PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

PERMEN Nomor 17 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikem¬bangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 2. Kawasan Industri Halal adalah seluruh atau sebagian dari Kawasan Industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal. 3. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 4. Persyaratan Halal adalah segala sesuatu yang memenuhi syariat Islam dan fatwa MUI. 5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 6. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di INDONESIA. 7. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalal produk. 8. Majelis Ulama INDONESIA yang selanjutnya disingkat dengan MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim. 9. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan verifikasi Kawasan Industri sebagai Kawasan Industri Halal. 10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. 13. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. 14. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

Pasal 4

Koreksi

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. merupakan Kawasan Industri yang: 1. seluruh kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal; 2. sebagian kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan; atau 3. kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang terintegrasi bagi Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan; b. tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk memenuhi Persyaratan Halal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan Produk Halal; dan c. mempunyai tim manajemen halal.

Pasal 5

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: a. laboratorium; b. LPH; c. instalasi pengolahan air baku; d. kantor pengelola; e. pembatas; dan f. sistem manajemen halal.

Pasal 6

(1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara: a. pembangunan sendiri; atau b. kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakreditasi pada lingkup halal dan bekerja sama dengan LPH.

Pasal 7

Penyediaan sarana dan prasarana berupa LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara: a. pendirian LPH; dan/atau b. kerja sama dengan LPH yang telah berdiri.

Pasal 8

(1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara: a. pembangunan sendiri; atau b. kerja sama dengan badan usaha lain. (2) Air baku yang dihasilkan oleh instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Persyaratan Halal.

Pasal 9

(1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa kantor pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berlokasi di kantor pengelola Kawasan Industri. (2) Kantor pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan: a. ruangan pelayanan (jasa); b. ruangan direksi; c. ruangan staf; d. ruangan penyelia halal dan/atau pusat kajian halal; dan e. sarana dan prasarana perkantoran lainnya.

Pasal 10

(1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa pembatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berfungsi untuk mencegah gangguan proses produksi halal dan sebagai pembeda dengan zona lainnya. (2) Pembatas sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dapat berupa bangunan, tembok, jalan, saluran air, sungai, perumahan, atau tanaman pagar.

Pasal 11

(1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa dokumen sistem manajemen halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mengacu pada Standar Nasional INDONESIA 99001:2016 atau perubahannya dan/atau sistem jaminan halal yang diakui nasional atau internasional. (2) Ruang lingkup sistem manajemen halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan prosedur untuk: a. penyediaan air baku; b. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan baku; c. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan penolong; dan d. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi barang jadi (logistik), di dalam area atau zona halal sesuai Persyaratan Halal.

Pasal 12

(1) Tim manajemen halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas: a. 1 (satu) orang sebagai manajer halal; dan b. 1 (satu) orang sebagai penyelia halal. (2) Tim manajemen halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Perusahaan Kawasan Industri untuk: a. melaksanakan kebijakan halal; b. mengidentifikasi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang digunakan Perusahaan Industri; dan c. mengkoordinasikan penyelia halal Perusahaan Industri untuk memperoleh sertifikat halal.

Pasal 13

Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terdiri atas: a. memiliki izin usaha Kawasan Industri dan/atau izin perluasan Kawasan Industri; dan b. memiliki rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal.

Pasal 14

Dokumen rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memuat: a. target jenis industri di dalam Kawasan Industri Halal; b. analisis dan penataan pola ruang; c. rencana tapak/site plan dengan skala 1:1.000 berdasarkan zoning; d. perencanaan penyediaan sarana dan prasarana; dan e. strategi pembangunan Kawasan Industri Halal.

BAB Kesatu

Kriteria Pembentukan Kawasan Industri Halal

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Penyediaan sarana dan prasarana berupa LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara: a. pendirian LPH; dan/atau b. kerja sama dengan LPH yang telah berdiri.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

PENERBITAN SURAT KETERANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

Pasal 15

Koreksi

(1) Penerbitan surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Kawasan Industri. (2) Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan permohonan verifikasi Kawasan Industri Halal kepada Direktur Jenderal melalui SIINas. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengunggah dokumen berupa: a. izin usaha Kawasan Industri; b. rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal; c. bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal; d. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium; e. dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama LPH; f. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku; g. dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola; h. dokumentasi pembatas; dan i. dokumen sistem jaminan halal.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kepada Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan permintaan perbaikan dokumen permohonan dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan. (5) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 17

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) dibentuk oleh Direktur Jenderal. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan: a. direktorat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian; b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan c. MUI.

Pasal 18

(1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan kriteria berdasarkan dokumen permohonan dan keadaan Kawasan Industri. (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Kawasan Industri Halal dengan menggunakan Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. pernyataan kriteria Kawasan Industri Halal telah terpenuhi dan rekomendasi oleh Tim Verifikasi kepada Perusahaan Kawasan Industri; atau b. pernyataan kriteria Kawasan Industri Halal tidak terpenuhi dan rekomendasi perbaikan oleh Tim Verifikasi kepada Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 19

(1) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Perusahaan Kawasan Industri Halal; b. luas Kawasan Industri Halal; c. jenis pembatas zona halal; d. laboratorium dan/atau LPH yang digunakan; e. instalasi pengolahan air baku yang digunakan; f. logistik yang digunakan; g. jumlah penyelia halal; dan h. jenis industri Produk Halal. (2) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan diterbitkan melalui SIINas. (3) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Kawasan Industri yang telah memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal dapat mencantumkan frasa “telah memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal” di bawah atau di belakang nama Kawasan Industri Halal dengan huruf lebih kecil.

Pasal 21

Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal di dalam Kawasan Industri Halal harus memenuhi Standar Nasional INDONESIA 99001:2016 atau perubahannya dan/atau sistem jaminan halal yang diakui nasional atau internasional.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22