PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

PERMEN Nomor 22 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Produk Telematika yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Produk Elektronika dan Produk Telematika. 2. Produk Elektronika adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan Printed Circuit Board (PCB), yang memiliki atau tanpa catu daya, mempunyai casing, serta menghasilkan output sesuai dengan fungsinya masing-masing. 3. Produk Telematika adalah perangkat keras (hardware) yang terintegrasi dengan Peranti Lunak dan memiliki kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi dengan produk lain melalui sistem jaringan komunikasi. 4. Produk Digital adalah Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan atau membantu menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses secara bilangan biner. 5. Produk Nondigital adalah Produk Elektronika atau Produk Telematika yang menjalankan fungsi utamanya dengan menggunakan proses nonbiner. 6. Aspek Manufaktur adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual. 7. Aspek Pengembangan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan. 8. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri. 9. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri. 10. Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Produk Telematika yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari Produk Elektronika dan Produk Telematika yang berasal dari dalam negeri. 11. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi pada Aspek Manufaktur. 12. Peranti Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Produk Elektronika atau Produk Telematika. 13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 14. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang- kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 15. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN. 16. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi capaian TKDN. 17. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri Produk Elektronika dan industri Produk Telematika. 20. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri Produk Elektronika dan industri Produk Telematika. 21. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Pasal 3

Koreksi

Penghitungan nilai TKDN dilaksanakan berdasarkan jenis, tipe, dan spesifikasi produk.

Pasal 4

Koreksi

(1) Produk Elektronika dan Produk Telematika dikelompokkan dalam kategori: a. Produk Digital; atau b. Produk Nondigital. (2) Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan komposisi: a. Aspek Manufaktur diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan b. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN. (3) Penghitungan nilai TKDN untuk kategori Produk Nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan komposisi: a. Aspek Manufaktur diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan b. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

Pasal 5

(1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi. (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk. (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. biaya untuk bahan (material) langsung; b. biaya tenaga kerja langsung; dan c. biaya tidak langsung pabrik (factory overhead), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran. (4) Biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. biaya tenaga kerja tidak langsung; b. biaya Alat Kerja; dan c. biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

Pasal 6

(1) Nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperoleh dari akumulasi persentase KDN untuk masing- masing rincian biaya produksi yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan perbandingan masing- masing rincian biaya produksi dengan harga barang jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.

Pasal 7

(1) KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (country of origin). (2) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah INDONESIA. (3) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain INDONESIA.

Pasal 8

(1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan. (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan INDONESIA diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen). (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 9

(1) KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diperhitungkan berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan. (2) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan KDN untuk biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diperhitungkan secara proporsional berdasarkan sumber perolehan rincian biaya. (3) Penghitungan KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan: a. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen); b. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); c. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambahkan dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 25% (dua puluh lima persen) KDN; d. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); e. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 0% (nol persen); dan f. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 75% (tujuh puluh lima persen) KDN.

Pasal 10

(1) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan nilai TKDN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila: a. Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri; b. biaya Barang Tingkat Dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi produk akhir; dan c. akumulasi biaya seluruh Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total biaya produk akhir. (3) Dalam hal pada penelusuran terhadap Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Barang Tingkat Tiga yang dibuat di dalam negeri, KDN atas Barang Tingkat Tiga dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 11

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemohon. (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. Piranti Lunak; b. Desain Industri; dan c. Desain Tata Letak. (3) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memiliki: a. divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan; b. tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. dokumen penelitian dan pengembangan untuk Produk Elektronika atau Produk Telematika yang akan dinilai. Paragraf Kedua Komposisi Komponen Dalam Negeri pada Aspek Pengembangan untuk Produk Digital

Pasal 13

Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang dikategorikan sebagai Produk Digital dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut: a. penelitian dan pengembangan pada Piranti Lunak diperhitungkan sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; b. penelitian dan pengembangan pada Desain Industri diperhitungkan sebesar 33,34% (tiga puluh tiga koma tiga empat persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; dan c. penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak diperhitungkan sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 14

(1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Piranti Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen: a. source code dan compile; b. develop user interface; dan c. testing and debugging. (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen source code dan compile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 23,33% (dua puluh tiga koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen develop user interface sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen testing and debugging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 15

(1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen: a. product design; b. mechanical design; dan c. Computer Numerical Control (CNC) or mock up. (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen product design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 13,34% (tiga belas koma tiga empat persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen mechanical design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen Computer Numerical Control (CNC) or mock up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 16

(1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen: a. schematic diagram; b. engineering validation testing/bread boarding; c. design circuit board (Printed Circuit Board/PCB); d. design/production prototyping; dan e. testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development. (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen schematic diagram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen engineering validation testing/bread boarding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen design circuit board (Printed Circuit Board/PCB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (5) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen design/production prototyping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (6) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. Paragraf Ketiga Komposisi Komponen Dalam Negeri pada Aspek Pengembangan untuk Produk Nondigital

Pasal 17

Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang dikategorikan sebagai Produk Nondigital dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut: a. penelitian dan pengembangan pada Desain Industri diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan; dan b. penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 18

(1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen: a. product design; b. mechanical design; dan c. Computer Numerical Control (CNC) or mock up. (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen product design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen mechanical design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen Computer Numerical Control (CNC) or mock up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 19

(1) Nilai TKDN Aspek Pengembangan untuk komposisi penelitian dan pengembangan pada Desain Tata Letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dihitung berdasarkan akumulasi KDN dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen: a. schematic diagram; b. engineering validation testing/bread boarding; c. design circuit board (Printed Circuit Board/PCB); d. design/production prototyping; dan e. testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development. (2) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen schematic diagram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (3) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen engineering validation testing/bread boarding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (4) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen design circuit board (Printed Circuit Board/PCB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (5) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen design/production prototyping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. (6) KDN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada komponen testing and calibration Printed Circuit Board Assembly Surface Mounted Technology (PCBA SMT)/jig test development sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan. Paragraf Kempat Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Aspek Pengembangan

Pasal 20

(1) Nilai TKDN untuk Piranti Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Desain Tata Letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diperhitungkan dengan ketentuan: a. nilai TKDN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari komposisi rincian kegiatan dalam hal: 1. dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c tersedia dalam Bahasa INDONESIA; dan 2. tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mampu melakukan pembuatan atau modifikasi berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1; b. nilai TKDN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari komposisi rincian kegiatan dalam hal: 1. dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c hanya tersedia dalam Bahasa Inggris; dan 2. tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mampu melakukan pembuatan atau modifikasi berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan c. nilai TKDN diberikan sebesar 0% (nol persen) dari komposisi rincian kegiatan dalam hal: 1. dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c tidak tersedia dalam Bahasa INDONESIA atau Bahasa Inggris; atau 2. tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a tidak mampu melakukan pembuatan atau modifikasi berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Pasal 21

Rekapitulasi atas penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Rekapitulasi atas penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN. (2) Pemohon dapat melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan pada Aspek Manufaktur dan/atau Aspek Pengembangan. (3) Penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

Koreksi

(1) Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi. (2) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon kepada Lembaga Verifikasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen: a. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN; dan b. alur proses produksi untuk Produk Elektronika atau Produk Telematika hasil penghitungan sendiri. (3) Dalam hal Pemohon melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen: a. perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan perusahaan pelaksana kerja sama; b. Izin Usaha Industri dari Pemohon dan/atau perusahaan pelaksana kerja sama; c. profil perusahaan pelaksana kerja sama; dan d. aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai. (4) Permohonan untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran: a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemohon yang besarannya berdasarkan kesepakatan antara Pemohon yang bersangkutan dengan Lembaga Verifikasi.

Pasal 26

(1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ke dalam laporan hasil verifikasi. (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan: a. identitas Pemohon; dan b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 secara lengkap. (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menyertakan rekapitulasi nilai TKDN dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Penyampaian permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 28

(1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

Pasal 29

Nilai TKDN yang berlaku tercantum dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 30

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik dalam SIINas.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan pada Aspek Manufaktur dan Aspek Pengembangan dengan nilai TKDN yang diberikan kepada Pemohon. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Koreksi

(1) Direktur Jenderal mendelegasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Direktur. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lembaga Verifikasi dan asosiasi pelaku usaha industri. (3) Direktur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 33

(1) Direktur Jenderal menyampaikan ikhtisar dari laporan hasil pengawasan dan evaluasi sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) kepada Menteri. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat ketidakkonsistenan kegiatan produksi dengan nilai TKDN Pemohon sesuai Sertifikat, ikhtisar dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencantumkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

Pasal 34

(1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Menteri dapat memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat. (2) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat. (3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas. (4) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB V

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39