PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN

Pasal 2

(1) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan yang selanjutnya disebut Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. (2) Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kimia, farmasi, dan kemasan; b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan; c. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan; d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan; e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan; f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan; g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 8

Struktur organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Balai Besar Kimia, Farmasi, dan Kemasan berlokasi di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO

Pasal 10

(1) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro yang selanjutnya disebut Balai Besar Industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. (2) Balai Besar Industri Agro dipimpin oleh Kepala.

Pasal 11

Balai Besar Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Besar Industri Agro menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri agro; b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro; c. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri agro; d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri agro; e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri agro; f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri agro; g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Balai Besar Industri Agro terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 16

Struktur organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Balai Besar Industri Agro berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAMIK DAN MINERAL NONLOGAM

Pasal 18

(1) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam yang selanjutnya disebut Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. (2) Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam dipimpin oleh Kepala.

Pasal 19

Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri keramik dan mineral nonlogam.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri keramik dan mineral nonlogam; b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri keramik dan mineral nonlogam; c. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri keramik dan mineral nonlogam; d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri keramik dan mineral nonlogam; e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri keramik dan mineral nonlogam; f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri keramik dan mineral nonlogam; g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 21

Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 24

Struktur organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

BAB V

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL

Pasal 26

(1) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil yang selanjutnya disebut Balai Besar Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. (2) Balai Besar Tekstil dipimpin oleh Kepala.

Pasal 27

Balai Besar Tekstil mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri tekstil.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Balai Besar Tekstil menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri tekstil; b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri tekstil; c. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri tekstil; d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri tekstil; e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri tekstil; f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri tekstil; g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

Balai Besar Tekstil terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.