PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERMEN Nomor 10 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 286) diubah sebagai berikut: 1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mempunyai nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a telah melakukan penyediaan Minyak Goreng Curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil sebelum tanggal 18 Maret 2022, dapat diberikan Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah. (2) Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyediaan Minyak Goreng Curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022. (3) Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Usaha dengan ketentuan: a. Pelaku Usaha menyampaikan laporan melalui sistem elektronik sesuai dengan mekanisme distribusi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; b. Pelaku Usaha dan Direktur Utama BPDPKS menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah; dan c. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pembayaran kepada BPDPKS secara online melalui SIINas dengan mengunggah dokumen yang paling sedikit berupa: 1. laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer; dan 2. faktur pajak.

Pasal 10B

Mekanisme pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO