PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang PELAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN JUMLAH PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA PRODUKNYA

PERMEN Nomor 20 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara. 2. Perusahaan Industri Strategis adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri Strategis yang berkedudukan di INDONESIA. 3. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan Industri Strategis yang telah ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya wajib melaporkan: a. rencana dan realisasi produksi; b. kebutuhan dan stok bahan baku; c. distribusi; dan d. harga produk, kepada Menteri. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Pasal 3

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik melalui SIINas. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selama jangka waktu penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya.

Pasal 5

Perusahaan Industri Strategis yang telah ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, namun tidak menyampaikan laporan selama jangka waktu penetapan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data industri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selama jangka waktu penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya.