PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

PERMEN Nomor 21 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. 4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 5. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil dan Industri Menengah. 8. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan Industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. 9. Kontrak Pemesanan adalah suatu perjanjian tertulis antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan 1 (satu) pihak atau lebih Industri Kecil dan Industri Menengah dalam rangka penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. 10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II

PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasal 9

Koreksi

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di INDONESIA yang melakukan kegiatan penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pusat logistik berikat. (3) Pusat logistik berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Menteri MENETAPKAN Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM. (2) Menteri dalam MENETAPKAN Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus memenuhi kriteria dan persyaratan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. merupakan badan usaha yang melakukan importasi dan menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM; b. memiliki kegiatan usaha paling sedikit sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. memiliki dan/atau menguasai suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi di satu lokasi; dan d. memiliki paling sedikit 5 (lima) IKM yang dilayani. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); b. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi; d. memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; e. memiliki profil perusahaan; dan f. data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha. (4) Dalam hal badan usaha merupakan badan usaha baru, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Pasal 12

Pasal 13

(1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penetapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak selesai dilakukannya pemeriksaan. (2) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Seluruh rangkaian proses penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 15

(1) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku selama Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong masih beroperasi. (2) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat dicabut apabila: a. perizinan berusaha sudah tidak berlaku lagi; b. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tidak menyampaikan laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM; dan/atau c. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan sudah tidak berlaku lagi.

BAB III

USULAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Pasal 16

Koreksi

(1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong mengajukan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Direktur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Pengajuan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data sebagai berikut: a. nomor induk berusaha Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; b. Kontrak Pemesanan IKM yang memuat informasi paling sedikit berupa: 1. identitas IKM yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha; 2. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berdasarkan pos tarif; 3. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; 4. nilai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan 5. spesifikasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; c. rencana Impor; dan d. realisasi Impor tahun sebelumnya, dikecualikan bagi Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang melakukan importasi untuk pertama kali. (3) Kontrak Pemesanan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhitungkan sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong impor yang ada. (4) Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat keterangan paling sedikit: a. nomor pos tarif/kode HS; b. jenis/spesifikasi teknis; c. uraian barang; d. standar mutu; e. jumlah/volume; dan f. waktu pemasukan. (5) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tahun berikutnya. (6) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat disampaikan pada bulan September tahun berjalan. (7) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada SIINas melalui sistem nasional Neraca Komoditas.

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Verifikasi usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. menilai kesesuaian antara usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan kapasitas terpasang IKM yang dilayani; b. menilai kelengkapan administrasi usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan c. mengevaluasi realisasi produksi IKM tahun sebelumnya dan realisasi impor Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tahun sebelumnya. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. verifikasi dokumen; dan b. verifikasi lapangan. (6) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan kebutuhan. (7) Berdasarkan usulan kebutuhan yang telah dilakukan verifikasi, Direktur Jenderal menyampaikan usulan kebutuhan kepada Menteri.

Pasal 18

(1) Berdasarkan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Menteri MENETAPKAN rencana kebutuhan Industri. (2) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian paling lama bulan Oktober tahun berjalan. (3) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas kepada sistem nasional Neraca Komoditas.

Pasal 19

(1) Berdasarkan rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Pusat MENETAPKAN Neraca Komoditas. (2) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 20

(1) Dalam kondisi tertentu, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat mengajukan perubahan kebutuhan kepada Direktur Jenderal. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bencana alam; b. bencana nonalam; c. investasi baru; dan/atau d. perubahan permintaan atas produk olahan, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar ekspor. (3) Perubahan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada SIINas melalui sistem nasional Neraca Komoditas. (4) Perubahan kebutuhan disampaikan secara berkala setiap triwulan.

Pasal 21

Pengajuan perubahan kebutuhan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Koreksi

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 33

Koreksi

Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diaktifkan kembali apabila Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 34

IKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 35

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 36

(1) IKM yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha. (2) Nomor induk berusaha IKM yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali apabila IKM telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 37

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) selama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Perusahaan IKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 39

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 40

(1) IKM yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi. (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 41

(1) IKM yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha. (2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 42

IKM yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif sebelum jangka waktu berakhirnya surat penetapan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 43

Dalam hal IKM sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 44

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 37 kepada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong. (2) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 kepada IKM.

Pasal 45

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Terhadap Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melalui sistem informasi terintegrasi.

Pasal 47

Terhadap IKM yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, Pasal 38 huruf c dan/atau huruf d, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi.

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah: a. dokumen nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); b. bukti penetapan Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; c. dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi; d. bukti sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; e. profil perusahaan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan f. data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal membentuk tim pemeriksa. (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari: a. unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan industri menengah; dan/atau b. perangkat daerah yang menangani bidang perindustrian. (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Dalam hal diperlukan, untuk menilai kesesuaian dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan. (8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB X

Pasal 48