi

(1) Perusahaan Industri dapat menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pembina Industri. (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri mengajukan permohonan melalui SIINas dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa: a. nama Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa berikut jenis dan spesifikasi, nomor pos tarif/harmonized system code, nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor, volume/jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; b. realisasi jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor dan digunakan untuk kegiatan produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor; dan c. surat pernyataan tentang alasan penjualan atau Pemindahtanganan.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Dalam rangka memastikan kesesuaian antara dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan verifikasi. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menunjuk lembaga pelaksana verifikasi.

Pasal 7

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui: a. pemeriksaan dokumen; dan b. pemeriksaan lapangan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. menilai kelengkapan administrasi permohonan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa; b. menilai kesesuaian antara dokumen persyaratan dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan; dan c. mengevaluasi rencana impor, realisasi impor, dan realisasi penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pemeriksaan identitas perusahaan dan kelengkapan administrasi permohonan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa; dan b. pemeriksaan kesesuaian antara dokumen persyaratan dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan. (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemeriksaan lapangan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan; dan b. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan verifikasi. (2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan penjualan atau Pemindahtanganan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Koreksi

(1) Perusahaan Industri yang tidak melaporkan kegiatan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan b. denda administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Pasal 16

Koreksi

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengawasan.

Pasal 17

(1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi. (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan pelanggaran oleh Perusahaan Industri, dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 19

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengawasan.

Pasal 20

(1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi. (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 21

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha. (2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 22

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif sebelum jangka waktu berakhirnya surat penetapan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 23

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 24

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 huruf b merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Terhadap Perusahaan Industri yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan/atau huruf d, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26