PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri

PERMEN Nomor 18 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENETAPAN OVNI

Pasal 5

(1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan ditetapkan sebagai OVNI harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. termasuk Industri strategis yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; c. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; d. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara; e. memproduksi mesin/peralatan, komponen mesin/peralatan, atau barang/bahan yang sangat mempengaruhi berjalannya pelayanan transportasi, komunikasi publik, atau pembangkit energi; atau f. Industri pionir yang berlokasi di daerah terpencil atau tertinggal di luar Pulau Jawa. (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan ditetapkan sebagai OVNI harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terdapat paling sedikit 1 (satu) Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam lokasi Kawasan Industri; dan b. memenuhi standar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan penetapan Industri sebagai OVNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin usaha Industri; b. telah berproduksi secara komersial; c. memiliki investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau tenaga kerja paling sedikit 200 (dua ratus) orang, kecuali untuk Industri alat pertahanan; d. kegiatan pengusahaan bahan baku dan produksi dijalankan secara terintegrasi, khusus pada industri semen, industri pulp dan kertas, industri gula, dan industri pengolahan kelapa sawit; dan e. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan. (2) Pengajuan permohonan penetapan Kawasan Industri sebagai OVNI dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin usaha kawasan Industri; b. telah beroperasi dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan kawasannya telah digunakan oleh Perusahaan Industri; dan c. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 7

Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai OVNI tidak dapat mengajukan permohonan penetapan Industri sebagai OVNI.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN OVNI

Pasal 8

Koreksi

(1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan penetapan sebagai OVNI kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan menggunakan format surat A1 dan melampirkan daftar isian dengan menggunakan formulir FM-I bagi Perusahaan Industri dan formulir FM-II bagi Perusahaan Kawasan Industri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Perusahaan Industri dan Pasal 6 ayat (2) bagi Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 9

(1) Kepala Badan membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian kelayakan penetapan suatu Industri atau Kawasan Industri sebagai OVNI berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari unit kerja: a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; b. Direktorat Pembina Industri terkait atau Direktorat Pembina Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembina Sektor Industri terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian; dan d. Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan dokumen permohonan untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan penetapan sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Perusahaan Industri dan Pasal 6 ayat (2) bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan b. melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan kriteria penetapan sebagai OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi Perusahaan Industri dan Pasal 5 ayat (2) bagi Perusahaan Kawasan Industri. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. (3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam lembar pemeriksaan dokumen permohonan penetapan OVNI dengan menggunakan formulir FM-III.

Pasal 11

Dalam hal pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 12

(1) Verifikasi lapangan dilakukan secara langsung oleh Tim Verifikasi di lokasi kegiatan usaha Industri atau Kawasan Industri yang diajukan permohonan penetapan sebagai OVNI. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi lapangan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi melalui kegiatan: a. verifikasi kesesuaian antara situasi dan kondisi nyata di lapangan dengan data dan informasi yang sebelumnya telah diisi oleh Perusahaan Industri sesuai dengan formulir FM-I atau oleh Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan formulir FM-II; dan b. verifikasi pemenuhan kriteria penetapan OVNI berdasarkan data dan informasi yang sebelumnya telah diisi oleh Perusahaan Industri sesuai dengan formulir FM-I atau oleh Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan formulir FM-II dan/atau berdasarkan data dan informasi baru yang ditemukan Tim Verifikasi di lapangan.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Tim Verifikasi dapat melakukan kerja sama dengan meminta bantuan personil pendamping dari Ditpamobvit untuk melakukan observasi kemampuan dasar objek vital nasional berdasarkan aspek: a. sumber daya manusia pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau b. sarana prasarana pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri. (2) Personil pendamping dari Ditpamobvit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hasil observasi berupa: a. pernyataan bahwa Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri pemohon penetapan OVNI telah memiliki kemampuan dasar objek vital nasional dari aspek sumber daya manusia pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan aspek sarana prasarana pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau b. rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional baik dari aspek sumber daya manusia pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan/atau aspek sarana prasarana pengamanan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri. (3) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam kurun waktu tertentu baik sebelum maupun sesudah berstatus sebagai Perusahaan OVNI, wajib melaksanakan langkah tindak lanjut rekomendasi perbaikan kemampuan dasar objek vital nasional.

Pasal 14

(1) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi OVNI yang memuat: a. rekomendasi hasil verifikasi lapangan yang dirumuskan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan b. hasil observasi yang dirumuskan oleh personil pendamping dari Ditpamobvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara bersama-sama oleh Tim Verifikasi, personil pendamping dari Ditpamobvit, dan pimpinan Perusahaan Industri dan/atau pimpinan Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan formulir FM-IV. (3) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi lapangan berakhir.

Pasal 15

(1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Badan menyampaikan usulan Industri atau Kawasan Industri yang dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai OVNI kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi. (2) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dinyatakan belum layak untuk diusulkan sebagai Perusahaan OVNI, Kepala Badan menyampaikan surat penolakan permohonan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 16

Menteri MENETAPKAN usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Penetapan OVNI.

BAB V

PEMBINAAN OVNI

Pasal 20

Koreksi

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan OVNI untuk meningkatkan kemampuan pengamanan internal perusahaan melalui pemenuhan dan penerapan standar sistem manajemen pengamanan OVNI. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek: a. manajerial, berupa pemenuhan dan penerapan standar sistem manajemen pengamanan OVNI oleh Perusahaan OVNI; dan/atau b. operasional, berupa peningkatan kemampuan pengamanan internal Perusahaan OVNI. (3) Dalam melakukan pembinaan terhadap Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 21

(1) Pembinaan aspek manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pembinaan penyusunan dokumen standar sistem manajemen pengamanan OVNI oleh setiap Perusahaan OVNI; dan b. pembinaan pemenuhan standar sistem manajemen pengamanan OVNI oleh setiap Perusahaan OVNI. (2) Dokumen standar sistem manajemen pengamanan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Menteri menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan pembinaan pemenuhan standar sistem manajemen pengamanan OVNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b melalui kegiatan audit sistem manajemen pengamanan OVNI. (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim auditor OVNI untuk melakukan audit sistem manajemen pengamanan OVNI di setiap Perusahaan OVNI. (3) Tim auditor OVNI beranggotakan para personil auditor sistem manajemen mutu ISO 9001 yang berasal dari unit kerja: a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; b. Direktorat Pembina Industri terkait atau Direktorat Pembina Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembina Sektor Industri terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian; dan d. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian. (4) Tim auditor OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan personil auditor objek vital nasional dari Ditpamobvit. (5) Audit sistem manajemen pengamanan OVNI pada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai Perusahaan OVNI.

Pasal 23

(1) Menteri bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA untuk melakukan pembinaan aspek operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b. (2) Pembinaan kemampuan pengamanan Perusahaan OVNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. bantuan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan Perusahaan OVNI; dan b. fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengamanan Perusahaan OVNI.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34