PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 04-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN Nomor 04-prt-m-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

WAKTU KEHADIRAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEHADIRAN

Pasal 5

(1) Waktu Kehadiran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjumlah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Waktu Kehadiran dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 08.00 – 16.30 waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 b. hari Jumat : Pukul 08.00 – 17.00 waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 c. Waktu Kehadiran pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah. d. Keterlambatan pada waktu kedatangan bagi pegawai diberikan toleransi waktu selama 60 (enam puluh) menit dengan ketentuan wajib mengganti sebanyak 2 (dua) kali waktu keterlambatan di waktu kepulangan. e. Waktu Kehadiran bagi pegawai pada unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tugasnya bersifat khusus diberlakukan sesuai dengan penugasan dari masing-masing pimpinan unit organisasi atau pejabat yang ditunjuk. f. Waktu Kehadiran bagi pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan Waktu Kehadiran yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan. (3) Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib mengisi daftar hadir elektronik pada mesin pencatat kehadiran, dan daftar hadir manual apabila diperlukan. (4) Dalam hal mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi maka pegawai wajib mengisi formulir daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Pejabat pengelola kehadiran adalah: a. Sekretaris Jenderal sebagai pembina pengelola kehadiran pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; b. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagai pengelola kehadiran pegawai Sekretariat Jenderal; c. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan sebagai pengelola kehadiran pegawai Unit Organisasi; dan d. Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Satuan Kerja sebagai pengelola kehadiran pegawai Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja. (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat struktural di bawahnya atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau umum sebagai pengelola kehadiran pada unit kerja masing- masing.

Pasal 8

(1) Pengisian daftar hadir dilakukan secara manual oleh petugas pengelola kehadiran bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai berikut: a. Dinas Luar (DL)/ Tugas Luar (TL) yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas atau undangan; dan b. Tugas Belajar (TB) yang dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar. (2) Pegawai yang melaksanakan Dinas Luar/Tugas Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. diperhitungkan telah memenuhi Waktu Kehadiran dan tidak perlu melakukan pengisian daftar hadir; b. melampirkan salinan Surat Perintah Tugas kepada pengelola kehadiran pada Unit Kerjanya masing- masing paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kembali dari penugasan. (3) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melampirkan Surat Tugas Belajar.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada pegawai sesuai jabatan yang telah ditetapkan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan nama dan Kelas Jabatan. (3) Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan Kelas Jabatan, diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan. (4) Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional tertentu diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang. (5) Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional umum diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penempatan Pegawai dari pejabat yang berwenang. (6) Tunjangan Kinerja dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena terkena kasus hukum atau ditahan oleh pihak yang berwajib apabila dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (7) Tunjangan Kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada pegawai mengikuti pembayaran gaji ke 13 (tiga belas) pada bulan Juni tahun anggaran berjalan sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sebesar 100% (seratus persen). (8) Besaran Tunjangan Kinerja, nama dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kelas Jabatan pada saat ditugaskan. (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya yang lebih tinggi. (3) Pejabat fungsional tertentu tingkat ahli yang diberhentikan tetap atau sementara dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, diberikan Tunjangan Kinerja setara Kelas Jabatan fungsional umum tertinggi di unit kerjanya. (4) Pejabat fungsional tertentu tingkat terampil yang diberhentikan tetap atau sementara dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan fungsional umum yang ditugaskan. (5) Tunjangan Kinerja bagi pejabat fungsional tertentu (tingkat ahli dan tingkat terampil) yang diberhentikan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dapat kembali dibayarkan terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan. (6) Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang diberhentikan tetap dari jabatannya, diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan baru terhitung mulai tanggal Surat Keputusan menduduki jabatan barunya. (7) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 12

(1) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang tidak hadir/tidak masuk kerja dibayarkan sebagai berikut: a. Tidak hadir/tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. 1 hari kerja sampai dengan 2 hari kerja, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); 2. 3 hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 1% (satu persen); 3. 11 hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 3% (tiga persen); 4. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen). b. Tidak hadir/tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. 1 hari kerja sampai dengan 5 (lima) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 4% (empat persen); 2. 6 hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 5% (lima persen); 3. 11 hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 6% (enam persen); 4. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja, dibayarkan sebesar 0% (nol persen). (2) Tabel prosentase pengurangan tunjangan kinerja pada akumulasi ketidakhadiran per bulan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Penghitungan jumlah keterlambatan dan kepulangan sebelum waktunya dalam satu bulan akan dikenakan potongan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dalam rentang per kelipatan 60 (enam puluh) menit. (2) Tabel prosentase pengurangan tunjangan kinerja pada akumulasi keterlambatan dan kepulangan sebelum waktunya per bulan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, dibayarkan secara proporsional sebagai berikut: a. pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). b. pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); 2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen). c. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk kelahiran anak ke 1 dan ke 2, Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus persen). d. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk kelahiran anak ke 3 (tiga), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); 2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen). e. pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); 2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); f. pegawai yang mengambil cuti sakit selama lebih dari 2 (dua) hari dengan menyertakan surat dokter, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dengan batasan waktu dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pegawai yang mengambil cuti karena sakit tanpa menyertakan surat dokter, diberlakukan sebagai izin sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, dan diberikan potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. (2) Tabel Prosentase Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai yang Mengambil Cuti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Tunjangan Kinerja pada tahun anggaran berjalan dibayarkan sesuai dengan Prestasi Kerja Pegawai pada tahun anggaran sebelumnya dengan tetap berlaku pengurangan jika tidak memenuhi Waktu Kehadiran yang ditetapkan. (2) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Sangat Baik atau Baik dan mendapatkan Penghargaan Prestasi Luar Biasa dari Menteri, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100 % (seratus persen) ditambah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari selisih besaran Tunjangan Kinerja yang diterimanya dengan besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 1 (satu) tingkat diatasnya. (3) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Sangat Baik atau Baik, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100 % (seratus persen). (4) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Cukup, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya. (5) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja kurang, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya. (6) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja buruk, .pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Pasal 16

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan apabila pegawai dinyatakan melanggar ketentuan Waktu Kehadiran tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari atau tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan dan waktu kepulangan, akan dihitung tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari; b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, akan dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan atau pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2); c. tidak berada di tempat tugas, akan dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas sesuai surat keterangan dari atasan langsung berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan atau waktu kepulangan, akan dihitung atau dikonversikan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya setara dengan 240 (dua ratus empat puluh) menit. (2) Tabel konversi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima.

(1) Pegawai wajib memenuhi Waktu Kehadiran yang telah ditentukan. (2) Apabila pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan Waktu Kehadiran yang diakibatkan karena tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan atau tidak mengisi daftar hadir, pegawai yang bersangkutan harus memberikan alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah alasan yang disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang. (4) Pegawai yang tidak memenuhi kehadiran karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan yang terdiri dari : a. izin (I) yang dibuktikan dengan Surat Izin; b. cuti (C) (yang dibuktikan dengan Surat Cuti; dan c. tanpa keterangan (TK) apabila tanpa alasan yang sah. (5) Surat Izin (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari: a. izin terlambat masuk kantor; b. izin pulang sebelum waktunya; c. izin keluar kantor karena ada kepentingan lain; dan d. izin tidak masuk kerja. (6) Surat Cuti (C) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti diluar tanggungan Negara. (7) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan terhadap alasan sah yang berisi keterangan sebagaimana diatur pada ayat (4) adalah: a. Menteri, untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli Menteri dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Administrator serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Satuan Kerja yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; d. Pejabat Administrator, untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Pengawas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Satuan Kerja yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; e. Pejabat Pengawas untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Umum dibawahnya; f. Kepala Satuan Kerja, untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja; g. Pejabat Pembuat Komitmen, untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Umum dibawahnya; dan h. Pejabat Struktural atau Pejabat Satuan Kerja secara berjenjang, untuk surat permohonan izin atau surat pemberitahuan yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Tertentu yang menjadi tanggung jawab pembinaannya atau secara struktur organisasi berada dibawahnya. (8) Format surat permohonan izin atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Surat permohonan izin atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada pejabat atasannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.

Peraturan Menteri Nomor 04-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22