PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang SKEMA SELISIH ANGSURAN KREDITPEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN PENADAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PERMEN Nomor 48-prt-m-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran, yang selanjutnya disebut KPR Selisih Angsuran, adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah yang mendapat biaya selisih angsuran. 2. Selisih Angsuran adalah pengurangan angsuran antara kredit/pembiayaan pemilikan rumah berbunga/bermarjin/sewa komersial dengan angsuran kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah. 3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 4. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 5. Bank Pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan melalui nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerjasama operasional. 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 7. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disingkat BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 8. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah. 9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 10. Rumah Sejahtera Tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah. 11. Satuan Rumah Sejahtera Susun adalah satuan unit hunian dalam rumah susun umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah susun. 12. Akad adalah kesepakatan tertulis antara BUS atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. 13. Marjin adalah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah/istishna’) dan bersifat tetap (fixed) selama masa pembiayaan. 14. Verifikasi adalah kegiatan penilaian kelayakan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran melalui kegiatan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara formal, wawancara calon debitur/nasabah, serta pengecekan fisik bangunan rumah kelompok sasaran dalam rangka untuk memastikan ketepatan sasaran program KPR Selisih Angsuran. 15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 16. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat PPDPP, adalah Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Badan Layanan Umum. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SELISIH ANGSURAN

Pasal 2

Koreksi

(1) KPR Selisih Angsuran bertujuan untuk menyediakan pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (RSh) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan tingkat suku bunga kredit/Marjin pembiayaan yang terjangkau dan bersifat tetap selama jangka waktu kredit/pembiayaan bagi MBR. (2) Pendanaan biaya Selisih Angsuran menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. (3) KPR Selisih Angsuran terdiri dari: a. KPR Selisih Angsuran Tapak; b. KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak; c. KPR Selisih Angsuran Susun; dan d. KPR Selisih Angsuran Syariah Susun.

Pasal 3

(1) KPR Selisih Angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada MBR berdasarkan kelompok sasaran yang dibagi dengan batasan penghasilan (2) Batasan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. penghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan; atau b. penghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon. (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Kelompok sasaran KPR selisih angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat; b. belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. menyerahkan fotokopi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Kebenaran formal dan material atas surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. (3) Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. (4) Dalam hal, kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk PNS/TNI/Polri yang pindah domisili karena kepentingan dinas. (6) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku hanya untuk satu kali. (7) Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Selisih Angsuran dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.

Pasal 5

(1) Persyaratan Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan UUS untuk dapat menjadi bank pelaksana adalah sebagai berikut: a. mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan program KPR Selisih Angsuran; b. memiliki nilai kesehatan bank paling sedikit Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA; c. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR) paling sedikit 2 (dua) tahun; d. memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR paling sedikit: 1) memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah; 2) memiliki personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah; 3) memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah; dan 4) memiliki kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan rumah. e. memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional; f. memiliki rencana penerbitan KPR untuk tahun berjalan; g. menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan atau pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjuk oleh Menteri; dan h. menandatangani perjanjian kerjasama operasional (PKO) dengan Pejabat yang berwenang pada PPDPP atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Bank Pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh pendanaan kredit/pembiayaan KPR Selisih Angsuran. (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan sasaran secara legal formal, dan bersedia diaudit oleh aparat pengawasan intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 7

(1) KPR Selisih Angsuran Tapak diterbitkan oleh Bank Pelaksana untuk kota yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi 2.000.000 (dua juta) jiwa. (2) Pembangunan rumah sejahtera tapak di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (3) Penerbitan KPR Selisih Angsuran Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaku pembangunan yang telah mendapatkan kewajiban membangun hunian berimbang untuk rumah tapak di perkotaan. (4) Penentuan daftar kota yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) diatur dalam perjanjian kerjasama operasional.

Pasal 8

Pasal 9

(1) KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak diterbitkan oleh bank pelaksana untuk kota yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi 2.000.000 (dua juta) jiwa. (2) Pembangunan rumah sejahtera tapak di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (3) Penerbitan KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaku pembangunan yang telah mendapatkan kewajiban membangun hunian berimbang untuk rumah tapak di perkotaan. (4) Penentuan daftar kota yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) diatur dalam perjanjian kerjasama operasional.

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Kelompok Sasaran

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

BAB Keempat

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran Tapak

Pasal 6

Koreksi

(1) Batasan harga rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. (3) KPR Selisih Angsuran Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. suku bunga KPR paling tinggi BI rate bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP; c. dalam hal bunga KPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih tinggi dari suku bunga KPR non subsidi yang berlaku pada bank pelaksana, maka suku bunga KPR selisih angsuran menggunakan suku bunga KPR non subsidi periode berjalan (outstanding) yang berlaku pada Bank Pelaksana; d. suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% (lima perseratus) per tahun; e. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit; f. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; g. jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Tapak atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

Pasal 7

BAB Kelima

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran Syariah Tapak

Pasal 8

Koreksi

(1) Batasan harga rumah tapak yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. (3) KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi BI rate bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP; c. Dalam hal marjin atau sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih tinggi dari marjin atau sewa pembiayaan non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka Marjin atau sewa KPR selisih angsuran syariah tapak menggunakan Marjin atau sewa pembiayaan non subsidi periode berjalan (outstanding) yang berlaku pada Bank Pelaksana; d. marjin atau sewa pembiayaan yang dibayar nasabah sebesar 5% (lima perseratus) per tahun; e. marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi pembiayaan; f. marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; g. jangka waktu pembiayaan disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada bank pelaksana sebesar selisih marjin atau sewa KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan Marjin atau sewa KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

Pasal 9

BAB Keenam

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran Susun

Pasal 10

Koreksi

(1) Batasan harga satuan rumah sejahtera susun yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga satuan rumah sejahtera susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. (3) KPR Selisih Angsuran Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai KPR paling banyak sebesar harga jual satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. suku bunga KPR paling tinggi BI rate bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP; c. dalam hal bunga KPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih tinggi dari suku bunga KPR non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka suku bunga KPR selisih angsuran menggunakan suku bunga KPR non subsidi periode berjalan (outstanding) yang berlaku pada Bank Pelaksana; d. suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% (lima perseratus) per tahun; e. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit; f. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; g. jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Susun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

BAB Ketujuh

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran Syariah Susun

Pasal 11

Koreksi

(1) Batasan harga satuan rumah sejahtera susun yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Syariah Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga satuan rumah sejahtera susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. (3) KPR Selisih Angsuran Syariah Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi BI rate bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP; c. Dalam hal Marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih tinggi dari Marjin atau sewa pembiayaan non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka Marjin atau sewa KPR selisih angsuran syariah susun menggunakan marjin atau sewa pembiayaan non subsidi periode berjalan (outstanding) yang berlaku pada Bank Pelaksana; d. marjin atau sewa pembiayaan yang dibayar nasabah sebesar 5% (lima perseratus) per tahun; e. Marjin atau sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi pembiayaan; f. Marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; g. jangka waktu pembiayaan disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Syariah Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih Marjin atau sewa KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan Marjin atau sewa KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

BAB IV

PELAKSANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SELISIH ANGSURAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Permintaan pencairan biaya selisih angsuran diajukan bank pelaksana kepada PPDPP secara bulanan. (2) Permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat setiap tanggal 5 untuk perjanjian kredit/akad KPR Selisih Angsuran bulan sebelumnya. (3) Bank Pelaksana mengajukan permintaan pencairan biaya selisih angsuran kepada PPDPP untuk perjanjian kredit/akad KPR Selisih Angsuran yang diterbitkan bulan Desember 2015 diterima PPDPP paling lambat tanggal 28 Desember 2015. (4) Permohonan pembayaran biaya selisih angsuran oleh bank pelaksana kepada Direktur Utama PPDPP disampaikan secara tertulis setelah akad KPR Selisih Angsuran dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu: a. surat permohonan pembayaran biaya selisih angsuran yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L peraturan menteri ini; c. daftar rekap debitur/nasabah KPR Selisih Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K peraturan menteri ini; d. salinan perjanjian kredit/pembiayaan KPR Selisih Angsuran; dan e. dokumen lain yang disyaratkan oleh PPDPP yang diatur di dalam PKO. (5) PPDPP melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan dana selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N Peraturan Menteri ini. (6) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPDPP melakukan pencairan biaya selisih angsuran ke rekening Bank Pelaksana. (7) Pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dokumen permintaan pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) atau dokumen digital (softcopy) disampaikan oleh Bank Pelaksana dan telah diterima lengkap oleh PPDPP yang dibuktikan dengan konfirmasi dari PPDPP. (8) Dalam hal dokumen permintaan pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy), maka dokumen cetak (hardcopy) wajib disampaikan Bank Pelaksana paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen digital (softcopy) diterima lengkap oleh PPDPP.

Pasal 21

Permintaan pembayaran biaya selisih angsuran bulan kedua dan selanjutnya selama masa kredit/pembiayaan disampaikan oleh bank pelaksana kepada PPDPP disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: a. surat permohonan pencairan biaya selisih angsuran yang ditandatangani oleh pejabat bank pelaksana yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M peraturan menteri ini; b. daftar debitur/nasabah KPR Selisih Angsuran bulan berjalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K peraturan menteri ini; dan c. surat tanda terima uang/kuitansi pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O Peraturan Menteri ini dari Bank Pelaksana terhadap pembayaran biaya selisih angsuran periode sebelumnya.

Pasal 22

Bank Pelaksana menerima pembayaran atas biaya selisih angsuran dan membukukannya sebagai bagian dari angsuran yang harus dibayar oleh debitur/nasabah pada periode tersebut.

Pasal 23

Dalam hal KPR Selisih Angsuran diakhiri lebih cepat daripada jangka waktu KPR, bank pelaksana wajib melaporkan kepada PPDPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengakhiran KPR Selisih Angsuran.

Pasal 24

(1) Pengembalian biaya selisih angsuran dilakukan dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka: a. bank pelaksana wajib menghentikan KPR Selisih Angsuran; b. kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran wajib mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh; c. pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan ke rekening operasional PPDPP melalui Bank Pelaksana; dan d. bank pelaksana memproses pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi perhitungan, penagihan, penerimaan dari kelompok sasaran dan penyetoran ke ke rekening operasional PPDPP.

BAB 1

Nota Kesepahaman Bersama

Pasal 13

Koreksi

(1) Bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah mengajukan Surat Pernyataan Minat untuk menjadi bank pelaksana KPR Selisih Angsuran sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini. (2) Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan melakukan reviu dokumen pernyataan minat yang diajukan oleh Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyampaikan laporan hasil Reviu dokumen pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D Peraturan Menteri ini. (4) Bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah yang memenuhi persyaratan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang penyaluran KPR selisih angsuran. (5) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Direksi yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar untuk mewakili Bank Umum, Bank Umum Syariah, atau UUS dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan atau pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Perjanjian kerjasama operasional tentang penyaluran kredit/pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran bagi MBR dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). (2) Perjanjian kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar untuk mewakili bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dan Pejabat yang berwenang pada PPDPP atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; (3) Perjanjian kerjasama operasional paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: a. para pihak; b. dasar perjanjian; c. definisi; d. maksud dan tujuan; e. ruang lingkup; f. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian; g. hak dan kewajiban para pihak; h. pelaksanaan program; i. pemantauan; j. sanksi; k. pemberitahuan; l. force majeure; m. penyelesaian perselisihan; n. ketentuan lain-lain; dan o. ketentuan penutup.

Pasal 15

Bank Pelaksana penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada tahun 2015 dapat menjadi Bank Pelaksana penyalur KPR Selisih Angsuran setelah: a. menyampaikan Surat Pernyataan Minat dan rencana penerbitan KPR Selisih Angsuran tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C Peraturan Menteri ini; b. berdasarkan hasil laporan hasil Reviu Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dinyatakan memenuhi persyaratan; c. menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang penyaluran kredit/pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran bagi MBR dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan atau pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjuk oleh Menteri; dan d. menandatangani perjanjian kerjasama operasional dengan Pejabat yang berwenang pada PPDPP atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 16

Bank pelaksana wajib memasang tanda berupa stiker atau plat atas setiap unit rumah sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penerbitan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran

Pasal 17

Koreksi

(1) Kelompok sasaran mengajukan KPR Selisih Angsuran ke bank pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas materai secukupnya dan diketahui oleh: 1) pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri ini; atau 2) kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G Peraturan Menteri ini. d. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji untuk masyarakat berpenghasilan tetap; e. surat keterangan tidak memiliki rumah dari kepala desa/lurah setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H Peraturan Menteri ini; f. surat pernyataan yang ditandatangani pemohon diatas materai secukupnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri ini yang mencakup: 1) berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran; 2) tidak memiliki rumah; 3) menggunakan sendiri dan menghuni rumah tapak atau satuan rumah susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah atau BAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J Peraturan Menteri ini; 4) tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali: a) debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan); b) penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah tapak; c) penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah susun; atau d) pindah tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5) tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah; 6) dalam hal tidak memenuhi salah satu pernyataan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 serta apabila salah satu pernyataan tersebut tidak benar, berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, bersedia dihentikan KPR Selisih Angsuran dan mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh. (2) Kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.

BAB 1

Pengajuan Kredit/Pembiayaan oleh Kelompok Sasaran

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

BAB 2

Verifikasi

Pasal 18

Koreksi

(1) Bank pelaksana wajib melakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); b. analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Selisih Angsuran; dan c. pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana, serta utilitas umum (PSU). (3) Fisik bangunan rumah dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap dihuni, dan paling sedikit harus dilengkapi dengan: a. atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan; b. terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi; c. utilitas jaringan listrik yang berfungsi; d. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan e. saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi. (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e belum terpenuhi, Bank Pelaksana dapat melaksanakan perjanjian kredit KPR Selisih Angsuran Tapak atau Akad pembiayaan KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak apabila telah memenuhi persyaratan: a. orang perseorangan dan/atau badan hukum menyerahkan keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN atau tersedianya sumber listrik lainnya; b. badan jalan telah dilakukan pengerasan; c. saluran/drainase lingkungan telah tergali; d. ada jaminan berupa dana yang ditahan atau bentuk lainnya sebagai jaminan penyelesaian PSU sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana; dan e. ada surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi PSU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c. (5) Bank pelaksana membuat daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K Peraturan Menteri ini dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Bank pelaksana melakukan akad KPR Selisih Angsuran setelah target pagu dana FLPP untuk Bank Pelaksana bersangkutan terpenuhi. (2) Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit/akad KPR Selisih Angsuran dengan kelompok sasaran yang telah disetujui permohonan kreditnya oleh Bank Pelaksana. (3) Perjanjian kredit/akad KPR Selisih Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan informasi secara tertulis bahwa KPR Selisih Angsuran didukung kemudahan dan/atau bantuan pemerintah. (4) Kelompok sasaran yang telah menandatangani perjanjian kredit dan/atau Akad KPR Selisih Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut debitur/nasabah.

BAB Ketiga

Pencairan Dana Selisih Angsuran

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Bank Pelaksana menerima pembayaran atas biaya selisih angsuran dan membukukannya sebagai bagian dari angsuran yang harus dibayar oleh debitur/nasabah pada periode tersebut.

Peraturan Menteri Nomor 48-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang SKEMA SELISIH ANGSURAN KREDITPEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN PENADAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB Ketujuh

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30