PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANUNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PERMEN Nomor 17 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Tata Cara Verifikasi atas Barang dan Bahan yang Salah Kirim, Rusak atau Reject

Pasal 27D

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1), Perusahaan Industri harus mengajukan permohonan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas. (2) Permohonan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan mengunggah dokumen berupa: a. nama perusahaan, alamat kantor, alamat pabrik; b. data Barang dan Bahan yang akan dimusnahkan atau diekspor meliputi uraian barang, spesifikasi, nomor pos tarif (harmonized system code), volume, harga (nilai impor), nilai BM DTP, nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor terkait; c. salinan Pemberitahuan Pabean Impor terkait; d. salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Perusahaan Industri yang terkait; e. surat pernyataan mengenai alasan pemusnahan atau ekspor Barang dan Bahan, dan rencana pemusnahan atau ekspor Barang dan Bahan.

Pasal 27E

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D, Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan b. pemeriksaan lapangan. (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D ayat (2). (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai: a. kesesuaian antara dokumen permohonan dengan kebenaran Barang dan Bahan yang akan dimusnahkan atau diekspor; b. pemenuhan kriteria Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B; dan c. bentuk dan/atau ukuran awal Barang dan Bahan.

Pasal 27F

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27E, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah verifikasi dilaksanakan. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri melalui SIINas. (3) Berdasarkan penyampaian surat keterangan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pembina Industri melakukan validasi dan memberikan Tanda Sah. (4) Surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject yang telah ditandasahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan melalui SIINas, dengan tembusan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. (5) Berdasarkan surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject yang telah ditandasahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri dapat melakukan pemusnahan atau ekspor atas Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1). 9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui SIINas. (2) Penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemberitahuan Pabean Impor harus disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor pendaftaran; dan b. Pemberitahuan Pabean Impor dengan tanggal pendaftaran pada bulan Desember, harus disampaikan paling lambat tanggal 4 Januari tahun berikutnya. (3) Dalam hal Perusahaan Industri tidak memenuhi ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri dibebankan perhitungan bea masuk terutang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan. (4) Atas Pemberitahuan Pabean Impor yang disampaikan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan. 10. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1) Dalam hal terjadi gangguan operasional yang mengakibatkan sistem elektronik SIINas tidak berfungsi pada batas waktu penyampaian, penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara manual. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jatuh pada hari libur, Pemberitahuan Pabean Impor dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. 11. Pasal 29 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor atau dikeluarkan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK dengan telah mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a: a. wajib dipergunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa untuk tujuan konsumsi dalam negeri; b. wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan c. tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan kepada pihak lain. 13. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Perusahaan Industri yang mengimpor Barang dan Bahan dengan memanfaatkan BM DTP diverifikasi oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan: a. Verifikasi Industri; b. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri; dan c. verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau reject. 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan hasil Verifikasi Industri kepada Menteri melalui direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, dan Direktur Jenderal Pembina Industri paling lambat akhir bulan Maret pada tahun berikutnya. (2) Laporan hasil Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelaksanaan Verifikasi Industri yang memuat paling sedikit: 1. data perusahaan yang telah diverifikasi; 2. rencana dan realisasi importasi Barang dan Bahan; dan 3. rencana dan realisasi hasil produksi; b. analisis biaya dan manfaat dari pemberian fasilitas BM DTP terhadap perkembangan masing-masing kelompok Industri Produk Tertentu termasuk Industri Penunjang; c. analisis perkembangan Industri Produk Tertentu yang mencakup: 1. pertumbuhan Industri Penunjang; 2. pertumbuhan investasi baru; 3. peningkatan kemampuan produksi Industri; 4. peningkatan ekspor; 5. peningkatan penjualan dalam negeri; dan 6. peningkatan penyerapan tenaga kerja; d. analisis dampak pemanfaatan fasilitas BM DTP bagi perkembangan Industri nasional; dan e. data, informasi, atau keterangan Perusahaan Industri yang telah mengajukan Verifikasi Industri apabila dibutuhkan. 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan BM DTP berdasarkan laporan realisasi impor dan/atau laporan hasil verifikasi yang diperoleh melalui SIINas. (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional. (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau instansi teknis terkait. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain yang diperlukan. 16. Ketentuan dalam huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1160) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2021 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO