PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-01-pw-104-mpek-2012 Tahun 2012 tentang PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor pm-01-pw-104-mpek-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian terdiri atas : a. LPSE; b. PPK; c. ULP; dan d. Penyedia barang/jasa.

Pasal 5

Koreksi

(1) LPSE mempunyai tugas meliputi : a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan; b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan; c. memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan d. memfasilitasi penyedia barang/jasa pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna sistem pengadaan secara elektronik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan program kegiatan ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara Elektronik di lingkungan Kementerian; b. pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya; c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik; dan d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik. (3) Pembentukan dan struktur organisasi LPSE Kementerian akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan oleh PPK yang diangkat oleh PA/KPA Kementerian. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. MENETAPKAN rencana dan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah; b. MENETAPKAN dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan; c. MENETAPKAN dan pengesahan hasil dokumen pengadaan secara elektronik. d. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dimulai; dan e. menindaklanjuti pemberitahuan dari LPSE apabila ditemukan penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

(1) ULP mempunyai tugas: a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah; b. MENETAPKAN dokumen pengadaan; c. MENETAPKAN besaran nominal jaminan penawaran; d. menayangkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di website Kementerian dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa pemerintah melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. mengevaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. memberikan jawaban sanggahan; i. MENETAPKAN penyedia barang/jasa pemerintah untuk: 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); j. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah kepada PPK; dan k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah; (2) Pembentukan dan struktur organisasi ULP Kementerian akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 8

Pasal 9

LPSE, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, dan Penyedia barang/jasa pemerintah bertanggung jawab secara hukum terhadap: a. kerahasiaan dan penyalahgunaan kode akses (user ID dan password) dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah elektronik; b. kerahasiaan dan penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum; dan c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Penyedia barang/jasa pemerintah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE, sebelum penyedia barang/jasa pemerintah diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik; b. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa pemerintah; d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; e. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak; f. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakkan tahun terakhir (Surat Pemberian Tahunan) serta memiliki laporan bulanan Pajak Penghasilan sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21), PPH Pasal 23 (bila ada transaksi), PPH pasal 25/pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Pengusaha kena pajak dalam kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. g. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa pemerintah yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; i. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; j. tidak masuk dalam daftar hitam; k. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; l. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dimulai; dan m. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf m, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa pemerintah orang perorangan. (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor pm-01-pw-104-mpek-2012 Tahun 2012 tentang PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15