PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

PERMEN Nomor 19 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN INDUSTRI

Pasal 4

Koreksi

(1) Perusahaan Industri Pengolahan Ikan yang akan melakukan impor Komoditas Perikanan Industri wajib menyampaikan rencana kebutuhan impor Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Direktur Jenderal. (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. kapasitas terpasang; b. realisasi produksi Perusahaan Industri Pengolahan Ikan; dan c. realisasi impor Komoditas Perikanan Industri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri Pengolahan Ikan pada tahun sebelumnya. (3) Penyampaian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas. (4) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 30 Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan impor Komoditas Perikanan Industri dengan menggunakan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal menyusun rencana kebutuhan Komoditas Perikanan Industri nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan menyampaikannya kepada Menteri. (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. penyampaian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. proyeksi kebutuhan Komoditas Perikanan Industri nasional baik dari dalam negeri maupun impor.

Pasal 6

(1) Menteri menyampaikan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan Industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian untuk mendapatkan penetapan jumlah, jenis, dan waktu pemasukan Komoditas Perikanan Industri yang dapat diimpor pada tahun berikutnya. (2) Penetapan jumlah, jenis, dan waktu pemasukan Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap pasokan Komoditas Perikanan Industri dalam negeri, Menteri dapat mengusulkan perubahan terhadap rencana kebutuhan Komoditas Perikanan Industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian. (2) Penetapan jumlah, jenis, dan waktu pemasukan Komoditas Perikanan Industri sesuai dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

BAB III

REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS PERIKANAN INDUSTRI

Pasal 8

Koreksi

Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi impor Komoditas Perikanan Industri berdasarkan rapat koordinasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Industri Pengolahan Ikan mengajukan surat permohonan Rekomendasi impor Komoditas Perikanan Industri untuk periode Januari sampai Desember pada tahun berjalan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan: a. salinan Izin Usaha Industri (IUI); b. salinan Izin Perluasan, bagi yang memiliki Izin Perluasan; c. salinan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P); d. surat persetujuan impor Komoditas Perikanan Industri terakhir, bagi yang pernah melakukan impor Komoditas Perikanan Industri; dan e. daftar isian dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian. (3) Terhadap permohonan yang telah lengkap, Unit Pelayanan Publik (UP2) menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang lengkap diterima.

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Unit Pelayanan Publik (UP2) menyampaikan adanya permohonan serta keterangan atas jenis dan negara asal impor Komoditas Perikanan Industri kepada unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi karantina Ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang lengkap diterima. (2) Terhadap penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak penyampaian permohonan memberikan: a. persetujuan atas jenis dan negara asal Komoditas Perikanan Industri; atau b. keterangan keperluan analisis risiko. (3) Dalam hal persetujuan atas jenis dan negara asal Komoditas Perikanan Industri dan keterangan keperluan analisis risiko tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Rekomendasi dianggap telah memiliki persetujuan atas jenis dan negara asal Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (4) Adanya persetujuan atas jenis dan negara asal Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) tidak mengurangi kewenangan pengawasan karantina Ikan yang dilakukan oleh unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan, hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya. (5) Penyampaian permohonan serta keterangan kepada unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan karantina Ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemberian persetujuan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar dan telah memiliki persetujuan atas jenis dan negara asal Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. tempat pemasukan; b. jenis; c. volume; d. waktu pemasukan; dan e. standar mutu. (4) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dan waktu pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mengacu pada jenis, volume, dan waktu pemasukan yang ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (2). (5) Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan lokasi Perusahaan Industri Pengolahan Ikan sesuai dengan kebutuhan. (6) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sesuai dengan ketentuan mengenai sanitary and phytosanitary measures serta persyaratan pengendalian mutu dan keamanan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan: a. kemampuan produksi Perusahaan Industri Pengolahan Ikan yang bersangkutan; dan b. realisasi impor Perusahaan Industri Pengolahan Ikan yang bersangkutan pada tahun sebelumnya.

Pasal 13

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui direktur jenderal yang membidangi perdagangan luar negeri. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

Pasal 14

Dalam hal unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan karantina Ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyampaikan keterangan keperluan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal menunda pemberian Rekomendasi hingga persetujuan atas jenis dan negara asal Komoditas Perikanan Industri diberikan oleh unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan karantina Ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 15

Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai pedoman penerbitan pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran dengan sistem elektronik di Kementerian Perindustrian.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20