PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-01-hk-201-mpek-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor pm-01-hk-201-mpek-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 4. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 5. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 6. Peraturan Menteri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 7. Program Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Proreg Kementerian adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematisberdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya. 8. Koordinasi adalah upaya kerjasama antara Kementerian dengan instansi pemerintah/unit kerja dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. 9. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Proreg Kementerian, Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, dan Rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang- undangan yang telah diundangkan. 10. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. 11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekjen adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. 14. Pengusul adalah Menteri dan/ataupejabat setingkat eselon 1 yang mengajukan usul penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengusul menyusunrancangan UNDANG-UNDANG sesuai dengan Proreg Kementerian. (2) Berdasarkan Proreg Kementerian, pengusul harus menyusun: a. Naskah Akademis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. Rancangan UNDANG-UNDANG, berdasarkan Naskah Akademis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam menyusunRancangan UNDANG-UNDANG, Menteri menunjuk Sekjen sebagai koordinator. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG yang dikoordinasikan oleh Sekjen dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pengusulmenyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancangan Peraturan PRESIDEN sesuai dengan Proreg Kementerian. (2) BerdasarkanProreg Kementerian, Pengusul harus menyusun: a. kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN; dan b. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan kerja Pengusul yang menangani bidang hukum.

Pasal 11

(1) Berdasarkan Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusul mengajukan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN kepada Sekjen dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. (2) Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN yang diajukan oleh Pengusul dan menyusun perbaikan rancangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Dalam menyusun perbaikanRancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Kepegawaian berkoordinasi dengan Pengusul dan satuan kerja terkait. (4) Rancangan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekjen kepada Menteri untuk persetujuan.

Pasal 12

(1) Apabila rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan Presidenyang diajukan kepada Menteri telah disetujui untuk diproses lebih lanjut, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menyiapkan surat dari Menteri kepada PRESIDEN perihal permohonan persetujuan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Setelah mendapat persetujuan dari PRESIDEN, Menteri membentuk panitia antarkementerian untuk melakukan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Keanggotaan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekjen dengan anggota yang terdiri atas unsur kementerian koordinator, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan substansi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN. (4) Panitia antarkementerian melakukan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai sekretaris panitia antarkementerian.

Pasal 13

Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN hasil kesepakatan pada pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN.

Pasal 14

(1) Hasil proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dapat berupa: a. pengembalian kepada Menteri untuk diperbaiki; atau. b. persetujuan untuk diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rancangan tersebut kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut. (3) Menteri menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN kepada PRESIDEN dengan tembusan: a. Wakil PRESIDEN; b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; c. Menteri Sekretaris Negara, untuk PERATURAN PEMERINTAH; d. Menteri Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan PRESIDEN; e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan f. Kepala Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). (4) Proses penyusunan RancanganPeraturan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Tata cara pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pengusulmenyusun Rancangan Menteri sesuai dengan Proreg Kementerian. (2) Berdasarkan Proreg Kementerian, Pengusul harus menyusun: a. kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Menteri; dan b. rancangan Peraturan Menteri berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan kerja Pengusul yang menangani bidang hukum.

Pasal 17

(1) BerdasarkanProreg Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusul mengajukan Rancangan Peraturan Menteri kepada Sekjen dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian disertai dengan lembar kontrol sesuai dengan format terlampir. (2) Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Menteri yang diajukan oleh Pengusul dan menyusun perbaikan rancangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Rancangan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas lebih lanjut oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dengan melibatkan: a. Pengusul; b. satuan kerja terkait;dan c. instansi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk rancangan final. (2) Rancangan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan paraf persetujuan pada setiap lembar kepada Pengusul dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (3) Setelah mendapat paraf persetujuan dari Pengusul, rancangan final dimintakan paraf persetujuan dari Sekjen pada setiap lembar.

Pasal 19

(1) Rancangan final Peraturan Menteri yang telah diparaf, disampaikan olehSekjen kepada Menteri sebanyak 3 (tiga) naskahasli dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. (2) Rancangan final Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak rancangan tersebut disampaikan kepada Menteri.

Pasal 20

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 21

(1) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dilakukan berdasarkan alur penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengundangandalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan berdasarkan proses pengundangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengusulmenyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancangan Peraturan PRESIDEN sesuai dengan Proreg Kementerian. (2) BerdasarkanProreg Kementerian, Pengusul harus menyusun: a. kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN; dan b. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan kerja Pengusul yang menangani bidang hukum.

Pasal 11

(1) Berdasarkan Proreg Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusul mengajukan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN kepada Sekjen dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. (2) Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN yang diajukan oleh Pengusul dan menyusun perbaikan rancangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Dalam menyusun perbaikanRancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Kepegawaian berkoordinasi dengan Pengusul dan satuan kerja terkait. (4) Rancangan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekjen kepada Menteri untuk persetujuan.

Pasal 12

(1) Apabila rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan Presidenyang diajukan kepada Menteri telah disetujui untuk diproses lebih lanjut, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menyiapkan surat dari Menteri kepada PRESIDEN perihal permohonan persetujuan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Setelah mendapat persetujuan dari PRESIDEN, Menteri membentuk panitia antarkementerian untuk melakukan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Keanggotaan panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekjen dengan anggota yang terdiri atas unsur kementerian koordinator, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan substansi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan PRESIDEN. (4) Panitia antarkementerian melakukan pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai sekretaris panitia antarkementerian.

Pasal 13

Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN hasil kesepakatan pada pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atauRancanganPeraturan PRESIDEN.

Pasal 14

(1) Hasil proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dapat berupa: a. pengembalian kepada Menteri untuk diperbaiki; atau. b. persetujuan untuk diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rancangan tersebut kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut. (3) Menteri menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau Rancangan Peraturan PRESIDEN kepada PRESIDEN dengan tembusan: a. Wakil PRESIDEN; b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; c. Menteri Sekretaris Negara, untuk PERATURAN PEMERINTAH; d. Menteri Sekretaris Kabinet, untuk Peraturan PRESIDEN; e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan f. Kepala Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). (4) Proses penyusunan RancanganPeraturan PERATURAN PEMERINTAH atau RancanganPeraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) PERATURAN PEMERINTAH atau Peraturan PRESIDEN yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. (2) Tata cara pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Peraturan Menteri

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengusulmenyusun Rancangan Menteri sesuai dengan Proreg Kementerian. (2) Berdasarkan Proreg Kementerian, Pengusul harus menyusun: a. kajian teknis tentang materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Menteri; dan b. rancangan Peraturan Menteri berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan kerja Pengusul yang menangani bidang hukum.

Pasal 17

(1) BerdasarkanProreg Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusul mengajukan Rancangan Peraturan Menteri kepada Sekjen dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian disertai dengan lembar kontrol sesuai dengan format terlampir. (2) Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Menteri yang diajukan oleh Pengusul dan menyusun perbaikan rancangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. (3) Rancangan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas lebih lanjut oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dengan melibatkan: a. Pengusul; b. satuan kerja terkait;dan c. instansi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

(1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk rancangan final. (2) Rancangan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan paraf persetujuan pada setiap lembar kepada Pengusul dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (3) Setelah mendapat paraf persetujuan dari Pengusul, rancangan final dimintakan paraf persetujuan dari Sekjen pada setiap lembar.

Pasal 19

(1) Rancangan final Peraturan Menteri yang telah diparaf, disampaikan olehSekjen kepada Menteri sebanyak 3 (tiga) naskahasli dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. (2) Rancangan final Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak rancangan tersebut disampaikan kepada Menteri.

Pasal 20

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 21

(1) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dilakukan berdasarkan alur penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengundangandalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan berdasarkan proses pengundangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm-01-hk-201-mpek-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26