PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja Liquified Petroleum Gas (LPG) Secara Wajib

PERMEN Nomor 12 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Regulator Tekanan Rendah adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG kapasitas 3 (tiga) kg sampai dengan 12 (dua belas) kg dengan tekanan keluaran maksimal 5 (lima) kPa dengan sistem pengancing tipe clip-on, tipe ulir, atau tipe lain yang sesuai dengan ketentuan SNI. 2. Regulator Tekanan Tinggi adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG dengan tekanan keluaran maksimal 220 (dua ratus dua puluh) kPa pada saat pengatur tekanan keluar Regulator dibuka maksimum. 3. Pelaku Usaha adalah produsen, perwakilan perusahaan, dan/atau importir. 4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi. 5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. 6. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi. 7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Rendah yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator sesuai dengan ketentuan SNI. 8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Tinggi yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator sesuai dengan ketentuan SNI. 9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI. 10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap jenis Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI. 11. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 12. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan perusahaan pemohon SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi produk. 13. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 9001:2015. 14. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 15. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI. 16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap barang industri yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SNI Regulator Tekanan Tinggi. 17. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 19. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di Kementerian Perindustrian. 20. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri permesinan di Kementerian Perindustrian. 21. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 22. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 23. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang memiliki tugas, fungi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri regulator pada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 24. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri regulator pada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 25. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 6

Koreksi

(1) Produsen Regulator Tekanan Rendah di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah. (2) Dalam hal Regulator Tekanan Rendah berasal dari impor, Produsen Regulator Tekanan Rendah di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah.

Pasal 7

Koreksi

(1) Produsen Regulator Tekanan Tinggi di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi. (2) Dalam hal Regulator Tekanan Tinggi berasal dari impor, Produsen Regulator Tekanan Tinggi di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi.

Pasal 8

Penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5.

Pasal 9

(1) Untuk memiliki SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau SPPT- SNI Regulator Tekanan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh 1 (satu) Produsen kepada 1 (satu) LSPro. (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi; b. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; c. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup industri Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. sertifikat atau tanda daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. perjanjian Lisensi dari pemilik Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan g. surat pernyataan yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi sampai dengan penerbitan SPPT-SNI. (4) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 10

(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir. (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Angka Pengenal Importir (API), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir; d. NPWP; e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan f. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab atas peredaran Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melakukan importasi Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi dari Produsen di luar negeri yang melakukan penunjukan.

Pasal 11

(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berfungsi sebagai Importir, Produsen di luar negeri dapat menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan. (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. SIUP dan TDP; c. API; dan d. NPWP. (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menunjuk Importir lain untuk melakukan kegiatan importasi Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi pemesanan atau penggunaan merek Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi berdasarkan permintaan badan usaha lain melalui perjanjian kerjasama (makloon), perusahaan pemberi makloon mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi atas nama Produsen penerima makloon kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Permohonan penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh 1 (satu) perusahaan pemberi makloon kepada 1 (satu) LSPro. (3) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi kepada LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemesan makloon harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi; b. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; c. IUI atau izin usaha sejenis, bagi Produsen; d. SIUP dan TDP, bagi perusahaan pemilik merek; e. NPWP; f. perjanjian kerjasama (makloon); dan g. sertifikat atau tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi. (4) Perjanjian kerjasama (makloon) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antara 1 (satu) perusahaan pemilik merek dengan 1 (satu) Produsen.

Pasal 13

(1) Penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi melalui sistem sertifikasi Tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau SMM SNI ISO 9001:2015. (2) Pengujian kesesuaian mutu Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA, dan ditunjuk oleh Menteri. (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sertifikat penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau SMM SNI ISO 9001:2015 dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN.

Pasal 14

(1) Proses penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh LSPro melalui rapat evaluasi, dengan memperhatikan: a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI; b. laporan hasil uji; dan c. laporan hasil audit penerapan manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 atau SNI ISO 9001:2015. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro MENETAPKAN: a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; d. pencabutan SPPT-SNI; atau e. perubahan SPPT-SNI terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir Regulator, dan/atau Merek.

Pasal 15

(1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi, LSPro wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai: a. nama dan alamat Produsen; b. alamat pabrik; c. nomor dan judul SNI; d. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; e. jenis produk; f. merek; dan g. masa berlaku SPPT-SNI. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dalam waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian dan tindak lanjut ketidaksesuaian.

Pasal 16

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya menerbitkan 1 (satu) SPPT-SNI untuk 1 (satu) Produsen dengan jenis produk dan nomor SNI yang sama. (2) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan atau 1 (satu) Importir.

Pasal 17

(1) LSPro wajib menyampaikan laporan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Surveilan terhadap SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi yang diterbitkan. (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil Pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilan khusus.

Pasal 18

SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

Biaya penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi mengacu kepada skema sertifikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

Biaya penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 20

BAB IV

SURAT KETERANGAN KONSULTASI SPPT-SNI

Pasal 21

Koreksi

(1) Pelaku Usaha mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a kepada Direktur Pembina Industri. (2) Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur atau pejabat setingkat direktur sebagai penanggung jawab.

Pasal 22

(1) Permohonan penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan dengan sistem elektronik (online) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan portal INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempersiapkan dokumen asli dan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. IUI atau izin usaha sejenis untuk bidang industri Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi; b. NPWP; c. surat penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan di INDONESIA, bagi Produsen di luar negeri; dan d. informasi mengenai: 1. profil perusahaan pemohon; 2. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun; 3. kemampuan peralatan produksi dan pengendalian mutu, serta peralatan pengujian; 4. kapasitas produksi yang diajukan untuk mendapatkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi; 5. jenis dan spesifikasi produk yang diajukan untuk mendapatkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi; 6. LSPro yang akan dipilih oleh pemohon; 7. jenis produk dan realisasi produksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan 8. rencana jumlah barang yang akan diekspor ke INDONESIA setiap tahun, bagi Produsen di luar negeri. (3) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa IUI atau izin usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah. (4) Penunjukan Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilengkapi dengan: a. bukti kerjasama dan pelimpahan wewenang antara Produsen di luar negeri dan Perwakilan Perusahaan mengenai tanggung jawab pelaksanaan pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan terhadap peredaran Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi; b. surat pernyataan Perwakilan Perusahaan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. SIUP dan TDP; d. profil Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk; e. realisasi impor Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi selama: 1. 3 (tiga) tahun terakhir; dan/atau 2. 6 (enam) bulan terakhir, bagi Perwakilan Perusahaan baru. (5) Untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Direktur Pembina Industri dapat melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan Pelaku Usaha pemohon Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI. (6) Berdasarkan hasil verifikasi kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI diterima dengan lengkap dan benar, di luar waktu untuk pelaksanaan verifikasi kemampuan dan kelayakan Pelaku Usaha.

Pasal 23

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan SIINas tidak berfungsi, pengajuan permohonan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dapat diajukan secara manual.

Pasal 24

Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap: a. pemenuhan kewajiban untuk memiliki mesin/peralatan dan peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 32

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji untuk pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 33

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada Produsen. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit melalui: a. sosialisasi; b. konsultasi; c. inventarisasi dan analisis data terkait ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan d. bimbingan teknis.

Pasal 34

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan prosedur pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Inventarisasi dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan melalui: a. monitoring Produsen yang menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. analisis data terhadap dampak pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi Produsen di dalam negeri; dan/atau c. penerbitan Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI sebagai salah satu persyaratan permohonan SPPT- SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi. (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau b. pembinaan teknis sistem mutu dan mutu produk.

BAB Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji untuk pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 33

Pasal 34

BAB 1

Umum

Pasal 35

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan Pengawasan terhadap: a. pemenuhan kewajiban untuk memiliki mesin/peralatan dan peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada Produsen. (3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pengawasan di pabrik; dan b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.

Pasal 36

Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji untuk pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 37

(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI. (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan b. pelaksanaan uji petik. (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan: a. dokumen legalitas perusahaan, yaitu: 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 2. IUI atau izin usaha sejenis untuk lingkup industri Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi; dan 3. NPWP; dan/atau b. dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI secara wajib, berupa SPPT-SNI, laporan hasil uji (LHU), dan/atau sertifikat hasil uji (SHU) yang diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri. (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. pemeriksaan fisik Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 38

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB 2

Pengawasan di Pabrik

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 39

(1) Dalam melakukan koordinasi Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan. (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar. (2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama- sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

(1) Pengawasan di pasar terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. pelaksanaan uji petik. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap: a. SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi; dan/atau b. dokumen pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemeriksaan fisik; dan/atau b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus. (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu atas dasar adanya laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil analisis data importasi.

Pasal 43

Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan, berupa: a. surat pemberitahuan pelaksanaan Pengawasan kepada Pelaku Usaha, sesuai dengan Formulir 1; b. surat tugas Pengawasan, sesuai dengan Formulir 2; c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3; d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4; e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5; f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6; g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; h. surat pengantar Direktur Pembina Industri kepada Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 8; i. daftar peralatan pengujian dalam rangka Pengawasan, sesuai dengan Formulir 9; dan j. daftar peralatan produksi dalam rangka Pengawasan, sesuai dengan Formulir 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pengawasan di Pasar

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

(1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar. (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan; b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik; c. identitas Perwakilan Perusahaan atau Importir, terhadap Pengawasan di pasar; d. klasifikasi produk dan nomor pos tarif/HS Code; dan e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib. (3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditemukan dugaan adanya tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 47

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi. (3) Pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 48

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3). (4) Pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 49

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi laporan hasil Pengawasan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran. (2) Peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Produsen; dan b. penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pelaku Usaha. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 50

(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai ketentuan SNI secara wajib dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi. (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. ketaatan pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Pelaku Usaha; atau b. pelanggaran ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Pelaku Usaha. (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 51

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 17 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 52

(1) Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan. (3) Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dilarang masuk ke dalam daerah pabean INDONESIA. (4) Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi asal impor yang telah berada di daerah pabean INDONESIA dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Perwakilan Perusahaan atau Importir yang bersangkutan. (5) Tata cara penarikan dan pemusnahan Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/ PER/3/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 479); b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/ PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Tinggi Tabung LPG (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 225); c. Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 19/IUBTT/PER/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG; d. Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 20/IUBTT/PER/7/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG; e. Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nomor 04/ILMATE/ PER/06/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 19/IUBTT/PER/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG; dan f. Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nomor 12/ILMATE/ PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 20/IUBTT/PER/7/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung LPG, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja Liquified Petroleum Gas (LPG) Secara Wajib

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 35

Pasal 36

BAB 1

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB 2

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40