PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BATANG KONDUKTOR DARI TEMBAGA (COPPER BUS BARS) SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Batang Konduktor dari Tembaga adalah tembaga berpenampang persegi dengan ketebalan minimum 2.0mm (dua milimeter) yang berfungsi sebagai penghantar listrik yang digunakan pada panel, transformator, dan untuk pentanahan (grounding), atau yang juga disebut sebagai bus bar tembaga (copper bus bars). 3. Pelaku Usaha adalah Produsen, Perwakilan Perusahaan, dan/atau Importir. 4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Batang Konduktor dari Tembaga. 5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di INDONESIA yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. 6. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor dan/atau mengedarkan Batang Konduktor dari Tembaga. 7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Batang Konduktor dari Tembaga yang selanjutnya disebut SPPT- SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Batang Konduktor dari Tembaga sesuai dengan persyaratan SNI. 8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI. 9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap pemenuhan ketentuan SNI Batang Konduktor dari Tembaga. 10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 11. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat dengan SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2015. 12. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSMM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 13. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI. 14. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang menerangkan pengecualian terhadap ketentuan pemberlakuan SNI Batang Konduktor dari Tembaga secara wajib. 15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Batang Konduktor dari Tembaga dalam pemenuhan kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI. 17. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Batang Konduktor dari Tembaga. 20. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang selanjutnya disebut Kepala BSKJI adalah kepala badan di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri. 21. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Batang Konduktor dari Tembaga.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemenuhan pemberlakuan SNI Batang Konduktor dari Tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan SPPT-SNI. (2) Produsen wajib memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaskud pada ayat (1). (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Produsen di dalam negeri; dan b. Produsen di luar negeri.

Pasal 5

Koreksi

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memiliki paling sedikit memiliki fasilitas produksi untuk proses peleburan, ekstrusi, dan draw bench.

Pasal 6

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya berlaku bagi kegiatan produksi Batang Konduktor dari Tembaga pada 1 (satu) lokasi produksi.

Pasal 7

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Pasal 8

(1) Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro. (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen berupa: a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b. fotokopi Izin Usaha Industri dengan lingkup kegiatan usaha industri Batang Konduktor dari Tembaga; c. fotokopi Nomor Induk Berusaha; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; e. fotokopi sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; f. fotokopi sertifikat SMM SNI 9001:2005; g. diagram alir proses produksi; dan h. spesifikasi bahan. (3) Dalam hal sertifikat atau tanda daftar merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bukan dimiliki oleh Produsen yang mengajukan permohonan SPPT-SNI, berlaku ketentuan: a. sertifikat atau tanda daftar merek dapat digantikan dengan perjanjian pengalihan hak atas merek atau perjanjian lisensi; dan b. merek yang menggunakan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat digunakan dalam permohonan SPPT-SNI oleh Pelaku Usaha selain yang tercantum dalam perjanjian dimaksud.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir, Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan. (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan importasi Batang Konduktor dari Tembaga untuk 1 (satu) Produsen di luar negeri. (3) Permohonan SPPT-SNI untuk Perwakilan Perusahaan yang tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan dokumen persyaratan untuk Importir sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. Surat Izin Usaha Perdagangan; c. Nomor Induk Berusaha: d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri.

Pasal 11

(1) LSPro melakukan penerbitan SPPT-SNI berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (1). (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui: a. pengujian kesesuaian mutu Batang Konduktor dari Tembaga sesuai dengan ketentuan SNI; dan b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015. (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan: a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang lingkup jenis produk yang disertifikasi; atau b. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015. (4) Sertifikat SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan oleh LSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Agreement/MLA) dengan KAN.

Pasal 12

(1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui rapat evaluasi permohonan SPPT-SNI. (2) Rapat evaluasi permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji (SHU); dan b. laporan audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.

Pasal 13

(1) Berdasarkan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LSPro MENETAPKAN: a. penerbitan SPPT-SNI; b. penundaan penerbitan SPPT-SNI; atau c. penolakan penerbitan SPPT-SNI. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian. (3) SPPT-SNI mencantumkan paling sedikit: a. nama dan alamat Produsen; b. alamat pabrik; c. nama penanggung jawab perusahaan; d. nomor dan judul SNI; e. merek; f. jenis dan nama model produk (jenis produk-kode pemasaran); g. kode registrasi; h. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan i. masa berlaku SPPT-SNI.

Pasal 14

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 16

(1) Sesuai dengan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib melakukan penandaan berupa tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro pada setiap produk dan kemasan Batang Konduktor dari Tembaga. (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang. (3) Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 16

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LSPRO DAN LABORATORIUM PENGUJI

Pasal 18

Koreksi

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh LSPro yang: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8760:2019; dan b. ditunjuk oleh Menteri. (2) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI 8760:2019 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri. (3) Pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. Laboratorium Penguji telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada; b. lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN; c. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA; dan d. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi. (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BSKJI. (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal penunjukan.

Pasal 20

(1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI wajib melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan. (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

BAB V

PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 21

Koreksi

(1) Batang Konduktor dari Tembaga yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Batang Konduktor dari Tembaga yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh yang diterbitkan oleh LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Batang Konduktor dari Tembaga yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dengan jumlah 1 (satu) batang yang tidak melebihi panjang 2 (dua) meter.

Pasal 22

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus telah diperoleh sebelum Batang Konduktor dari Tembaga yang dikecualikan dimaksud diproduksi atau masuk ke dalam wilayah pabean INDONESIA.

Pasal 23

(1) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan mengunggah dokumen berupa: a. Nomor Induk Berusaha; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 (enam) bulan; d. surat pernyataan bermeterai dan bukti yang menyatakan bahwa Batang Konduktor untuk Tembaga yang diimpor telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a atau huruf b. (3) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh perusahaan industri, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan mengunggah dokumen berupa: a. Izin Usaha Industri; b. kapasitas produksi terpasang; dan c. realisasi produksi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir. (4) Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh pemohon selain perusahaan industri, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan b. realisasi impor. (5) Pertimbangan Teknis yang diajukan untuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan: a. produk yang dikecualikan merupakan produk sejenis yang memiliki ruang lingkup, simbol, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI 8760:2019; dan b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dengan factory test certificate atau standar acuan lain yang berlaku secara internasional.

Pasal 24

(1) Berdasarkan permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak penerbitan Pertimbangan Teknis.

Pasal 25

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon; b. nomor pos tarif/HS code; c. kegunaan; d. jumlah produk yang akan diimpor; dan e. jenis dan spesifikasi produk. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 26

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta penerbitan dan penolakan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman penerbitan pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran dengan sistem elektronik di Kementerian Perindustrian.

Pasal 27

Penerbitan Pertimbangan Teknis melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terintegrasi dengan portal INDONESIA National Single Window (INSW).

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor Batang Konduktor dari Tembaga. (2) Laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. kapasitas dan realisasi produksi; c. jenis dan dimensi Batang Konduktor dari Tembaga; d. alamat pabrik Batang Konduktor dari Tembaga; dan e. SPPT-SNI terbaru. (3) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. volume impor; c. jenis dan dimensi Batang Konduktor dari Tembaga; d. negara asal impor; e. alamat gudang penyimpanan Batang Konduktor dari Tembaga; f. pelabuhan bongkar; dan g. SPPT-SNI terbaru. (4) Laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak penerbitan SPPT-SNI, dengan jadwal penyampaian laporan: a. paling lambat tanggal 15 Juli untuk penyampaian laporan 6 (enam) bulan pertama pada tahun yang bersangkutan; dan b. paling lambat tanggal 15 Januari untuk penyampaian laporan 6 (enam) bulan kedua pada tahun sebelumnya.

Pasal 29

(1) LSPro wajib melaporkan penerbitan, penundaan penerbitan, atau penolakan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Direktur Jenderal dan Kepala BSKJI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit informasi sebagai berikut: a. identitas Produsen di dalam negeri; b. identitas Perwakilan Perusahaan; c. kapasitas produksi; dan d. alamat pabrik Produsen atau alamat gudang Importir.

Pasal 30

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor serta penggunaannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak penerbitan Pertimbangan Teknis. (2) Realisasi impor dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean ekspor. (3) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan dalam penerbitan Pertimbangan Teknis berikutnya bagi Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Pasal 31

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 37

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara pengawasan pemberlakuan standardisasi industri secara wajib.

Pasal 38

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SPPT-SNI. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 37 disertai dengan pencabutan SPPT-SNI. (3) Sanksi pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 39

(1) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal melakukan tindakan publikasi. (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha; atau b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha. (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 40

(1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1)dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; dan b. rekomendasi pencabutan SPPT-SNI atau pencabutan Pertimbangan Teknis.

Pasal 41

LSPro yang: a. tidak menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); b. tidak melakukan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau c. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenai sanksi administratif oleh Kepala BSKJI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan SPPT- SNI melalui Perwakilan Perusahaan. (2) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai Importir. (5) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perwakilan Perusahaan harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan: a. dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri yang meliputi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. dokumen persyaratan dari Perwakilan Perusahaan yang meliputi: 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 2. Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Nomor Induk Berusaha: 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan 6. surat pernyataan yang dibubuhi meterai yang menyatakan tanggung jawab terhadap peredaran Batang Konduktor dari Tembaga sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib. (6) Dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan dengan ketentuan: a. Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b digantikan dengan izin sejenis; b. Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d tidak termasuk sebagai dokumen persyaratan; c. sertifikat atau tanda daftar merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara Produsen di luar negeri dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan d. Izin Usaha Industri atau izin sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf a, akta pendirian perusahaan dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, sertifikat ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dan diagram alir proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah; e. Izin Usaha Industri atau izin sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf a, akta pendirian perusahaan dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, sertifikat ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, diagram alir proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dan sertifikat atau tanda daftar merek sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler INDONESIA di negara setempat dengan disertai dengan pencantuman nama Produsen, nomor SNI, jenis produk, dan nama LSPro.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BATANG KONDUKTOR DARI TEMBAGA (COPPER BUS BARS) SECARA WAJIB

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 35

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB IX

Pasal 42

BAB X

Pasal 43