PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15-m-ind-per-2-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERMEN Nomor 15-m-ind-per-2-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di INDONESIA, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor. 2. Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku, proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya menyebabkan terjadi perubahan sifat, wujud, dan atau fungsi dari suatu barang sehingga memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi, termasuk kegiatan industri jasa keteknikan yang terkait erat dengannya, dan industri teknologi informasi. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Barang adalah benda dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. 5. Jasa adalah layanan pekerjaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran. 6. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 7. Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di INDONESIA karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan (community development); serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. 8. Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan Capaian TKDN dan BMP yang dihitung oleh Penyedia Barang/Jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Penyedia barang/jasa sesuai dengan pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 9. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, nilai TKDN, dan nilai BMP. 10. Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar barang/jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa. 11. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Kementerian Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. 12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. 14. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB VI

VERIFIKASI TKDN

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat sanggahan terhadap hasil perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan Verifikasi TKDN oleh Pengguna Anggaran. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa, data yang dimiliki industri barang/jasa (vendor), atau data dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai. (4) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Verifikasi sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang.

Pasal 14

Verifikasi atas nilai TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan atas produk yang telah diproduksi atau setidaknya telah dibuat purwarupanya oleh Penyedia Barang.

Pasal 15

Verifikasi nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan oleh lembaga Surveyor independen yang kompeten di bidangnya dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 16

(1) Nilai TKDN barang hasil verifikasi berlaku selama 2 (dua) tahun. (2) Hasil verifikasi terhadap nilai TKDN jasa dan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pada setiap lelang/kontrak. (3) Nilai TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandasahkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. (4) Permohonan tanda sah capaian TKDN diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri rekapitulasi hasil perhitungan TKDN sampai pada barang tingkat dua sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal verifikasi terhadap nilai TKDN barang dilakukan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hasil verifikasi yang baru dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.

BAB VII

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

(1) Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas: a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi; b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan instansi masing-masing. (2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri/Pimpinan instansi masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN.

Pasal 19

(1) Susunan keanggotaan Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini. (2) Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

Pasal 20

Menteri/Pimpinan instansi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada PRESIDEN.

Pasal 21

(1) Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas: a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi; b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri;; c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota masing-masing. (2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN.

Pasal 22

(1) Susunan keanggotaan Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini. (2) Penunjukan wakil dari KADINDA, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

Pasal 23

Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada PRESIDEN.

Pasal 24

(1) Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas: a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi; b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Pimpinan masing- masing. (2) Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan masing- masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN.

Pasal 25

Susunan keanggotaan Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Pimpinan BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada PRESIDEN.

Pasal 27

Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 24 mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dibebankan kepada APBN instansi masing-masing.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD instansi masing-masing.

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada instansi masing- masing dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.

Peraturan Menteri Nomor 15-m-ind-per-2-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

BAB XV

Pasal 34