PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN INDUSTRI DALAM BERTRANSFORMASIMENUJU INDUSTRI 4.0

PERMEN Nomor 21 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Indeks Kesiapan Industri 4.0 INDONESIA yang selanjutnya disebut INDI 4.0 adalah indeks untuk mengukur tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. 3. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 4. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri. 5. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 7. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka di Kementerian Perindustrian. 8. Direktur Jenderal Pembina Industri Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Pembina Industri yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Industri agro, kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka di Kementerian Perindustrian. 9. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan Industri di Kementerian Perindustrian. 10. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PILAR INDI 4.0

Pasal 3

Koreksi

(1) INDI 4.0 terdiri dari 5 (lima) pilar. (2) Kelima pilar INDI 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. manajemen dan organisasi; b. orang dan budaya; c. produk dan layanan pintar; d. teknologi pintar; dan e. operasi pabrik.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pilar manajemen dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan pengukuran terhadap kebijakan pimpinan dan struktur organisasi Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. (2) Pilar manajemen dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) bidang, meliputi: a. strategi dan kepemimpinan; b. investasi menuju Industri 4.0; dan c. kebijakan inovasi.

Pasal 5

(1) Pilar orang dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pengukuran terhadap pekerja dan budaya kerja di dalam Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. (2) Pilar orang dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) bidang, meliputi: a. pengembangan kompetensi; b. budaya kerja; dan c. keterbukaan terhadap perubahan.

Pasal 6

(1) Pilar produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengukuran terhadap produk dan layanan yang dihasilkan oleh Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. (2) Pilar produk dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) bidang, meliputi: a. layanan berbasis data; b. produk cerdas; dan c. kustomisasi produk.

Pasal 7

(1) Pilar teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan pengukuran terhadap teknologi yang digunakan oleh Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. (2) Pilar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 4 (empat) bidang, meliputi: a. keamanan cyber; b. konektivitas; c. mesin atau sistem cerdas; dan d. digitalisasi.

Pasal 8

(1) Pilar operasi pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan pengukuran terhadap operasional pabrik oleh Perusahaan Industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0. (2) Pilar operasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 4 (empat) bidang, meliputi: a. penyimpanan dan sharing data; b. rantai pasok dan logistik cerdas; c. proses yang otonom; dan d. sistem perawatan cerdas.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pilar INDI 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

METODE PENILAIAN INDI 4.0

Pasal 10

Koreksi

(1) Penilaian terhadap kesiapan penerapan INDI 4.0 dilakukan melalui penilaian mandiri oleh Perusahaan Industri. (2) Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri Pembina Industri melakukan verifikasi. (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan melakukan kunjungan lapangan ke Perusahaan Industri.

Pasal 11

(1) Penilaian mandiri oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan pengisian form survei melalui SIINas. (2) Dalam melakukan pengisian form survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri harus memiliki akun SIINas. (3) Ketentuan dan tata cara memperoleh akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Form survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berisi 3 (tiga) kelompok pertanyaan mengenai: a. identitas dan karakteristik Perusahaan Industri; b. pilar INDI 4.0; dan c. tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan Industri. (2) Pengisian form survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pekerja pada Perusahaan Industri dengan ketentuan: a. telah memiliki sertifikat mengikuti pelatihan transformasi Industri 4.0; dan/atau b. telah memiliki sertifikat Industry 4.0 Transformation Manager yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (3) Bentuk form survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan verifikasi hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Jenderal Pembina Industri membentuk tim verifikasi penilai INDI 4.0. (2) Tim verifikasi penilai INDI 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (3) Susunan keanggotan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur: a. pegawai pada direktorat pembina Industri di lingkungan Direktorat Jenderal Pembina Industri; dan b. pegawai di lingkungan BPPI.

Pasal 14

(1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan penilaian terhadap: a. kelengkapan dokumen Perusahaan Industri; dan b. kesesuaian hasil penilaian mandiri Perusahaan Industri dengan pilar INDI 4.0. (2) Tim verifikasi melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. (3) Berdasarkan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui SIINas.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan verifikasi terhadap kesesuaian hasil penilaian mandiri Perusahaan Industri dengan pilar INDI 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, tim verifikasi dapat melakukan kunjungan lapangan ke Perusahaan Industri. (2) Dalam melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Perusahaan Industri. (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Perusahaan Industri mempersiapkan petugas pendamping bagi tim verifikasi.

Pasal 16

Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berisi: a. nilai INDI 4.0; dan b. level INDI 4.0, dari Perusahaan Industri.

Pasal 17

(1) Nilai INDI 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan berdasarkan pembobotan nilai dari setiap pilar INDI 4.0. (2) Pembobotan nilai dari setiap pilar INDI 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. pilar manajemen dan organisasi diberikan bobot sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus); b. pilar orang dan budaya diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus); c. pilar produk dan layanan pintar diberikan bobot sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus); d. pilar teknologi pintar diberikan bobot sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus); dan e. pilar operasi pabrik diberikan bobot sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima perseratus). (3) Pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan nilai dari masing-masing bidang yang terdapat dalam setiap pilar INDI 4.0.

Pasal 18

(1) Level INDI 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari 5 (lima) level. (2) Kelima level INDI 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. level 0; b. level 1; c. level 2; d. level 3; dan e. level 4.

Pasal 19

(1) Level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki rentang nilai 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan 0,50 (nol koma lima nol); dan b. Perusahaan Industri belum siap menerapkan Industri 4.0. (2) Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki rentang nilai 0,51 (nol koma lima satu) sampai dengan 1,50 (satu koma lima nol); dan b. Perusahaan Industri berada dalam tahap awal untuk menerapkan Industri 4.0. (3) Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki rentang nilai 1,51 (satu koma lima satu) sampai dengan 2,50 (dua koma lima nol); dan b. Perusahaan Industri berada dalam tahap sedang untuk menerapkan Industri 4.0. (4) Level 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki rentang nilai 2,51 (dua koma lima satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan b. Perusahaan Industri berada dalam tahap matang untuk menerapkan Industri 4.0. (5) Level 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki rentang nilai 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol); dan b. Perusahaan Industri sudah menerapkan Industri 4.0.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara penilaian INDI 4.0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat INDI 4.0 kepada Perusahaan Industri berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi tim verifikasi. (2) Penerbitan sertifikat INDI 4.0 kepada Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil penilaian dan rekomendasi tim verifikasi disampaikan.

BAB Kedua

Nilai dan Level INDI 4.0

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara penilaian INDI 4.0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN INDUSTRI DALAM BERTRANSFORMASIMENUJU INDUSTRI 4.0

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30