Koreksi Pasal 48
PERMEN Nomor 1 Tahun 2023 | Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEAMASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA)
Teks Saat Ini
Biaya jasa verifikasi dibebankan kepada Industri Pengguna dengan ketentuan:
a. biaya Verifikasi Industri paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari realisasi nilai impor;
b. biaya Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa berdasarkan kesepakatan Industri Pengguna dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan
c. biaya Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri berdasarkan kesepakatan perusahaan pemohon dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi.
Koreksi Anda