Koreksi Pasal 24

(1) VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan terhadap: a. Perusahaan API-P yang melakukan Impor: 1. Bahan Baku Minuman Beralkohol; dan/atau 2. Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol; atau b. Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli (purchase order) Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol dengan BUMN Pemilik API-U. (2) Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan VKI kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilengkapi dengan data dan/atau dokumen: a. Perizinan Berusaha; b. data tenaga kerja; c. data mesin dan peralatan produksi; d. data kemampuan produksi setiap mesin per hari; e. realisasi produksi dan penggunaan komoditas Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 2 (dua) tahun terakhir; f. konversi penggunaan komoditas Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong per jenis produk; g. realisasi Impor tahun terakhir bagi pemohon yang pernah melakukan Impor komoditas Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; h. dokumen Impor komoditas Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit berupa: 1. pemberitahuan Impor barang; 2. invois; dan 3. dokumen yang memuat spesifikasi teknis; i. jumlah stok terkini komoditas Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; j. diagram alir proses produksi; k. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan memiliki gudang atau tempat penyimpanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, gudang atau tempat penyimpanan hasil produksi, dan/atau unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri; l. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) tahun sebelumnya; dan m. dalam hal Perusahaan Industri memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun, Perusahaan Industri menyampaikan bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya dan surat keterangan terdaftar pajak. (4) Permohonan VKI yang diajukan oleh Perusahaan API-P yang akan melakukan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jual beli (purchase order) dengan BUMN Pemilik API-U pada tahun berjalan. (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.