PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 164-m-ind-per-12-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDISTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN WAJIB

PERMEN Nomor 164-m-ind-per-12-2009 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional INDONESIA (SNI) Sepatu Pengaman dan atau revisinya sebagai berikut : Jenis Produk No. SNI Pos tarif / HS 1. Sepatu Pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi 2. Sepatu Pengaman dari kulit dengan sistem goodyear welt 3. Sepatu Pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi 0111 : 2009 7037 : 2009 7079 : 2009 6403.40.00.00 6403.40.00.00 6403.40.00.00 (2) Sepatu Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sepatu kerja untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja. 2. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 menjadi Pasal 12a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 12a SPPT-SNI Sepatu Pengaman dari Kulit dengan : a. Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi No. SNI 12-7079-2005; b. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt No. SNI 12-7037-2004; atau c. Sol Karet Cetak Vulkanisasi No. SNI 12-0111-1987; wajib disesuaikan dengan SNI Sepatu Pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selambat- selambatnya pada saat surveilan berikutnya sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR