PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

PERMEN Nomor 41-prt-m-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. 2. Jembatan pelengkung adalah jembatan dengan struktur setengah lingkaran dimana pada kedua ujungnya bertumpu pada abutment. 3. Jembatan beruji kabel adalah struktur yang mempunyai sederetan kabel lurus dan memikul elemen horisontal kaku (berupa balok, rangka, atau box). Jembatan beruji kabel terdiri dari sistem struktur berupa gelagar menerus yang didukung oleh penunjang berupa kabel yang dibentang miring dan dihubungkan ke pilon sebagai penahan utama. 4. Jembatan kabel gantung adalah tipe jembatan dimana dek jembatan digantung dibawah kabel penggantung dengan menggunakan penggantung vertikal (hanger). 5. Terowongan Jalan adalah jalan yang terletak di dalam tanah dan/ atau di dalam air. 6. Pemeriksaan Inventarisasi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendaftarkan semua detail fisik jembatan dan terowongan jalan yang terkait yaitu panjang, lebar, jenis konstruksi, fungsi lalu lintas dan sebagainya dan dilaksanakan hanya sekali selama umur jembatan atau terowongan jalan. 7. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun untuk menjamin tidak adanya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dan untuk memeriksa bahwa pemeliharaan rutin dilaksanakan secara efektif. 8. Pemeriksaan Detail adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi jembatan dan terowongan jalan serta elemennya guna mempersiapkan strategi penanganan untuk setiap individual jembatan atau terowongan jalan dan membuat urutan prioritas jembatan dan terowongan jalan sesuai dengan jenis penanganannya. 9. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan bilamana pemeriksaan detail tidak yakin atas masalahnya atau tidak dapat menganalisa kerusakan secara tepat dan pelaksanaannya menggunakan alat bantu tertentu. 10. Pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil/sederhana yang terjadi pada struktur jembatan atau terowongan jalan agar didapat kondisi yang mantap sesuai dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti ketentuan yang berlaku. 11. Pemeliharaan berkala adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jembatan atau terowongan jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. 12. Rehabilitasi jembatan dan terowongan jalan adalah tindakan memperbaiki jembatan atau terowongan jalan yang mengalami penurunan kondisi jembatan dan terowongan jalan (kekakuan, kekuatan, kestabilan tanah/struktur, ketahanan umur) agar kondisi jembatan dan terowongan jalan menjadi lebih baik. 13. Rencana tindak darurat adalah rencana yang memberikan petunjuk tindakan darurat atau yang dilaksanakan dalam wilayah yang rawan bahaya bila ada keruntuhan jembatan atau terowongan jalan. 14. Beban lalu lintas khusus dan non standar adalah beban lalu lintas dengan konfigurasi sumbu dan tonase total diluar dari standar aturan pembebanan jembatan dan terowongan jalan di INDONESIA. 15. Pemilik Jembatan dan Terowongan Jalan adalah instansi atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap aset jembatan dan terowongan jalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 16. Pembangun jembatan dan terowongan jalan adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jembatan dan terowongan jalan selama pembangunan. 17. Pengelola jembatan dan terowongan jalan adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang bertanggung jawab atau diberikan tanggung jawab atas penyelenggaraan jembatan dan terowongan jalan selama masa layan jembatan. 18. Pemeriksa Independen adalah kelompok ahli atau perorangan ahli profesional bidang ilmu tertentu dari akademisi dan praktisi yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai keamanan jembatan atau terowongan jalan dan bertugas mendukung Pembangun atau Pengelola jembatan atau terowongan jalan. 19. Pakar jembatan dan terowongan jalan adalah perorangan ahli profesional bidang jembatan dan terowongan jalan dari akademisi dan praktisi yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai keamanan jembatan atau terowongan jalan. 20. Tenaga Ahli Jembatan dan Terowongan Jalan adalah perorangan atau kelompok perorangan yang diakui sebagai ahli dan berpengalaman dalam bidang jembatan atau terowongan jalan dan memberikan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jembatan atau terowongan jalan. 21. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah instasi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. 22. Unit pelaksana teknis bidang keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. 23. Menteri adalah Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

Penyelenggara keamanan jembatan dan terowongan jalan terdiri atas: 1. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan; 2. Pembangun jembatan dan Terowongan Jalan; dan 3. Pengelola jembatan dan Terowongan Jalan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan di Jakarta. (2) Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. (3) Susunan organisasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal Bina Marga. (5) Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh Direktur Jembatan. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, profesional dan praktisi terkait jembatan dan terowongan jalan. (7) Dalam hal diperlukan pertimbangan teknis, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dapat menunjuk pakar jembatan dan terowongan jalan. (8) Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (9) Unit Pelaksana Teknis Bidang Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bertugas memberikan dukungan teknis keamanaan jembatan dan terowongan jalan. (10) Susunan Organisasi dan keanggotaan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan Unit pelaksana teknis bidang keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan menyelenggarakan keamanan jembatan dan terowongan jalan dengan cara membantu Menteri dalam penanganan keamanan jembatan dan terowongan jalan. (2) Dalam rangka membantu Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan bertugas: a. melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan terowongan jalan; b. memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan c. menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam sidang pembahasan yang dihadiri oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, Pemilik Jembatan dan Terowongan Jalan, Pembangun atau Pengelola Jembatan dan Terowongan Jalan, dan Penyedia Jasa terkait. (4) Pemberian rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri. (5) Pengelola jembatan dan terowongan jalan wajib melakukan inspeksi jembatan dan terowongan secara rutin dan berkala. (6) Pengelola jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil inspeksi jembatan dan terowongan kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (7) Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal: a. berdasarkan laporan inspeksi Pengelola jembatan dan terowongan jalan atau laporan masyarakat apabila hasilnya menunjukkan perlu dilakukan inspeksi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan; b. permintaan Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan; dan/atau c. apabila diperlukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dapat melakukan uji acak inspeksi untuk memastikan keamanan jembatan dan terowongan jalan yang sudah terbangun.

BAB 2

Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

(1) Pembangun jembatan atau terowongan jalan menyelenggarakan pembangunan jembatan dan terowongan jalan dengan cara: a. menyiapkan desain yang aman; b. melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan NSPK; c. melakukan evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan d. memiliki rencana kesiapsiagaan tindak darurat. (2) Pengelola jembatan atau terowongan jalan menyelenggarakan pengelolaan jembatan dan terowongan jalan dengan cara: a. melaksanakan pemantauan, operasi dan pemeliharaan; b. melakukan evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan c. mengelola kesiapsiagaan tindak darurat.

Pasal 10

Desain jembatan dan terowongan jalan yang aman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dibuat berdasar konsepsi keamanan jembatan dan terowongan jalan dan NSPK.

BAB III

TATA CARA OPERASI, PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengelola Jembatan dan Terowongan Jalan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jembatan dan terowongan jalan. (2) Operasi dan Pemeliharaan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu rencana pengelolaan jembatan dan terowongan jalan. (3) Rencana pengelolaan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat panduan operasi dan pemeliharaan jembatan atau terowongan jalan yang paling sedikit meliputi: a. tata cara pemantauan; b. tata cara pengoperasian jembatan dan terowongan jalan; dan c. tata cara pemeliharaan jembatan dan terowongan jalan. (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berisi uraian tentang: a. organisasi operasi dan pemeliharaan beserta tugas dan fungsinya: b. hubungan organisasi operasi dan pemeliharaan dengan organisasi lain yang terkait; c. kebutuhan pelatihan petugas; d. pelaporan; e. sistem dokumentasi; dan f. pemutakhiran.

Pasal 12

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditinjau ulang dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Pengelola jembatan atau terowongan jalan.

Pasal 13

Operasi jembatan dan terowongan jalan merupakan pengaturan penggunaan jembatan dan terowongan jalan berdasarkan kapasitas dan beban lalu lintas.

Pasal 14

(1) Operasi jembatan dan terowongan jalan dilakukan dalam kondisi operasi sebagai berikut: a. operasi normal; b. operasi beban lalu lintas khusus dan non standar; dan c. operasi darurat. (2) Operasi normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a, dilakukan dengan cara pemantauan lalu lintas yang melewati jembatan atau terowongan jalan maupun lalu lintas di bawah jembatan atau di atas terowongan jalan. (3) Operasi beban lalu lintas khusus dan non standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b, dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu dan melakukan prosedur perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) Operasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c, dilakukan pada keadaan darurat sehingga perlu menutup sebagian atau seluruh lalu lintas pada jembatan atau terowongan jalan, menyiapkan jalur alternatif dan pengamanan lingkungan sekitar jembatan atau terowongan jalan.

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi situasi luar biasa, operasi jembatan dan terowongan jalan beserta bangunan pelengkapnya diutamakan untuk tujuan keamanan jembatan dan terowongan jalan. (2) Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. banjir besar; b. gempa bumi; c. longsoran; d. kebakaran; dan/atau e. situasi lain yang mengancam keamanan jembatan dan terowongan jalan.

Pasal 16

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan dengan kegiatan: a. pemeliharaan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kemerosotan mutu yang terlalu cepat atau mencegah kerusakan jembatan atau terowongan jalan; b. rehabilitasi berupa peningkatan kapasitas atau perkuatan; dan/atau c. pemeliharaan darurat yang dilakukan di luar jadwal yang direncanakan terhadap kerusakan yang terjadi. (2) Pemeliharaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan program pemeliharaan untuk memperpanjang umur layan jembatan dan terowongan jalan serta menghindari perbaikan yang tidak terduga.

Pasal 17

(1) Pemantauan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilaksanakan: a. Selama pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan jalan; atau b. Tahap operasi dan pemeliharaan jembatan dan terowongan jalan. (2) Pemantauan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan: a. untuk mengetahui secara dini kemungkinan adanya penyimpangan perilaku jembatan dan terowongan jalan atau adanya permasalahan yang sedang berkembang; dan b. agar penyimpangan perilaku atau permasalahan yang sedang berkembang pada jembatan atau terowongan jalan dapat ditangani secara cepat dan tepat sebelum berkembang menjadi ancaman yang nyata bagi keamanan jembatan dan terowongan jalan.

Pasal 18

Pemantauan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Pengamatan dan pengukuran geometri jembatan dan lingkungan sekitar jembatan; b. Pemeriksaan kondisi jembatan dan terowongan jalan; dan/atau c. Uji laik fungsi jembatan dan terowongan jalan.

Pasal 19

(1) Pengamatan dan pengukuran geometri jembatan dan lingkungan sekitar jembatan yang berpengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat antara lain dilakukan pada bentang tengah deck jembatan, kepala pilar jembatan, kepala pylon, kabel dan abutmen jembatan. (2) Lingkungan sekitar jembatan yang berpengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkungan paling jauh berjarak radius 100 meter dari jembatan. (3) Pengamatan dan pengukuran geometri jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui indikasi perilaku jembatan. (4) Frekuensi pengamatan dan pengukuran geometri ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. tipe jembatan; b. kondisi jembatan; c. umur jembatan; dan d. tingkat kepentingan jembatan sesuai dengan panduan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 20

(1) Pemeriksaan kondisi jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan terhadap struktur jembatan atau terowongan jalan dan bangunan jalan lainnya serta daerah aliran sungai disekitar jembatan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemeriksaan inventarisasi; b. Pemeriksaan rutin; c. Pemeriksaan detail; dan d. Pemeriksaan khusus; (3) Pemeriksaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pertama kali pada jembatan dan terowongan jalan ketika baru terbangun. (4) Pemeriksaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan: a. data administrasi; b. data geometri; c. data material; d. kondisi secara umum; e. kapasitas lalu lintas; dan f. kapasitas muatan. (5) Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setiap tahun untuk memastikan kondisi jembatan dan terowongan jalan dalam keadaan aman dan menentukan diperlukannya tindakan darurat. (6) Pemeriksaan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan minimal sekali dalam lima tahun atau sesuai dengan panduan operasi dan pemeliharaan (7) Pemeriksaan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk untuk mendapatkan nilai kondisi suatu jembatan dan terowongan jalan. (8) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila: a. terjadi kejadian khusus yang mengancam keamanan jembatan dan terowongan jalan yang diakibatkan faktor eksternal maupun kekuatan alam; dan/atau b. berdasakan laporan pemeriksaan rutin/detail dibutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi jembatan dan terowongan jalan.

Pasal 21

(1) Uji laik fungsi jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan terhadap seluruh elemen jembatan dan terowongan jalan termasuk keutuhan sistem struktur. (2) Uji laik fungsi jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c dilakukan dengan membandingkan kesesuaian konstruksi jembatan dan terowongan jalan terhadap dokumen perencanaan serta apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan khusus. (3) Uji laik fungsi jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui kemantapan struktur sebelum jembatan atau terowongan jalan dipergunakan untuk umum pasca konstruksi atau pasca rehabilitasi.

Pasal 22

(1) Hasil operasi, pemeliharaan dan pemantauan jembatan dan terowongan jalan disusun oleh Pengelola Jembatan dan Terowongan Jalan dalam Laporan Operasi, Pemeliharaan dan Pemantauan jembatan atau terowongan jalan. (2) Laporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan rutin pemantauan mencakup hasil pengamatan dan pengukuran geometri jembatan; b. laporan tahunan pemantauan berupa rangkuman laporan geometrik, laporan kondisi, laporan hasil uji laik fungsi selama satu tahun serta evaluasinya. c. laporan pemeriksaan inventarisasi; d. laporan pemeriksaan detail; e. laporan pemeriksaan khusus; dan f. laporan tindak tanggap darurat bila diperlukan. (3) Laporan operasi dan laporan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun dirangkum masing-masing menjadi laporan tahunan operasi dan laporan tahunan pemeliharaan. (4) Laporan tahunan operasi dan laporan tahunan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama laporan tahunan pemantauan disusun dalam satu laporan tahunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan. (5) Laporan tahunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan untuk dikaji.

Pasal 23

(1) Dokumen jembatan dan terowongan jalan diperlukan untuk menunjang evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas: a. dokumen studi kelayakan; b. dokumen tahap perencanaan teknis; c. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi; dan d. dokumen tahap pengelolaan operasional dan pemeliharaan. (3) Pemilik jembatan dan terowongan jalan bertanggung jawab atas pengelolaan semua dokumen jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengelolaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara: a. pendokumentasian setiap kegiatan dan hasilnya; b. penyimpanan dokumen; c. pemeliharaan dokumen; dan d. pemutakhiran. (5) Pemilik jembatan dan terowongan jalan wajib menyediakan dokumen jembatan dan terowongan jalan paling sedikit 3 (tiga) rangkap salinan dan 3 (tiga) rangkap salinan digital, yang setiap rangkapnya disimpan pada: a. kantor pemilik jembatan atau terowongan jalan; b. kantor pengelola jembatan atau terowongan jalan; dan c. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (6) Pengelola jembatan dan terowongan jalan bertanggung jawab atas pemutakhiran, pengarsipan dan tersedianya satu set dokumen di kantornya, serta menyampaikan catatan pemutakhiran kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (7) Dokumen jembatan dan terowongan jalan harus tetap berada ditempatnya selama umur layan jembatan dan terowongan jalan.

BAB Keempat

Pemantauan Jembatan dan Terowongan Jalan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

TATA CARA EVALUASI DAN PENGKAJIAN KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

Pasal 37

Koreksi

(1) Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melakukan pengkajian keamanan jembatan dan terowongan jalan atas dokumen desain, dokumen pelaksanaan konstruksi, dokumen operasi dan pemeliharaan dan laporan evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang disampaikan oleh Pembangun atau Pengelola jembatan atau terowongan jalan. (2) Pengkajian keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. Memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan jembatan dan terowongan jalan telah dilaksanakan sesuai dengan konsepsi keamanan jembatan dan terowongan jalan dan kaidah-kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan yang tertuang dalam norma, standar, pedoman dan manual. b. Penyusunan rekomendasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan kepada Menteri dalam rangka izin dan persetujuan dalam pembangunan, perubahan dan pengelolaan jembatan atau terowongan jalan. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). (4) Dalam hal hasil kajian atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disimpulkan adanya ancaman keamanan jembatan dan terowongan jalan, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan menentukan tindak lanjutnya. (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. saran kepada Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan untuk melakukan tindakan segera guna mengatasi persoalan yang terjadi; b. pelaksanaan inspeksi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Pembangun dan/atau Pengelola jembatan dan Terowongan Jalan yang bersangkutan dalam sidang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

Pasal 38

(1) Pengkajian keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat dilakukan terhadap laporan evaluasi yang disiapkan oleh Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan. (2) Pengkajian keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) didukung dengan dokumen- dokumen sesuai dengan tahapan pembangunan dan pengelolaan jembatan dan terowongan jalan yaitu: a. tahap perencanaan pembangunan berupa dokumen desain; b. tahap pelaksanaan konstruksi berupa laporan akhir pelaksanaan konstruksi; dan c. tahap operasi dan pemeliharaan berupa laporan tahunan operasi dan pemeliharaan jembatan serta laporan pemantauan jembatan dan terowongan jalan. (3) Dalam hal dilakukan pekerjaan peningkatan atau rehabilitasi jembatan dan terowongan jalan, pengkajian atas keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah rehabilitasi yang terkait atau berpengaruh kepada stabilitas struktur jembatan dan terowongan jalan.

BAB Kesatu

Evaluasi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Pasal 24

Koreksi

(1) Evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan pada setiap tahapan pembangunan dan pengelolaan jembatan dan terowongan jalan. (2) Evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. perencanaan teknis; b. pelaksanaan konstruksi; c. pengelolaan operasional dan pemeliharaan termasuk pemantauan; dan d. peningkatan atau rehabilitasi; (3) Evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan dilaksanakan sampai dengan akhir pelaksanaan tahapan pembangunan dan pengelolaan. (4) Evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pembangun Jembatan dan Terowongan Jalan. (5) Evaluasi keamanan jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pengelola Jembatan dan Terowongan Jalan. (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan untuk dikaji. (7) Dalam melakukan evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan, Pembangun dan Pengelola jembatan dan terowongan jalan menggunakan tenaga ahli jembatan atau terowongan jalan.

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan dan pengelolaan jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria tertentu, Pembangun dan Pengelola jembatan dan terowongan jalan berkewajiban menunjuk pemeriksa independen. (2) Jembatan dan Terowongan Jalan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jembatan dengan bentang paling sedikit 150 m; b. jembatan dengan ketinggian pilar di atas 60 m; c. terowongan Jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 500 m; d. jembatan lain yang mempunyai permasalahan teknis yang kompleks, sesuai dengan rekomendasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (3) Pemeriksa independen yang ditunjuk oleh Pembangun dan Pengelola jembatan dan terowongan jalan harus diketahui dan disetujui oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

Pasal 26

(1) Pemeriksa independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat terdiri atas: a. ahli struktur; b. ahli geoteknik; c. ahli kegempaan; d. ahli geologi; e. ahli material dan pengujian; f. ahli hidrolika; g. ahli Terowongan Jalan; h. ahli aerodinamika; dan i. ahli lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemeriksa independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki sertifikat keahlian pada bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan b. mempunyai pengalaman dalam bidang perencanaan atau pelaksanaan atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan bidang yang akan ditangani; atau c. mempunyai pengalaman dalam penanganan permasalahan yang sama dengan permasalahan jembatan atau terowongan jalan yang akan ditangani; atau d. ahli lain yang memiliki sertifikat keahlian utama dan pengalaman dalam penanganan permasalahan jembatan atau terowongan jalan.

Pasal 27

(1) Pemeriksa independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis yang lebih mendalam mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan. (2) Pertimbangan teknis yang lebih mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang terdiri antara lain: a. tinjauan kriteria desain; b. tinjauan parameter geoteknik; c. tinjauan hasil uji terowongan angin; d. tinjauan besaran parameter pergerakan tanah dasar; e. tinjauan koefisien damping struktur; f. tinjauan model matematis jembatan; g. tinjauan sistem struktur dan tahapan metode konstruksi; h. tinjauan beban konstruksi dan penerapan pada perhitungan; i. tinjauan beban hidup penuh berikut angin dan gempa; j. tinjauan konstruksi pada kasus yang kritis dari beban yang digunakan; k. tinjauan besar defleksi pada saat pelaksanaan konstruksi; l. tinjauan desain detail dari elemen-elemen penting struktur seperti kabel, angkur, fondasi dan lainnya; dan m. tinjauan gambar desain. (3) Laporan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Pemilik jembatan atau terowongan jalan; b. Pembangun jembatan atau terowongan jalan; c. Pengelola jembatan atau terowongan jalan; dan d. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

BAB 1

Umum

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) Evaluasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap dokumen perencanaan teknis jembatan atau terowongan jalan. (2) Evaluasi desain jembatan atau terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap keamanan struktur jembatan atau terowongan jalan yang meliputi: a. keamanan struktur bangunan atas; b. keamanan struktur bangunan bawah; c. keamanan fondasi jembatan; d. keamanan bangunan pelindung tebing sungai; e. keamanan terowongan jalan; dan f. keamanan bangunan jalan lainnya. (3) Untuk memenuhi keamanan struktur jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jembatan dan terowongan jalan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam NSPK.

Pasal 29

(1) Evaluasi desain jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat dilakukan terhadap dokumen perencanaan teknis jembatan dan terowongan jalan. (2) Dokumen desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan: a. survey dan investigasi; b. beban - beban yang bekerja dan umur rencana pada jembatan dan terowongan jalan; c. perhitungan analisa struktur; d. dimensi tiap elemen jembatan dan terowongan jalan; e. metode pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan tiap tahapan; f. desain akhir dari jembatan dan/atau terowongan jalan; g. spesifikasi teknis dan khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan dan peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi; h. rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan jalan berikut perhitungan volume; dan i. gambar teknis hasil perencanaan.

Pasal 30

Evaluasi desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat uraian ringkas dan evaluasi terhadap: a. kriteria desain, standar dan pedoman yang digunakan; b. survei primer antara lain: survey lalu lintas, survey geologi, survey geodesi, survey hidrologi dan survey lain yang dibutuhkan; c. beban gempa dan microzoning gempa; d. analisis material; e. hasil uji terowongan angin; f. desain struktur jembatan dan terowongan jalan; g. desain bangunan pelengkap jalan lainnya; h. perkiraan volume dan biaya; i. metode dan jadwal pelaksanaan konstruksi; dan j. kesimpulan.

Pasal 31

(1) Dokumen desain dan hasil evaluasi desain disampaikan kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (2) Dokumen desain dan hasil evaluasi desain serta pertimbangan teknis dari pemeriksa independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan kajian bagi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dalam menyusun rekomendasi teknis persetujuan desain dan izin pelaksanaan konstruksi oleh Menteri.

BAB 2

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Terowongan Jalan

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 3

Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 32

Koreksi

(1) Evaluasi pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan selama dan akhir pelaksanaan konstruksi. (2) Evaluasi pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan desain yang disetujui oleh Menteri; b. kesesuaian antara hasil uji kendali mutu dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen desain; c. hasil pelaksanaan fondasi berikut hasil uji tiang; d. keamanan struktur jembatan dan terowongan jalan dalam hal terjadi perubahan terhadap parameter desain antara lain: parameter material yang terpasang, beban yang bekerja dan lain- lain; e. penyesuaian atau perubahan metode pelaksanaan; f. penanganan kejadian khusus; g. rencana dan kesiapsiagaan tindak darurat; h. pengelolaan dokumen dan kemudahan dalam mengaksesnya; i. kelengkapan laporan akhir pelaksanaan konstruksi; dan j. tindak lanjut atas saran yang telah disampaikan oleh Komisi Keamanan Jembatan; k. evaluasi terhadap rencana keselamatan berikut prosedur kerja; l. evaluasi terhadap rekomendasi Amdal (Environmental Plan). (3) Dalam hal selama pelaksanaan konstruksi dilakukan investigasi tambahan dan perubahan desain, pembangun jembatan dan terowongan jalan melakukan evaluasi terhadap investigasi tambahan dan perubahan desain. (4) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan kemajuan pelaksanaan konstruksi disampaikan oleh Pembangun jembatan dan terowongan jalan kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (5) Pada saat pelaksanaan konstruksi selesai, laporan hasil evaluasi pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun ke dalam laporan akhir pelaksanaan konstruksi. (6) Laporan akhir pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. uraian mengenai maksud dan tujuan pembangunan jembatan dan terowongan jalan; b. metode pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi; c. mutu konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan spesifikasi khusus yang telah dipergunakan untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan; d. perhitungan analisis keamanan struktur konstruksi terbangun; e. pelaksanaan perbaikan fondasi dan hasil uji tiang; f. gambar terbangun (as built drawings); g. uraian revisi desain selama pelaksanaan konstruksi; h. nota desain yang terdiri dari kriteria desain, nota penjelasan dan nota perhitungan desain yang dipergunakan dalam penyusunan revisi; i. hasil evaluasi pelaksanaan konstruksi; dan j. hasil uji laik fungsi. (7) Pembangun jembatan dan terowongan jalan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan konstruksi kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. (8) Laporan akhir pelaksanaan konstruksi beserta dokumen pelengkapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bahan kajian untuk menyusun rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin operasional jembatan dan terowongan jalan.

Pasal 33

(1) Evaluasi pengelolaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap hasil pemantauan, pengelolaan operasional dan pemeliharaan jembatan dan terowongan jalan. (2) Laporan pengelolaan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dan hasil evaluasi disampaikan kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

Pasal 34

Laporan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pengelolaan operasional dan pemeliharaan jembatan dan terowongan jalan, serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) merupakan bahan kajian bagi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

BAB 4

Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

(1) Evaluasi peningkatan atau evaluasi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d diperlakukan sebagai evaluasi pembangunan dan pengelolaan jembatan atau terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Evaluasi peningkatan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. evaluasi desain peningkatan atau evalusi desain rehabilitasi; b. evaluasi pelaksanaan konstruksi peningkatan atau evaluasi pelaksanaan konstruksi rehabilitasi; dan c. evaluasi operasi dan pemeliharaan jembatan dan terowongan jalan pasca peningkatan atau rehabilitasi jembatan dan terowongan jalan. (3) Evaluasi desain peningkatan atau evaluasi desain rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31. (4) Evaluasi pelaksanaan konstruksi peningkatan atau evaluasi pelaksanaan konstruksi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (5) Evaluasi operasi dan pemelihataan jembatan dan terowongan jalan pasca peningkatan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

BAB Kedua

Pengkajian Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

BAB V

TATA CARA INSPEKSI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

Pasal 39

Koreksi

(1) Penyelenggaraan inspeksi jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan untuk: a. memperoleh gambaran kondisi lapangan terkait dengan keamanan jembatan dan terowongan jalan; b. pengumpulan data lapangan; c. memonitor pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jembatan dan terowongan jalan dalam aspek keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan d. verifikasi atas laporan pembangunan dan pengelolaan jembatan dan terowongan jalan. (2) Kegiatan inspeksi jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung kajian keamanan jembatan dan terowongan jalan. (3) Penyelenggaraan inspeksi jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. inspeksi pada tahap desain; b. inspeksi pada tahap pelaksanaan konstruksi; c. inspeksi tahunan; dan d. inspeksi khusus. (4) Inspeksi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dilakukan atas dasar permintaan atau tanpa permintaan dari Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan. (5) Dalam melakukan inspeksi, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan diwakili oleh beberapa anggota komisi berdasar bidang keahliannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. (6) Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dapat menunjuk tim inspeksi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang beranggotakan pakar jembatan dan terowongan jalan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan inspeksi jembatan dan terowongan jalan.

Pasal 40

(1) Dalam hal diminta Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dapat melakukan inspeksi jembatan dan terowongan jalan. (2) Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan inspeksi jembatan atau terowongan jalan atas permintaan Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan.

Peraturan Menteri Nomor 41-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

BAB Keenam

Pasal 23

BAB IV

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29