PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2011 tentang PENGANUGERAHAN ADIUPAYA PURITAMA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN Nomor 26 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KATEGORI DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Penganugerahan Adiupaya Puritama meliputi 6 (enam) kategori: a. pelaku pembangunan; b. pengelola rusunawa; c. swasta; d. individu/organisasi; e. pemerintah daerah; dan/atau f. LPK/P.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penganugerahan Adiupaya Puritama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan umum dan khusus (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. perorangan/individu dan kelompok, meliputi: 1. warga Negara INDONESIA; 2. berdomisili di INDONESIA 3. berkelakuan baik; 4. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak kejahatan; dan 5. mempunyai kinerja baik. b. badan usaha, meliputi: 1. berbadan hukum INDONESIA; 2. berdomisili di INDONESIA; 3. mempunyai kinerja baik; dan 4. sedang tidak dalam sengketa peradilan. c. pemerintah daerah, meliputi: 1. memiliki unit kerja yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman; 2. memiliki program perumahan dan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pelaku pembangunan, meliputi: 1. melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya; 2. menunjukkan kepeloporan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 3. melakukan inovasi yang kreatif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. b. Pengelola, meliputi: 1. melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya; 2. menunjukkan kepeloporan dalam pengelolaaan perumahan dan kawasan permukiman; 3. melakukan inovasi yang kreatif dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa. c. Swasta, meliputi: 1. kebijakan/ komitmen CSR pada perumahan/ infrastruktur penunjang; 2. lembaga pengelola CSR untuk perumahan dan/atau PSU; 3. implementasi dukungan pembangunan rumah; 4. kemitraan dengan Pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya dalam CSR perumahan; 5. indikasi keberlajutan program perumahan. d. individu/organisasi meliputi: 1. melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan pihak lain 2. menunjukkan kepeloporan dalam pembangunan perumahan dan permukiman; 3. melakukan inovasi yang kreatif bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. pemerintah daerah, meliputi: 1. kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman tertuang dalam RPJMD; 2. pengelolaan dana APBD dan non APBD untuk pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. (pengalokasian) f. LPK/P, meliputi : 1. totalitas komitmen dengan mengupayakan secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan program fasilitas likuiditas dalam berbagai situasi dan kondisi yang berkembang; 2. konsistensi dalam pelaksanaan penyaluran program fasilitas likuiditas secara berturut-turut tidak terputus dalam kurun waktu tertentu; 3. peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2011 tentang PENGANUGERAHAN ADIUPAYA PURITAMA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X