PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-70-um-001-mpek-2013 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor pm-70-um-001-mpek-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut Dekon adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut TP adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 3. Dana Dekon adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekon, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Dana TP adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaanTP. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekon dan TP bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di provinsi, kabupaten, atau kota. 6. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 7. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. 9. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB III

DEKONSENTRASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon meliputi kegiatan bidang : a. pengembangan destinasi pariwisata; b. pemasaran pariwisata; c. ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; d. ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);dan e. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. (2) Kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; b. fasilitasi/dukungan; c. bimbingan teknis; d. pembekalan/pelatihan SDM; e. pemberian penghargaan; f. penyuluhan; g. supervisi; h. penelitian; i. survey dan pendataan; j. pembinaan; dan k. pengawasan dan pengendalian. (3) Pelaksanaan Kegiatan Dekon tidak berupa penambahan aset tetap atau bersifat nonfisik. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekon, dapat dialokasikan sebagian kecil dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Besarnya alokasi dana penunjang yang diusulkan harus memperhatikan asas: a. kepatutan; b. kewajaran; c. ekonomis; dan d. efisien.

Pasal 4

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon bidang pengembangan destinasi pariwisata, antara lain: a. advokasi/pendampingan pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha pariwisata; b. profil investasi; c. perencanaan kawasan destinasi pariwisata; d. perencanaan desain teknis; e. bimbingan teknis; atau f. pemantauan dan evaluasi Tugas Pembantuan. (2) Pelaksanaan Kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 5

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon bidang pemasaran pariwisata, meliputi: a. pengadaan atau penyediaan bahan promosi; b. pemasaran paket wisata yang siap jual di masing-masing daerah; c. partisipasi dalam event seni dan budaya, serta pasar wisata di tingkat nasional dan internasional, dengan tetap memprioritaskan fasilitasi bagi industri pariwisata daerah; dan d. pelaksanaan Fam Trip di daerah-daerah. (2) Pengadaan atau penyediaan bahan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id a. media cetak : 1) pemasangan iklan pada surat kabar atau majalah lokal, nasional atau internasional; 2) pencetakan brosur, flyer, leaflet, peta wisata, buku panduan wisata, atau poster dalam bahasa INDONESIA atau bahasa asing; 3) pembuatan T-banner atau standing banner; dan 4) pengadaan bahan promosi lainnya (souvenir dan merchandise). b. media elektronik : 1) pemasangan iklan pada radio atau televisi lokal, nasional atau internasional; 2) pembuatan CD ROM, VCD atau DVD informasi kepariwisataan daerah; 3) pemasangan iklan pada media internet, internet search engine, atau website kepariwisataan lainnya; dan 4) pembuatan dan pengelolaan website kepariwisataan daerah. c. media luar ruang 1) pembuatan dan pemasangan billboard di dalam dan di luar negeri; dan 2) mobile advertising antara lain bus Ad, subway/MRT station Ad di dalam dan luar negeri. (3) Pelaksanaan Dekon bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata.

Pasal 6

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya meliputi: a. pengembangan ruang kreatif berbasis seni dan budaya; b. pemberian bantuan/fasilitasi kepada gedung pertunjukan, keraton, museum, bangunan bersejarah dan ruang terbuka dengan seting arsitektural bersejarah dan gelanggang remaja; c. pendukungan kegiatan meliputi: penguatan institusi, pengelolaan aset seni dan budaya, fasilitasi jejaring dan kolaborasi, pendokumentasian dan digitalisasi karya seni/arsip; dan d. pemberian penghargaan kepada pelaku yang berprestasi dan peduli pada upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi yang membidangi kesenian. (3) Pelaksanaan Dekon bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Pasal 7

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek meliputi: a. pengembangan ruang kreatif berbasis media, desain dan iptek; b. pemberian bantuan/fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan konten: 1) animasi; 2) komik; 3) TV dan radio; 4) tulisan fiksi dan nonfiksi; 5) periklanan; dan 6) desain. c. pemberian bantuan/fasilitasi pengembangan dan penciptaan wirausaha bidang media, desain, dan iptek; dan d. pemberian penghargaan kepada pelaku yang berprestasi dan peduli pada upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek. (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Taman Budaya selaku Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bagi pemerintah provinsi yang memiliki. (3) Pelaksanaan Dekon bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi : a. pembekalan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; b. pembekalan pelayanan prima; c. penyelenggaraan TOT (Training Of Trainer); d. pembekalan keterampilan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan e. penelitian dan survey. (2) Pelaksanaan Dekon bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

(1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekon dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan hasil perencanaan daerah. (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Menteri memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana kegiatan Dekon untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Pagu Anggaran. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I terkait paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pemberitahuan dari Menteri diterima. (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Dekon. (6) Berdasarkan jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri MENETAPKAN lingkup kegiatan Dekon dan disampaikan kepada Gubernur yang bersedia menerima kegiatan Dekon setelah ditetapkannya Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

(1) Proses penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Dekon dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran. (2) RKA-K/L hasil penelaahan menjadi Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/ Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III. (3) DHP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (5) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Revisi dokumen anggaran Dekon dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan. (2) Jenis dan komponen anggaran yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran Dekon berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. (3) Revisi yang bersifat mengubah isi dan rincian dalam DIPA Dekon, wajib diajukan oleh masing-masing KPA SKPD kepada Unit Kerja Eselon I terkait dengan tembusan Sekretaris Jenderal. (4) Hasil penelaahan usulan revisi dari Unit Kerja Eselon I terkait disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. (5) KPA SKPD menyampaikan setiap revisi anggaran Dekon yang dilakukan terhadap perubahan Aplikasi Data Komputer (ADK) Rencana Kerja dan Anggaran kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait. (6) Perubahan terhadap isi dan rincian dalam DIPA Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan untuk melakukan perubahan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

Rencana program dan usulan kegiatan Dekon beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan Dekon, Gubernur MENETAPKAN : a. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 15

(1) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dekon dilakukan secara terpisah dari APBD dan APBN TP. (2) Pengelolaan dana Dekon dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kegiatan Dekon dilakukan setelah adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada Gubernur. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dekon menghasilkan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan APBN dan harus disetor ke rekening kas negara.

BAB Ketujuh

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Rencana program dan usulan kegiatan Dekon beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan TP yaitu bidang pengembangan destinasi pariwisata; www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kegiatan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap atau bersifat fisik. (3) Kegiatan bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa, bangunan, peralatan, dan jalan. (4) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. (5) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan Kementerian.

Pasal 18

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui TP Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi antara lain : a. pembuatan ruang ganti/toilet di lokasi daya tarik wisata; b. pembuatan gazebo/rumah panggung kecil di ruang terbuka; c. pembangunan menara pandang; d. pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak dan pedestrian di kawasan pariwisata; e. pembuatan rambu-rambu petunjuk arah; f. penataan taman (pembuatan pergola, pemasangan lampu taman, pembuatan pagar pembatas, panggung kesenian, panggung terbuka); g. pembangunan pusat informasi wisata/Tourism Information Center (TIC); h. pembuatan tempat penonton (tribun), tempat pertunjukan dan amphitheater; i. pembangunan dan penataan kawasan pariwisata, pelataran, kios cinderamata, kios kaki lima, pendopo, rest area, plaza, pusat jajanan/kuliner, dan tempat ibadah; j. pembangunan dive center dan pengadaan peralatan selam; k. pembangunan jembatan dan broadwalk di kawasan pariwisata; l. pembangunan gapura/gerbang masuk/pintu masuk/entrance; dan m. pembangunan dan perbaikan dermaga/jetty di kawasan pariwisata. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pelaksanaan TP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa rehabilitasi (3) Pelaksanaan TP bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 19

(1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan TP dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan hasil perencanaan daerah. (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Menteri memberitahukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai rencana kegiatan TP untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Pagu Pagu Sementara. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur/Bupati/Walikota memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I terkait paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pemberitahuan dari Menteri diterima. (5) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur/Bupati/Walikota dianggap tidak bersedia melaksanakan kegiatan TP. (6) Berdasarkan jawaban Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN lingkup kegiatan TP dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersedia melaksanakan kegiatan TP setelah ditetapkannya Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran.

Pasal 20

(1) Proses penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TP dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran. (2) RKA-K/L hasil penelaahan menjadi Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (DHP RKA-K/L) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/ Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) DHP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (5) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Pasal 21

(1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) terdri atas: a. DIPA induk; dan b. DIPA Petikan. (2) DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. (3) Dalam rangka penyusunan DIPA induk, Pengguna Anggaran dapat menunjuk dan MENETAPKAN Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran pada Bagian Anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA atas nama Menteri/Pimpinan lembaga. (4) Pejabat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Keputusan PRESIDEN mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (5) DIPA Induk yang telah ditandatangani disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. (6) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem. (7) DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. (8) DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing- masing Satker. (9) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). www.djpp.kemenkumham.go.id (10) DIPA Petikan Dana TP merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan dana TP yang dikelola SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri. (11) DIPA Petikan yang telah dicetak didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah DIPA Induk disahkan.

Pasal 22

Rencana program dan usulan kegiatan TP beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan kegiatan TP, Menteri MENETAPKAN: a. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 24

(1) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan TP dilakukan secara terpisah dari APBD dan APBN Dekon. (2) Pengelolaan dana TP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan kegiatan TP dilakukan setelah adanya penugasan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan TP menghasilkan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan APBN dan harus disetor ke rekening kas negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kesatu

Pembagian Urusan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

BAB Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Rencana program dan usulan kegiatan TP beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 30

Koreksi

(1) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan kegiatan Dekon dan TP Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2) Pemeriksaan internal pelaksanaan kegiatan Dekon dan TP Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. (3) Inspektorat Jenderal Kementerian menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan. (4) Inspektorat Jenderal Kementerian dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Inspektorat Jenderal Kementerian terlebih dahulu menyampaikan surat permintaan/pendelegasian pelaksanaan pemeriksaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau Inspektorat wilayah propinsi, kabupaten/kota yang terkait. b. terkait dengan dana yang ditimbulkan untuk melaksanakan huruf a, ditanggung oleh Inspektorat Jenderal sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan; c. menggunakan pedoman pemeriksaan yang berlaku di lingkungan Kementerian; d. pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa adalah pejabat fungsional auditor sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang aparatur negara; e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai pedoman laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian; f. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dekon dan TP disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian; g. Inspektur Jenderal Kementerian menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan tembusan Gubernur/Bupati/Walikota terkait dan Pejabat Eselon I terkait dengan Dekon dan TP; h. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan bukti penyelesaiannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian, dengan tembusan Pejabat Eselon I, Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota terkait Dekon dan TP; dan i. Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Dekon dan TP. (5) Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan sosialisasi/diseminasi pedoman pengawasan yang berlaku di lingkungan Kementerian dan memberikan bimbingan teknis pemeriksaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota; (6) Apabila diperlukan, Inspektorat Jenderal Kementerian dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan bersama (joint audit). www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 31

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala SKPD berkewajiban melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) terdri atas : a. DIPA induk; dan b. DIPA Petikan. (2) DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. (3) Dalam rangka penyusunan DIPA induk, Pengguna Anggaran dapat menunjuk dan MENETAPKAN Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran pada Bagian Anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA atas nama Menteri/Pimpinan lembaga. (4) Pejabat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Keputusan PRESIDEN mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (5) DIPA Induk yang telah ditandatangani disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. (6) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. (8) DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing- masing Satker. (9) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). (10) DIPA Petikan Dana Dekonsentrasi merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi yang dikelola SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. (11) DIPA Petikan yang telah dicetak didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah DIPA Induk disahkan. (12) KPA SKPD wajib menyampaikan fotokopi DIPA Dekon dan/atau revisi DIPA Dekon yang diterbitkan di daerah kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA diterima.

Peraturan Menteri Nomor pm-70-um-001-mpek-2013 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB Keenam

Pasal 8

BAB Ketujuh

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedelapan

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31