PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI KIMIA

PERMEN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri. 2. Perusahaan Industri adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri kimia yang berkedudukan di INDONESIA. 3. Bahan Kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal, dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas. 4. Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah suatu keadaan dari Perusahaan Industri terkait adanya kejadian pada Bahan Kimia yang tidak normal dan dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan. 5. Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia adalah kegiatan yang dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya, serta mengendalikan Keadaan Darurat Bahan Kimia di Perusahaan Industri untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan, baik melalui pengurangan ancaman bahaya maupun kerentanan pihak yang terancam. 6. Penilaian Risiko adalah suatu proses identifikasi dan analisis kondisi terburuk dari Keadaan Darurat Bahan Kimia yang akan terjadi terhadap Perusahaan Industri. 7. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Prosedur adalah sistem Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang mencakup struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi personil, sistem komunikasi dan pedoman teknis operasi, peralatan dan perlengkapan, serta latihan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia. 8. Penilaian Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang selanjutnya disebut Penilaian adalah suatu proses yang sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisa data terkait perizinan perusahaan, Penilaian Risiko, dan Prosedur sebagai dasar penyusunan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia. 9. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pembina Industri kimia di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang meliputi: a. Penilaian Risiko; dan b. Prosedur. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Personil; b. Sistem komunikasi; c. Pedoman teknis operasi; d. Peralatan dan Perlengkapan; dan e. Latihan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari: a. koordinator; b. komandan; c. petugas. (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. MENETAPKAN Keadaan Darurat Bahan Kimia; b. MENETAPKAN tingkat Keadaan Darurat Bahan Kimia; c. menunjuk komandan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia; d. merencanakan dan MENETAPKAN strategi operasi Pencegahan dan penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia; e. mengoordinasikan dukungan sumber daya Personil, Peralatan dan Perlengkapan dan lainnya; f. MENETAPKAN dan menghentikan status operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia; dan g. menyampaikan laporan hasil operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia kepada Menteri. (3) Komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. memimpin dan memegang komando dalam operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dan penanggulangan dampak Keadaan Darurat Bahan Kimia; b. melaksanakan strategi operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia; c. meminta dukungan sumber daya Personil, Peralatan dan Perlengkapan, dan lainnya yang diperlukan kepada koordinator; d. mengarahkan dukungan sumber daya Personil, Peralatan dan Perlengkapan, dan lainnya; dan e. melaksanakan investigasi dan menyusun laporan hasil operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia kepada koordinator. (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. mengumpulkan data dan informasi Keadaan Darurat Bahan Kimia dan kondisi lingkungan di wilayah Industri; b. menyiapkan dan mengoperasikan Peralatan dan Perlengkapan; c. menghentikan sumber Keadaan Darurat Bahan Kimia; d. mengambil sampel Bahan Kimia jika diperlukan; dan e. melaporkan pelaksanaan operasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia kepada komandan.

Pasal 6

Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. sistem komunikasi kondisi operasi normal; dan b. sistem komunikasi penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.

Pasal 8

Pedoman teknis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi: a. perencanaan kondisi operasi normal dan kondisi penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia; b. penghentian sumber Keadaan Darurat Bahan Kimia; c. pemantauan paparan Bahan Kimia; d. pelokalisiran area Keadaan Darurat Bahan Kimia; dan e. evaluasi penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia.

Pasal 9

(1) Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat disediakan sendiri atau kerja sama dengan pihak lain yang memiliki Peralatan dan Perlengkapan yang memadai. (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen perjanjian. (3) Setiap Peralatan dan Perlengkapan yang dapat disediakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di lokasi Perusahaan Industri.

Pasal 10

Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau standar yang berlaku secara internasional.

Pasal 11

(1) Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam bentuk latihan lapangan (field exercise) dan latihan simulasi (table top exercise). (2) Pelaksanaan Latihan dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Industri dan/atau bersama dengan Perusahaan Industri di sekitarnya. (3) Latihan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

PENILAIAN DAN VERIFIKASI

Pasal 12

Koreksi

(1) Penilaian dilakukan terhadap: a. perizinan perusahaan; b. Penilaian Risiko; dan c. Prosedur. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penilaian sendiri (self assessment) oleh Perusahaan Industri. (3) Dalam hal Perusahaan Industri tidak dapat melakukan penilaian sendiri, Penilaian dapat dilakukan oleh lembaga yang mampu melakukan Penilaian. (4) Hasil Penilaian dituangkan dalam dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Perizinan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Nomor Izin Berusaha; dan b. Izin Usaha Industri.

Pasal 14

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan: a. alur proses produksi; dan b. daftar Bahan Kimia dan pengelolaan Bahan Kimia. (2) Penyusunan daftar Bahan Kimia dan pengelolaan Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi: a. Prosedur Standar Operasi dan/atau Instruksi Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia; b. daftar Personil; c. daftar Peralatan dan Perlengkapan; d. alur proses sistem komunikasi; dan e. nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia tingkat 2. (2) Penyusunan daftar Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyusunan daftar Peralatan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penyusunan alur proses sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Terhadap dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib dilakukan Verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. kebenaran aspek legalitas Perusahaan Industri; b. kebenaran metode Penilaian Risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Industri; c. kesesuaian Prosedur yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dengan kondisi yang ada di lokasi Perusahaan Industri. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga Verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Biaya pelaksanaan Verifikasi dibebankan kepada Perusahaan Industri pemohon Verifikasi.

Pasal 17

(1) Hasil Verifikasi yang menyatakan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia telah sesuai disampaikan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Perusahaan Industri pemohon Verifikasi. (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil Verifikasi diterima, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat tanda sah. (3) Sertifikat tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan Verifikasi ulang.

Pasal 18

(1) Perusahaan Industri wajib melaporkan perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia yang telah mendapat sertifikat tanda sah kepada Direktur Jenderal. (2) Perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilaporkan hanya yang berkaitan dengan perubahan Penilaian Resiko

Pasal 19

(1) Terhadap perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dilakukan Verifikasi dan penandasahan. (2) Ketentuan mengenai tata cara Verifikasi dan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia. (3) Sertifikat tanda sah hasil Verifikasi perubahan dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat tanda sah dimaksud.

Pasal 20

(1) Untuk dapat ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), lembaga Verifikasi harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey; b. memiliki pengalaman sebagai surveyor di bidang industri paling sedikit 5 (lima) tahun; dan c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri. (2) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 21

(1) Menteri menunjuk lembaga Verifikasi berdasarkan hasil penilaian tim. (2) Menteri dapat menunjuk lebih dari satu lembaga Verifikasi. (3) Menteri dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk MENETAPKAN lembaga Verifikasi yang ditunjuk. (4) Penunjukan lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB Kesatu

Tata Cara Penilaian

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Perizinan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Nomor Izin Berusaha; dan b. Izin Usaha Industri.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI KIMIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25