Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN K…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M- IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 682) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 4

Koreksi

(1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi: a. Industri Kecil; dan b. Industri Menengah tertentu. (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang: a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang atau paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). (3) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar: a. 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri. (2) Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran. (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian. 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian harus memenuhi kriteria: a. merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa; b. digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun sebagai mesin dan/atau peralatan pendukung; c. meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; d. bukan mesin dan/atau peralatan bekas atau rekondisi; dan e. merupakan mesin dan/atau peralatan yang dibuat/diproduksi paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengajuan. (2) Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Ketentuan huruf c Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program: a. menyediakan ”Pos Pelayanan” di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; b. dihapus; c. melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka kepada perusahaan dan instansi terkait; d. melakukan pendampingan kepada Pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; dan e. menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir. 6. Ketentuan huruf m Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

Tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A1 disertai dengan dokumen: 1. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir F1; 2. rekapitulasi pembayaran sesuai dengan formulir F2 beserta bukti yang lengkap dan sah, termasuk faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan; 3. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan rincian: a) data akta sesuai dengan formulir F3; b) daftar pemilik perusahaan sesuai dengan formulir F4; dan c) daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir F5; 4. fotokopi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku; 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk pengurus perusahaan; 6. proposal kelayakan usaha sesuai dengan format A2; 7. surat pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format A3; 8. bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah dilakukan berupa: a) surat keterangan lembaga pemberi pinjaman/kredit (bank/lembaga keuangan bukan bank/penyedia barang (supplier)) sesuai dengan format A4.1; atau b) surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format A4.2; 9. surat pernyataan sedang tidak mengikuti program sejenis sesuai dengan format A5; 10. surat pernyataan bersedia termasuk dalam daftar tunggu, jika anggaran program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan telah melampaui pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan format A6; 11. surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani pejabat Instansi terkait sesuai dengan format A7; dan 12. bagi Pemohon yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan periode pelaporan masih berjalan, harus melampirkan bukti keberadaan dan pemanfaatan/penggunaan mesin dan/atau peralatan yang telah dibantu sebelumnya; b. surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Lembaga Pengelola Program; c. dengan prinsip pelayanan berdasarkan urutan permohonan, terhadap permohonan yang telah diterima, Lembaga Pengelola Program: 1. memberikan nomor urut registrasi bagi Pemohon yang dokumen permohonannya telah lengkap secara administratif; atau 2. apabila permohonan belum lengkap, memberitahukan kepada Pemohon untuk segera melengkapi dokumen dan permohonan dianggap ditarik kembali apabila paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, Pemohon tidak melengkapinya; d. terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi, Lembaga Pengelola Program melakukan verifikasi dan survei lapangan dengan cara: 1. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaiannya, dan memverifikasi kebenaran dokumen serta menilai proposal kelayakan usaha; 1a. melakukan analisis dan penghitungan nilai investasi serta jumlah tenaga kerja sebagai dasar MENETAPKAN skala Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu; 2. melakukan verifikasi harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan membandingkan ke berbagai pihak sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku; 3. melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (supplier); 3a. melakukan survei dan verifikasi terhadap pembuat/produsen mesin dan/atau peralatan dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan produk dalam negeri; dan 4. memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembeliannya, termasuk keberadaan mesin dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil serta memasang tanda/stiker keikutsertaan program restrukturisasi pada mesin dan/atau peralatan tersebut; e. Lembaga Pengelola Program menyusun laporan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan baru serta brosur yang diajukan; f. Lembaga Pengelola Program menyampaikan hasil verifikasi dan survei lapangan dalam rapat atau pertemuan tim teknis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap hasil verifikasi dan survei lapangan; g. rapat atau pertemuan tim teknis dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; h. Lembaga Pengelola Program menyiapkan rapat atau pertemuan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i. Lembaga Pengelola Program menyusun berita acara rapat tim teknis dan menyampaikannya kepada Direktur; j. berdasarkan berita acara rapat tim teknis, Direktur menerbitkan: 1. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui; atau 2. surat pemberitahuan bagi Pemohon yang tidak disetujui; k. Direktur melalui tim teknis dan/atau tenaga ahli bersama dengan Lembaga Pengelola Program melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan surat penetapan; l. Lembaga Pengelola Program menyiapkan surat perjanjian pemberian penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan format A8 dan A9; dan m. Lembaga Pengelola Program menyelenggarakan penandatanganan perjanjian dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dengan Pemohon. 7. Ketentuan huruf c Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

Tahap realisasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan permohonan realisasi pencairan dana kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A10 disertai dengan dokumen: 1. invoice sesuai dengan format A11, sebanyak 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai; 2. kwitansi penerimaan pencairan bantuan sesuai dengan format A12; 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan; 4. Faktur Pajak Standar-Pajak Pertambahan Nilai; 5. SSP Pajak Pertambahan Nilai; 6. SSP Pajak Penghasilan; 7. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran terakhir sesuai nomor rekening pada surat perjanjian pemberian bantuan; 8. berita acara serah terima keringanan pembiayaan sesuai dengan format A13; dan 9. berita acara pembayaran sesuai dengan format A14. b. Lembaga Pengelola Program membantu penyiapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran yang diperuntukkan sebagai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan oleh Kementerian Perindustrian ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c. Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mencairkan dana program sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan; d. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Pemohon.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal II