PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pusat Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah unit organisasi non struktural pada Kementerian Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dipimpin oleh Direktur Utama. 2. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara INDONESIA yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Bank Pelaksana adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan Program FLPP melalui Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Operasional. 4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 6. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 7. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah. 8. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 9. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintahuntuk memperoleh rumah. 12. Rumah Sejahtera Tapak adalah Rumah Umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan Rumah Sejahtera. 13. Rumah Sejahtera Susun adalah Rumah Susun Umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah susun sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. 14. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 15. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera, adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. 16. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. 17. Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Tapak, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id 18. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Susun, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. 19. Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Syariah Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Susun, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. 20. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. 21. Tarif KPR Sejahtera adalah imbalan atas jasa layanan yang diterima oleh PPP dari Bank Pelaksana yang berupa suku bunga/imbal hasil atas dana program FLPP KPR Sejahtera. 22. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 23. Marjin adalah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah/istishna’) dan bersifat tetap (fixed) selama masa pembiayaan. 24. Bonus adalah pemberian (’athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank kepada nasabah penyimpan dengan akad wadi’ah. 25. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

BAB II

FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pasal 2

Koreksi

(1) FLPP bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit/pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR. (2) Rumah sederhana sehat (RSh) terdiri dari Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyaluran dana FLPP dari PPP kepada Kelompok Sasaran KPR Sejahtera dilakukan melalui Bank Pelaksana. (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pola executing yaitu pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh Bank Pelaksana. (3) Dana FLPP yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada Kelompok Sasaran KPR Sejahtera dalam rangka kepemilikan rumah dikenakan tarif KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 4

(1) Kredit/pembiayaan kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: a. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera); b. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Murah (KPR Sejahtera Murah); c. Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera (KPRS Sejahtera); d. Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera (KK Rumah Sejahtera); dan e. Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah (KK Rumah Sejahtera Murah). (2) KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. KPR Sejahtera Tapak; b. KPR Sejahtera Syariah Tapak; c. KPR Sejahtera Susun; dan d. KPR Sejahtera Syariah Susun. (3) Ketentuan mengenai kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Dana KPR Sejahtera merupakan gabungan antara dana FLPP dan dana Bank Pelaksana dengan proporsi tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Gabungan antara dana FLPP dan dana Bank Pelaksana dengan proporsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menerbitkan KPR Sejahtera dengan tingkat suku bunga kredit/marjin pembiayaan yang terjangkau dan bersifat tetap selama jangka waktu kredit/pembiayaan. (3) Proporsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan tarif KPR Sejahtera dan kondisi perekonomian. (4) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPP dengan Bank Pelaksana.

BAB III

PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT/ PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

Pasal 6

Koreksi

(1) Kelompok Sasaran KPR Sejahtera untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. (2) Kelompok Sasaran KPR Sejahtera untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masyarakat berpenghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan. (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon.

Pasal 7

(1) Kelompok Sasaran KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat/Instansi tempat bekerja; b. belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan www.djpp.kemenkumham.go.id d. menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. (3) Dalam hal, Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk PNS/TNI/Polri yang pindah domisili karena kepentingan dinas. (5) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hanya untuk satu kali. (6) Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Sejahtera dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.

Pasal 8

(1) MBR yang berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) dan ayat (2) merupakanorang perseorangan yang bekerja di sektor formal atau informal. (2) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanorang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan sebagai berikut: a. mempunyai usaha sendiri; dan b. mempunyai izin usaha. (3) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan berusaha sendiri, bekerja pada orang lain, atau badan hukum.

Pasal 9

(1) Masyarakat yang bekerja pada orang lain atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pengupahannya didasarkan pada: www.djpp.kemenkumham.go.id a. satuan waktu; b. satuan hasil; c. sistem borongan; atau d. sistem bonus. (2) Nama pekerjaan masyarakat berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalamPasal 8ayat (3) disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPP dengan Bank Pelaksana.

Pasal 10

(1) Persyaratan Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah untuk dapat menjadi Bank Pelaksana adalah sebagai berikut: a. mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan program FLPP; b. memiliki nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK- 3) sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA; c. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR) paling sedikit 2 (dua) tahun; d. memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR sekurang-kurangnya: 1) memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah; 2) memiliki personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah; 3) memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah; dan 4) memiliki kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan rumah. e. memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional; f. memiliki rencana penerbitan KPR Sejahtera dalam 1 (satu) tahun; g. menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Deputi Bidang Pembiayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; dan h. menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan PPP. (2) Bank Pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan sebagian pendanaan kredit/pembiayaan KPR Sejahtera sesuai dengan proporsi pendanaan KPR Sejahtera. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan sasaran, penggunaan dana FLPP, dan risiko kredit/pembiayaan, serta bersedia diaudit oleh aparat pengawasan intern Kementerian Perumahan Rakyat dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Penerbitan KPR Sejahtera Tapak oleh Bank Pelaksana hanya dapat dilakukan paling lamatanggal 31Maret 2015. (2) Pengajuan pencairan dana FLPP kepada PPP terhadap penerbitan KPR Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lamatanggal 30 Juni 2015.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Penerbitan KPR Sejahtera Syariah Tapak oleh Bank Pelaksana hanya dapat dilakukan paling lamatanggal 31 Maret 2015. (2) Pengajuan pencairan dana FLPP kepada PPP terhadap penerbitan KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lamatanggal 30 Juni 2015.

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Kelompok Sasaran

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Kredit/Pembiayaan Pemilikan RumahSejahtera Tapak

Pasal 11

Koreksi

(1) Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Menteri ini. (3) Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (4) Ketentuan harga jual Rumah Sejahtera Tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) KPR Sejahtera Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai KPR paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun; c. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit; d. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; dan e. jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran KPR SejahteraTapakyang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuranoleh Kelompok Sasaran KPR Sejahtera tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Tapak kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana. (7) Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR SejahteraTapakkepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

BAB Keempat

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Pasal 13

Koreksi

(1) Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Menteri ini. (3) Pengelompokan batasan harga Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (4) Ketentuan harga jual Rumah Sejahtera Tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) KPR Sejahtera Syariah Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan: a. nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id c. marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit; d. marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; dan e. jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran KPR SejahteraSyariah Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh Kelompok Sasaran KPR Sejahtera tersebut. (6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Syariah Tapak kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Pelaksana. (7) Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR Sejahtera Syariah Tapak kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

BAB Kelima

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Susun

Pasal 15

Koreksi

(1) Batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli melalui KPR Sejahtera Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah. (2) Pengelompokan batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Menteri ini. (3) Pengelompokan batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketentuan harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun dan penghasilan kelompok sasaran yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) KPR Sejahtera Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun; c. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit; d. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;dan e. jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran KPR SejahteraSusunyang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh Kelompok Sasaran KPR Sejahtera tersebut. (6) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR SejahteraSusun kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana. (7) Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR SejahteraSusun kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB Keenam

Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Susun

Pasal 16

Koreksi

(1) Batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengelompokan batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan pada Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun dan penghasilan kelompok sasaran yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KPR Sejahtera Syariah Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana; b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi setara 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun; c. marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit; d. marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; dan e. jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan Kelompok Sasaran KPR SejahteraSyariah Susunyang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh Kelompok Sasaran KPR Sejahtera tersebut. (5) MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Syariah Susun kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana. (6) Bank Pelaksana yang menerbitkan KPR SejahteraSyariah Susun kepada MBR berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan mendapatkan tambahan porsi pendanaan FLPP yang ditetapkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PEMANFAATAN RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN

Pasal 17

Koreksi

(1) Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh pemilik. (2) Jika Pemilik meninggalkan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun secara terus-menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perikatan perjanjian antara MBR penerima kemudahan dan/atau bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan lembaga/badan yang ditunjuk atau dibentuk pemerintah. (4) Dalam hal lembaga/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk atau dibentuk, maka perjanjian dilakukan oleh PPP. (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur antara lain ketentuan untuk menghuni, memelihara, dan tidak mengalihkan rumah tersebut kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu. (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit antara MBR dengan Bank Pelaksana. (7) Bentuk dan isi perjanjian sebagaimana lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal: a. pewarisan; b. telah dihuni lebih dari 5 (lima) tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak; c. telah dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk Satuan Rumah Sejahtera Susun; d. pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau e. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui lembaga/badan yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah. (3) Dalam hal lembaga/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditunjuk atau dibentuk, maka pengalihan dilakukan oleh PPP. (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan kepada MBR dengan harga pengalihan paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera sesuai dengan penetapan Pemerintah pada saat dilakukan pengalihan. (5) Pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang di lokasi Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun berada. (6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dilakukan melalui lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) maka pemilik wajib menyelesaikan kewajiban terkait KPR Sejahtera dan mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh. (2) Kewajiban penyelesaian terkait KPR Sejahtera yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tetapi tidak terbatas pada: a. pelunasan KPR Sejahtera; b. pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima, yaitu: 1) sejumlah dana yang merupakan selisih antara dana yang dihitung berdasarkanbunga pasar dengan danayang dihitung berdasarkan bunga/marjin/sewa KPR Sejahtera; 2) dana sebagaimana dimaksud pada angka1) dihitung sejak KPR Sejahtera dicairkan sampai dengan penghentian KPR Sejahtera (contoh perhitungan pada Lampiran V); dan 3) bunga pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah suku bunga porsi dana Bank Pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

Pengalihan kepemilikan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengalihan kepemilikan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan; b. rumah yang dialihkan, penguasaannya diambil alih oleh Pemerintah; c. pemilik menyelesaikan kewajiban terkait KPR Sejahtera yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) terdiri dari tetapi tidak terbatas pada: 1) pelunasan KPR Sejahtera; dan 2) pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima, yaitu: a) sejumlah dana yang merupakan selisih antara dana yang dihitung berdasarkan bunga pasar dengan dana yang dihitung berdasarkan bunga/marjin/sewa KPR Sejahtera; b) dana sebagaimana dimaksud pada angka1) dihitung sejak KPR Sejahtera dicairkan sampai dengan penghentian KPR Sejahtera (contoh perhitungan pada Lampiran V); dan c) bunga pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah suku bunga porsi dana Bank Pelaksana yang digunakan dalam perhitungan penetapan bunga KPR Sejahtera pada saat akad kredit KPR Sejahtera. 3) pajak pertambahan nilai (PPN) terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. diberikan penggantian paling banyak sebesar harga awal perolehan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun. BAB XI PELAKSANAAN KPR SEJAHTERA

Pasal 21

Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XII PELAPORAN

Pasal 22

Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada PPP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KPR Sejahtera, PPP wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan FLPP. (2) Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: a. alokasi dana untuk KPR Sejahtera pada tahun anggaran berjalan; b. rencana penerbitan KPR Sejahtera berdasarkan alokasi dana untuk KPR Sejahtera pada tahun anggaran berjalan; c. realisasi pencairan KPR Sejahtera; dan d. permasalahan dan tindak lanjut. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangandan Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan dewan pengawasPPP paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir. (5) Laporan pelaksanaan FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, dan dewan pengawas PPP paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir. BAB XIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pengendalian danpengawasanatas pelaksanaan pengadaan perumahan melalui KPR Sejahtera dengan dukungan FLPP dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan,pemantauan, evaluasi, dan tindak koreksi. (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPPP dan/atauunit kerja yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern Kementerian Perumahan Rakyat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program KPR Sejahtera yang meliputi akan tetapi tidak terbatas padapengelolaan dana FLPP yang dilakukan oleh PPP dan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilakukan oleh Bank Pelaksana. BAB XIV KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SECARA INDEN

Pasal 26

(1) Kredit/Pembiayaan pemilikan rumah sejahtera secara inden (KPR Sejahtera Inden) dapat dilakukan atas Satuan Rumah Sejahtera Susun. (2) Pencairan dana FLPP untuk KPR Sejahtera Inden dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan Bank Pelaksana kepada PPP sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pembangunan SatuanRumah Sejahtera Susun. (3) Pelaksanaan KPR Sejahtera Inden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Bank Pelaksana wajib mengembangkan sistem teknologi informasi yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan program FLPP. (2) Dalam hal Bank Pelaksana belum memiliki sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana dapat mengajukan masa tenggang atas pengembalian angsuran pokok dana FLPP kepada PPP. (3) Pengembalian angsuran pokok dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga harian sekurang-kurangnya setara jasa giro atas dana FLPP yang harus dikembalikan dikalikan jumlah hari masa tenggang. (4) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan kalender sejak pencairan pertama dana FLPP dari PPP. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) PPP dan Bank Pelaksana wajib melaksanakan promosi KPR Sejahtera kepada masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pameran, iklan layanan masyarakat, dan/atau bentuk promosi lainnya. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Ketentuan persyaratan permohonan KPR Sejahtera yang telah diajukan kepada Bank Pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Pasal 29

KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28dapat diajukan permintaan pencairan dana FLPP oleh Bank Pelaksana kepada PPP paling lama tanggal 30September 2014.

Pasal 30

Perjanjian Kerjasama Operasional untuk pelaksanaan penyaluran FLPP tahun 2014 harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) bulan setelah diundangkan.

Pasal 31

(1) PPP untuk melakukan pengalihan kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun menjalankan tugasnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Dalam halPPP atau lembaga/badan belum dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihan kepemilikanRumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun kepada MBR lain dapat difasilitasi oleh Bank Pelaksana. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2014 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33