PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERMEN Nomor 01 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

KRITERIA LOKASI DAN KRITERIA TEKNIS

Pasal 9

(1) Pelaksanaan DAK harus memenuhi kriteria lokasi dan kriteria teknis. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perumahan baru atau pengembangan perumahan yang telah ada. (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria yang yang wajib dipenuhi untuk komponen DAK.

Pasal 10

Koreksi

(1) Kriteria lokasi meliputi: a. lokasi telah disetujui dengan diterbitkan izin lokasi oleh bupati/walikota; b. lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota; c. lokasi telah memiliki rencana tapak (site plan) yang disahkan oleh dinas teknis terkait; d. pada lokasi perumahan baru, atau pengembangan perumahan yang telah ada; dan e. tanah untuk pembangunan komponen DAK harus jelas lokasi, luasan, maupun batasan fisik tanah, dan tidak dalam sengketa. (2) Selain memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan perumahan baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedianya sumber dan pasokan air baku untuk air minum sampai ke lokasi; dan b. tersedianya sumber dan pasokan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi.

Pasal 11

(1) Kriteria teknis prasarana dan sarana air minum meliputi: a. tersedia sumber air baku atau air minum; b. tersedia tanah untuk pembangunan jaringan air minum; dan c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (2) Kriteria teknis sarana air limbah komunal meliputi: a. tersedia tanah untuk pembangunan prasarana air limbah; b. dapat dibangun pada lokasi ruang terbuka; dan c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (3) Kriteria teknis tempat pengolahan sampah terpadu meliputi: a. tersedia tanah untuk pembangunan sarana pengolahan sampah terpadu; dan b. pembangunan harus mempertimbangkan kriteria perencanaan; c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (4) Kriteria teknis jaringan distribusi listrik meliputi: a. tersedia sumber listrik dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi pembangunan perumahan; b. daya listrik terpasang; dan c. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan. (5) Kriteria teknis penerangan jalan umum meliputi: a. tersedia sumber listrik atau sumber alternatif lain; dan b. dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

Koreksi

Tim Koordinasi tingkat Kementerian, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemantauan pelaksanaan DAK dilakukan terhadap: a. aspek teknis; dan b. aspek keuangan. (2) Pemantauan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kesesuaian komponen DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kegiatan; b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam Rencana Kegiatan dengan petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan DAK; dan c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. realisasi terbangunnya komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sesuai dengan jumlah pagu anggaran dan dana pendamping yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan; b. realisasi keuangan sesuai dengan kemajuan pembangunan fisik komponen DAK.

Pasal 18

(1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK di kabupaten/kota. (2) Evaluasi pemanfaatan DAK meliputi: a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil; b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan c. dampak dari pelaksanaan DAK. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Pelaporan pelaksanaan DAK, meliputi: a. laporan triwulan; dan b. laporan akhir. (2) Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan DAK kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dan berakhirnya tahun anggaran. (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan triwulan dengan tembusan kepada gubernur. (4) Bupati/walikota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Deputi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran dengan tembusan kepada gubernur.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22