PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN Nomor 39 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jabatan dan kelas jabatan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat selama delapan jam (8) tiga puluh menit (30) dengan waktu efektif bekerja selama tujuh jam (7) tiga puluh menit (30). (2) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari dan jam kerja diatur sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Istirahat b. Hari Jumat Istirahat : : : : pukul 07.30 – 16.00 pukul 12.00 – 13.00 pukul 07.30 – 16.30 pukul 11.30 – 13.00 (3) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan atau tugas belajar secara penuh yang dibebaskan sementara dari jabatannya, maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut menyesuaikan dengan hari dan jam perkuliahan tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar. (4) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan mesin pencatat kehadiran. (5) Dalam hal mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi maka kehadiran pegawai wajib mengisi formulir daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (6) Surat melakukan pendidikan, pelatihan, tugas kedinasan, dan/atau tugas belajar baik secara penuh atau paruh waktu dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(7) Keterlambatan kehadiran jam kerja bagi pegawai diberikan batasan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (8) Keterlambatan kehadiran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan waktu efektif bekerja selama tujuh jam (7) tiga puluh menit (30).

Pasal 5

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat wajib : a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; dan b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. (2) Dalam hal pegawai tidak masuk kerja karena izin atau sakit dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib menggunakan surat tertulis. (3) Surat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pegawai melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak masuk kerja; dan/atau d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

Pasal 7

Pegawai yang tidak memenuhi kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tunjangan kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebagai berikut: a. pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1% (satu per seratus), tiap kali terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya; b. pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 3% (tiga per seratus) tiap kali tidak masuk kerja/kuliah/belajar; atau c. pegawai meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1% (satu per seratus), tiap kali meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

Pasal 8

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, tunjangan kinerja dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut: a. pegawai yang mengambil cuti tahunan, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus); b. pegawai yang mengambil cuti besar, tunjangan kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh per seratus); 2. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 3. bulan ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus). c. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk kelahiran anak ke 3 (tiga) dan seterusnya, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh per seratus); 2. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 3. bulan ketiga sebesar 40% (empat puluh per seratus). d. pegawai yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan 2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus). e. pegawai yang mengambil cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari sebesar 100% (seratus per seratus); 2. sakit selama 6 (enam) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 80% (delapan puluh per seratus); 3. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebesar 60% (enam puluh per seratus); 4. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan seterusnya sebesar 40% (empat puluh per seratus). (2) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikecualikan apabila terjadi musibah kematian dari orang tua, mertua, suami/istri, anak kandung, anak angkat yang sah, kakak kandung dan/atau adik kandung dari pegawai yang bersangkutan, untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut.

Pasal 10

Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan ketentuan : a. menjalani rawat inap, dengan melampirkan Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan; b. menjalani rawat jalan setelah rawat inap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalendar berikutnya dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat; c. mengalami kecelakaan dalam keadaan dinas atau yang berhubungan dengan dinas untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dengan melampirkan Surat Keterangan dokter dan/atau Surat Keterangan dari pejabat Eselon II pada unit kerja masing-masing.

Pasal 11

Pasal 12

Pegawai tidak menerima tunjangan kinerja jika: a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat; c. diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; atau d. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 13

Tunjangan kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada pegawai bulan Juni pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 14

(1) Pegawai yang mendapatkan perintah untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) diberikan tunjangan kinerja. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peringkat jabatan pada jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt).

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat selain dikenakan hukuman disiplin juga dikurangi tunjangan kinerjanya. (2) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: a. sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau c. sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau c. sebesar 10% (sepuluh per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan persentase sebagai berikut: a. sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. sebesar 10% (sepuluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau c. sebesar 5% (lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya. (5) Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan kepada: a. Pegawai yang dikenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan b. Pegawai yang dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21