Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian NOMOR52/M-…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M- IND/PER/10/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Mainan Secara Wajib diubah sebagai berikut: 1. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah dengan menambah 1 (satu) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan 2. Penunjukan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah dengan menambah ruang lingkup pengujian kepada Laboratorium Penguji nomor urut 6 (enam) dan menambah 28 (dua puluh delapan) Laboratorium Penguji menjadi nomor urut 8 (delapan) sampai dengan nomor urut 35 (tiga puluh lima) sehingga secara keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. mengubah ketentuan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

(1) LSPro nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 8 (delapan) atau Laboratorium Penguji nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, masing-masing harus memproses akreditasi untuk ruang lingkup yang belum terakreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak 16 Oktober 2013 dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dmaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian. (2) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Mainan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak 16 Oktober 2013. (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSPro atau Laboratorium Penguji yang bersangkutan belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir. 4. menambah ketentuan baru di antara Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi Pasal 2a, sebagai berikut: Pasal 2a (1) Negara tempat Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum pada nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 35 (tiga puluh lima) dalam Lampiran Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini harus telah memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Republik INDONESIA di bidang regulasi teknis. (2) Apabila dalam waktu dimaksud pada ayat (1) Negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud belum memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Republik INDONESIA di bidang regulasi teknis, penunjukannya dinyatakan berakhir. 5. menambah ketentuan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) tetap. (2) tetap. (2a) Penyampaian laporan hasil kinerja Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum pada nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 35 (tiga puluh lima) dalam Lampiran www.djpp.kemenkumham.go.id Peraturan Menteri ini dilakukan oleh perwakilan di INDONESIA yang ditunjuk oleh Laboratorium Penguji yang bersangkutan. (3) tetap.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 18-m-ind-per-4-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR52/M-IND/PER/10/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

Pasal I

Pasal I

Pasal 2

Pasal 4

Pasal II