Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Pub…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan pembayar pajak yang melakukan permohonan layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian. 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. 3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. perizinan di bidang industri yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/ PER/12/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan b. pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/ PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

Koreksi

(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh: a. pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dan b. petugas pada Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian untuk pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. (2) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili atau yang terdekat.

Pasal 5

Koreksi

(1) Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid. (2) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, layanan publik tertentu yang dimohonkan oleh Wajib Pajak dapat diberikan. (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili atau yang terdekat dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 19-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6