PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL

PERMEN Nomor 19 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya; ditarik atau ditunda; termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 2. Pembangunan Kapal adalah kegiatan industri pembangunan Kapal, blokKapal, dan/atau modul Kapal. 3. Perusahaan Industri Galangan Kapal adalah perusahaan Pembangunan Kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri Kapal dan/atau perahu atau industri bangunan lepas pantai atau bangunan terapung. 4. Perusahaan Industri Komponen Kapal adalah perusahaan yang membuat perlengkapan, peralatan, dan bagian Kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri peralatan, perlengkapan dan bagian Kapal. 5. Skema Khusus adalah insentif yang diberikan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melakukan kegiatan impor Barang dan Bahan untuk Pembangunan Kapalsesuai dengan ketentuan. 6. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk Pembangunan Kapal. 7. Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan adalah Barang dan Bahan yang pengadaannya menggunakan Skema Khusus namunsebagian atau seluruhnya tidak digunakan dalam kegiatan Pembangunan Kapal. 8. Subkontrak adalah pengalihan sebagian pekerjaan Pembangunan Kapal kepada perusahaan lain di dalam negeri dimana hasil pengerjaannya dikembalikan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan. 9. Rencana Pembangunan Kapal adalah dokumen yang berisi informasi tahapan pembangunan seluruh Kapal yang dilakukan oleh Perusahaan Industri Galangan Kapal, yang mencakup jadwal pelaksanaan Pembangunan Kapal sampai dengan penyerahan Kapal. 10. KerjaSama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk melaksanakan Pembangunan Kapal, dimana satu atau lebih perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Industri Galangan Kapal. 11. Surat Penetapan adalah surat yang diterbitkan untuk MENETAPKAN Perusahaan Industri Galangan Kapal yang dapat melakukan importasi Barang dan Bahan dengan memanfaatkan Skema Khusus. 12. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat yang berisi hasil verifikasi terhadap Perusahaan Industri Galangan Kapal yang menggunakan Skema Khusus yang diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagai persetujuan impor Barang dan Bahan melalui Skema Khusus. 13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 14. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang memiliki kompetensi kegiatan verifikasi industri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukanpembinaan industri galangan Kapal di Kementerian Perindustrian. 17. Direktur adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukanpembinaan industri galangan Kapal di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS

Pasal 2

Koreksi

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal dapat melaksanakan Pembangunan Kapal dengan menggunakan Barang dan Bahan yang berasal dari dalam negeri atau impor. (2) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melaksanakan Pembangunan Kapal dengan menggunakan Barang dan Bahan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Skema Khusus.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: a. pembangunan Kapal baru; b. pembangunan blok Kapal baru; dan/atau c. pembangunan modul Kapal baru. (2) Pembangunan Kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi proses pembuatan Kapal baru atau pembuatan struktur konstruksi Barang dan Bahan dalam keadaan terakit dengan sistem/instalasi yang telah terintegrasi. (3) Pembangunan blok Kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi pembangunan struktur konstruksi Barang dan Bahan dalam keadaan terakit tanpa sistem/instalasi yang telah terintegrasi. (4) Pembangunan modul Kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangunan struktur konstruksi Barang dan Bahan dalam keadaan terakit dengan sistem/instalasi yang telah terintegrasi baik sebagian maupun seluruhnya. (5) Pembangunan Kapal yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan di dalam negeri.

Pasal 4

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memiliki fasilitas galangan kapal paling sedikit berupa: a. dok tempat Pembangunan Kapal; dan b. bengkel produksi. (2) Dalam memanfaatkan Skema Khusus, Perusahaan Industri Galangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki; b. melakukan Subkontrak; atau c. melakukan KSO. (3) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan setingkat direksi. (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan: a. dituangkan dalam perjanjian; dan b. 1 (satu) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang merupakan anggota KSO menjadi penanggung jawab pemanfaatan Skema Khusus.

Pasal 5

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai pemanfaat Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan oleh Direktur. (3) Untuk mendapatkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri Galangan Kapal mengajukan permohonan sesuai dengan izin usaha industri yang dimilikinya kepada Direktur dengan melampirkansurat pernyataan bahwa Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan memiliki fasilitas galangan kapal. (4) Permohonan dan penerbitan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui SIINas. (5) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan beroperasi.

Pasal 6

(1) Barang dan Bahan untuk Pembangunan Kapal dengan memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)harus memenuhi ketentuan: a. hanya digunakan dalam Pembangunan Kapal yang bersangkutan; dan b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan pada tahap awal sebelum pelaksanaan impor Barang dan Bahan yang memanfaatkan Skema Khusus. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 8

Koreksi

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Kapal yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2). (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap produksi dan pada tahap akhir. (3) Pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Pembangunan Kapal. (4) Pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah selesainya Pembangunan Kapal dan sebelum serah terima kepada pemilik Kapal.

Pasal 9

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap Perusahaan Industri Galangan Kapal, perusahaan penerima Subkontrak, dan/atau perusahaan anggota KSO.

Pasal 10

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal untuk mendapatkan pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengajukan permohonan verifikasi kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa: a. fotokopi Nomor Induk Berusaha; b. fotokopi Izin Usaha Industri; c. fotokopi Izin Perluasan, apabila ada; d. fotokopi Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; e. fotokopi kontrak Pembangunan Kapal; f. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); g. fotokopi rencana jadwal Pembangunan Kapal (master schedule); h. fotokopi gambar alur proses serta tata letak (layout) fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi; i. fotokopi dokumen pendukung Barang dan Bahan yang akan diimpor termasuk dokumen Barang dan Bahan sejenis yang diimpor sebelumnya; j. fotokopi perjanjian Subkontrak, dalam hal Perusahaan Industri Galangan Kapal melakukan Subkontrak; k. fotokopi perjanjian KSO, dalam hal Perusahaan Industri Galangan Kapal melakukan KSO; l. data kebutuhan dan persediaan Barang dan Bahan yang memuat daftar, jumlah dan jenis kebutuhan Barang dan Bahan yang akan diimpor dan persediaan Barang dan Bahan selama periode Pembangunan Kapal; m. Rencana Pembangunan Kapal dan data kapasitas fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi; n. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan Barang dan Bahan yang diimpor melalui Skema Khusus kepada pihak lain dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan o. surat pernyataan kesediaan diverifikasi dan diaudit dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan verifikasi berdasarkan permohonan verifikasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. memeriksa kesesuaian antara dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan kebenaran di lapangan; dan c. memeriksa kapasitas fasilitas tempat Pembangunan Kapal, alur proses, dan tata letak fasilitas bengkel produksi Pembangunan Kapal. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.

Pasal 12

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menuangkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ke dalam SKVI. (2) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat: a. identitas Perusahaan Industri Galangan Kapal yang akan memanfaatkan Skema Khusus, perusahaan Subkontrak, dan perusahaan anggota KSO; b. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) selama periode kontrak Pembangunan Kapal; c. penetapan konversi penggunaan Barang dan Bahan; d. rencana jenis dan jumlah Kapal yang akan dibangun dan lokasi proyek Pembangunan Kapal; e. jenis, jumlah, dan kapasitas terpasang fasilitas tempat Pembangunan Kapal; dan f. daftar dan tata letak fasilitas bengkel produksi Pembangunan Kapal. (3) Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat daftar jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan memanfaatkan Skema Khusus. (4) Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyampaian permohonansecara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk ditandasahkan. (6) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama masa berlaku kontrak Pembangunan Kapal sebagaimana tercantum dalam SKVI dimaksud.

Pasal 13

(1) Direktur melakukan pemeriksaan terhadap SKVI dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menerbitkan tanda sah. (3) Direktur menerbitkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. (4) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas perusahaan, nomor SKVI, nomor identitas perusahaan, dan jumlah total Barang dan Bahan. (5) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Penerbitan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIINas. (7) SKVI dantanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan dan pedoman dalam pemanfaatan Skema Khusus.

Pasal 14

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melakukan Pembangunan Kapal dengan memanfaatkan Skema Khusus sesuai SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) harus mengajukan permohonan pemeriksaan pada tahap produksi. (2) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang akan mengajukan permohonan pemeriksaanpada tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. realisasi impor Barang dan Bahan telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari seluruh rencana impor; atau b. telah melakukan Pembangunan Kapal paling sedikit1 (satu) tahun sejak penerbitan SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam hal realisasi impor Barang dan Bahan belum mencapai 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Pemeriksaanpada tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dengan kondisi pada saat pelaksanaan pemeriksaan tahap produksi; b. kelengkapan dokumen impor Barang dan Bahan yang terdiri dari: Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List (P/L), dan Bill Of Lading (B/L); c. kesesuaian antara dokumen rencana impor dengan realisasi impor Barang dan Bahan; d. penggunaan dan pemasangan Barang dan Bahan dalam Pembangunan; e. identifikasi Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan dan pembayaran bea masuk terhadap Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan dimaksud; f. impor Barang dan Bahan yang belum terpasang atau belum digunakan dalam Pembangunan Kapal; dan g. jenis dan jumlah Kapal yang dibangun, fasilitas tempat Pembangunan Kapal, dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan dalam Pembangunan Kapal.

Pasal 15

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menuangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ke dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat realisasi dari: a. jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang diimpor; b. jumlahdan jenis Barang dan Bahan yang dipasang; c. jumlah dan jenis Kapal yang dibangun; d. fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan; dan e. jumlah dan jenis Barang dan Bahan impor yang belum terpasang atau belum digunakan dalam Pembangunan Kapal. (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (4) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 16

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal harus mengajukan permohonan pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4): a. pada saat proses Pembangunan Kapal telah selesai; dan b. sebelum penyerahan hasil produksi kepada pemesan Kapal. (2) Pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) danlaporan hasil pemeriksaan tahap produksi dengan kondisi pada saat pelaksanaan pemeriksaan tahap akhir; b. kelengkapan dokumen Impor Barang dan Bahan yang terdiri dari: Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List (P/L), dan Bill of Lading (B/L); c. kesesuaian antara dokumen rencana impor dengan realisasi impor Barang dan Bahan hingga pelaksanaan pemeriksaan tahap akhir; d. penggunaan dan pemasangan Barang dan Bahan dalam Pembangunan Kapal; e. impor Barang dan Bahan yang belum terpasang atau belum digunakan dalam Pembangunan Kapal; f. realisasi jumlah dan jenis Kapal yang dibangun; dan g. fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan.

Pasal 17

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menuangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rekapitulasi realisasi jumlah Barang dan Bahan yang diimpor; b. rekapitulasi realisasi jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang terpasang pada Pembangunan Kapal; c. rekapitulasi jumlah dan jenis Kapal yang dibangun, fasilitas tempat Pembangunan Kapal, dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan; d. rekapitulasi Barang dan Bahan impor yang tidak terpasang atau tidak digunakan dalam Pembangunan Kapal; dan e. kinerja Perusahaan Industri Galangan Kapal sesudah memanfaatkan Skema Khusus, yang memuat data Pembangunan Kapal, reparasi Kapal, penjualan, tenaga kerja, pembayaran pajak tahunan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT), serta jumlah bea masuk yang dibayarkan setelah memanfaatkan Skema Khusus. (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyampaian permohonan pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (4) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 19

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi dapat menerbitkan SKVI perubahan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. (2) Penggantian SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah dilakukannya verifikasi oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Industri Galangan Kapal yang akan melakukan penggantian SKVI kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga Pelaksana Verifikasi dapat menerbitkan SKVI pengganti. (6) Ketentuan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pelaksanaan verifikasi untuk penggantian SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 20

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan SKVI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau SKVI pengganti dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kepada Direktur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjasejak disampaikannya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Jangka waktu berlakunya SKVI perubahan atau SKVI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama dengan jangka waktu berlakunya SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Direktur melakukan pemeriksaan terhadap SKVI perubahan atau SKVI pengganti dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat menerbitkantanda sah atas SKVI perubahan atau SKVI pengganti. (5) Direktur menerbitkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. (6) Penerbitan tanda sah SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui SIINas. (7) SKVI perubahan atau SKVI pengganti serta tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persyaratan dan pedoman dalam pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 21

Alur proses penerbitan dan penandasahan SKVI tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)wajib menyampaikan laporan pemanfaatan Skema Khusus secara berkala. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk tiap semester melalui SIINas. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan denganketentuan: a. untuk semester pertama paling lambat setiap tanggal 15 Juli pada tahun berjalan; dan b. untuk semester kedua paling lambat setiap tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 23

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat: a. jumlah tenaga kerja tetap; b. jumlah tenaga kerja kontrak/subkontraktor; c. nilai investasi; d. kapasitas produksi bangunan Kapal baru; e. kapasitas produksi reparasi Kapal; f. pengalaman membangun kapal dalam 5 (lima) tahun terakhir; g. pengalaman reparasi Kapal dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. fasilitas produksi utama. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Verifikasi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Perubahan dan Penggantian SKVI

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Alur proses penerbitan dan penandasahan SKVI tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

BARANG DAN BAHAN YANG TIDAK DIGUNAKAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal melakukan pendataan terhadapBarang dan Bahan yang Tidak Digunakan dalam Pembangunan Kapal setelah dilaksanakannya pemeriksaan pada tahap akhir. (2) Barang dan Bahan yang Tidak Digunakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Barang dan Bahan yang: a. spesifikasinya tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sesuai SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; b. dikategorikan rusak (reject) atau cacat (defect); atau c. dikategorikan sebagai barang sisa produksi. (3) Barang dan Bahan yang Tidak Digunakansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam kondisi seperti pada saat diimpor dan belum mengalami proses lebih lanjut.

Pasal 25

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan monitoring untuk memeriksaBarang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan setelah laporan hasil pemeriksaan tahap akhirdisampaikan. (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan yang paling sedikit memuat: a. jumlah dan jenisBarang dan Bahan yang Tidak Digunakan; dan b. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB)serta nomor pos tarif Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan. (4) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan monitoring.

Pasal 26

(1) Pada saat dilakukannya monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Barang dan Bahan yang diimpor harus sudah digunakan seluruhnya untuk pembangunan Kapal oleh Perusahaan Industri Galangan Kapal. (2) Barang dan Bahan yang Tidak Digunakandikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 27

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang mengimpor Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24wajibmembayar bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku di luar Skema Khusus. (2) Penghitungan terhadap bea masuk yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4). (3) Perusahaan Industri Galangan Kapal melaporkan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur melalui SIINas. (4) Tata cara pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 28

Koreksi

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memenuhi persyaratan: a. memiliki izin usaha di bidang jasa survey; b. telah diakreditasi sebagai Lembaga Inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang dibutuhkan; c. berpengalaman sebagai lembaga verifikasi untuk kegiatan Industri dan perdagangan internasional selama jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; d. memiliki cabang/perwakilan untukmendukung efektivitas pelayanan verifikasi; dan e. memilikirekam jejak yang baik dibidang pengelolaan kegiatan verifikasi.

Pasal 29

Lembaga Pelaksana Verifikasi dilarang memberikan data/informasi/keterangan yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada pihak laintanpa persetujuan tertulis dari Direktur.

Pasal 30

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai: a. pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaan; dan b. data dan informasi lain terkait Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus. (3) Laporan pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. data Perusahaan Industri Galangan Kapal yang telah diverifikasi dan/atau diperiksa; b. rencana importasi jenis dan jumlah Barang dan Bahan serta RencanaPembangunan Kapal; dan c. jenis dan realisasi impor jumlah Barang dan Bahan serta realisasi Pembangunan Kapal.

Pasal 31

(1) Penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahundan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat mencabut penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi atau menunjuk Lembaga Pelaksana Verifikasi baru.

Pasal 32

Biaya pelaksanaan verifikasi, pemeriksaan,dan monitoring dibebankan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Koreksi

(1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif apabila: a. tidak memberikan data yang benar dalam pelaksanaan verifikasi, pemeriksaan, dan/atau monitoring; b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; c. tidak melakukan pembayaran atas bea masuk untuk Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; d. tidak memberikan akses bagi pemeriksaan lapangan atau memberikan data dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; e. tidak melakukan importasi atas Barang dan Bahan sebagaimana tercantum pada Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selain yang telah ditentukan sebagai Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau f. ditemukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diterbitkan tandasahuntuk 1 (satu) SKVI berikutnya berdasarkan pengajuanuntuk kontrak Pembangunan Kapal lainnya.

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan Perusahaan Industri Galangan Kapal tidak dapat merealisasikan Rencana Pembangunan Kapal sesuai SKVI, Direktur Jenderal dapat membebaskan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bencana alam; b. krisis ekonomi dalam skala nasional; atau c. perubahan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan Skema Khusus. (3) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif kepada Direktur Jenderal. (4) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang mengajukan Permohonan dalam keadaan memaksa sebagaimana tercantum pada ayat (3) wajib melampirkan laporan hasil pemeriksaan keadaan memaksa yang diterbitkanoleh Lembaga Pelaksana Verifikasi. (5) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pembebasan sanksi administratif bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal.

Pasal 38

Skema Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Kapal dengan kontrak pembangunan yang ditandatangani setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VIII

Pasal 39